Mendermakan Diri Tangani Permasalahan di Jakarta

ADA beberapa anak muda yang terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Satu di antaranya bernama Wibi Andrino, kelahiran Lhok Seumawe, Aceh pada 15 April 1986.

Dengan mengawali karier sebagai Ketua Departemen Hukum, Advokasi & HAM DPP Partai NasDem, kini Wibi ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta. Dia mengaku siap membenahi permasalahan yang ada di Ibu Kota. Berikut wawancaranya dengan Insi Nantika Jelita dari Media Indonesia.

Apa alasan Anda terjun menjadi legislator DPRD DKI Jakarta?

Berangkat dari keprihatinan dan ketimpangan di ibu kota yang saya rasakan. Jakarta sebagai barometer standar hidup dan cerminan kesejahteraan negara kesatuan RI, kita akui masih belum diakomodasi secara baik. Sebagai legislator, saya berinisiasi melakukan berbagai upaya untuk membuat Jakarta yang layak dihuni semua kalangan, yang adil dan makmur seperti yang diamanatkan UUD 1945.

Apa yang akan Anda perjuangkan lima tahun ke depan?

Tentu banyak, tapi kalau bicara saya sebagai anggota legislatif tentunya fungsi dan tugas legislatif di Jakarta seperti perumusan anggaran dan mengawasi tugas eksekutif itu sendiri harus dikerjakan dengan benar dan tegas. Bagaimana melakukan penganggaran yang prudent dan bijak, serta menempatkan fungsinya dengan tepat. Kalau ada yang kurang tepat harus dikurangi (budgetnya).

Setujukah jika Pemprov DKI tidak boleh sering ke luar negeri?

Kita jangan mengkritisi hal-hal yang receh. Seperti halnya pin, lalu bagaimana kunker itu harus dipangkas. Seharusnya kita berpikir bagaimana untuk meningkatkan kinerja. Bukan uang yang dikurangi, tapi kerjanya yang ditambah. Harusnya ke situ mikirnya. Kita awasi juga anggota dewan ini mengerjakan apa saja sih? Apakah ada yang mesti dipangkas (biayanya) kalau tidak perlu.

Soal menyerap aspirasi masyarakat, apakah NasDem juga membuka posko pengaduan?

Sebenarnya membuka posko pengaduan sudah biasa dilakukan. Sebelum kami terpilih, NasDem sudah membuat rumah aspirasi. Rumah aspirasi itu dikenal saat (pileg) DPR RI, tidak dikenal di DPRD. Rumah aspirasi lebih dekat ke masyarakat dan nyatanya animo masyarakat kepada fraksi NasDem luar biasa.

Apa saja yang dilakukan NasDem terhadap aspirasi atau pengaduan dari masyarakat itu?

Kita sudah membantu banyak warga soal akta kelahiran termasuk membantu anak mendapatkan ijazah. Kita membangun tim yang solid di bawah dari naungan direktur advokasi dan hukum untuk fraksi NasDem. Lalu kita gunakan juga anggota NasDem yang di Jakarta dengan memberikan workshop bagaimana menangani keluhan warga. Itu tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Itu efek resonansi dari Partai NasDem yang terasa di bawah. Kita tidak menunggu warga datang ke sini, tapi kita hadir melalui anggota kami.

Soal apa yang paling banyak dikeluhkan warga?

Sederhana, misalnya soal pembangunan, saluran, KJP, KJS, kesulitan akses ke rumah sakit, atau ambulans jenazah. Seperti di Pulau Seribu sangat menyedihkan. Masih banyak orang membutuhkan kapal-kapal pengangkut jenazah. Padahal masih banyak orang yang tidak mau kapalnya ditumpangi jenazah. Itu harus dipikirkan Pemprov DKI.

Anda meminta warga untuk tidak menghakimi PKL yang berjualan di trotoar. Apa alasannya?

Mereka itu manusia. Mereka punya rasa lapar dan haus. Rasakan apa yang orang lain rasakan. Apakah mereka tidak berhak untuk mendapatkan kesempatan hidup? Tugas dari pemerintah ialah me-manage aturan kapan PKL itu boleh dagang dan tidak. Saya ambil contoh di depan istana di Ekuador. Di sana ada pedestrian yang luar biasa indah. Di situ banyak orang jualan dan musisi. Jangan pernah alergi kepada PKL karena mereka bisa menjadi sumber ekonomi. (J-2)