Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
TAWURAN antar-remaja kembali terjadi di area Manggarai yang menjadi perbatasan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Tidak hanya meresahkan warga sekitar, tawuran juga mengakibatkan perjalanan kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai terganggu selama beberapa jam.
Menurut Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin, penanganan tawuran di Manggarai tidak bisa lagi hanya mengandalkan sisi represif atau pemberian sanksi.
Sebab, hal itu sudah diberikan berulang kali namun tidak membuat jera para pelaku tawuran. Arifin menekankan pencegahan tawuran harus melalui pendekatan sosial.
"Tidak bisa lagi represif. Ini harus dilihat sosialnya mereka kenapa bisa selalu tawuran padahal pemicunya minim. Apakah mereka kurang kegiatan para remaja itu, apakah masih ada pengangguran, apakah kurang sarana untuk berkegiatan," kata Arifin saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (4/9).
Hal tersebut saat ini kata Arifin sedang dalam upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Penanganan sekaligus pencegahan tawuran di Manggarai pun perlu melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penataan kawasan serta pemetaan sosial guna memberikan sarana beraktivitas kepada warga.
Di sisi lain, Arifin menyebut terjadinya tawuran kemarin bukan berarti tim patroli gagal melakukan tugasnya. Sebelumnya Satpol PP DKI membentuk patroli motor gabungan bersama Babinsa guna mencegah dan menangani tawuran.
"Ya bukan berarti patroli itu gagal. Tapi yang kemarin itu mereka kan janjian di medsos lalu hadir dengan massa yang sangat banyak. Justru dengan adanya tim itu tawuran bisa cepat dibubarkan karena tim langsung berkoordinasi dengan kepolisian. Kalau tidak ada tim itu pembubarannya mungkin bisa lebih lama," tegasnya.
Sebelumnya telah terjadi tawuran di kawasan Manggarai. Massa yang diketahui sebagian besar merupakan remaja saling melempar batu satu sama lain dalam kejadian itu. Peristiwa itu juga turut membawa dampak terganggunya perjalanan KRL.
Tidak hanya itu, batu-batu yang dilempar pelaku sempat mengenai kabel listrik aliran atas kereta dan menimbulkan percikan api.
PT KCI sudah mengonfirmasi percikan api bisa dipadamkan dengan cepat oleh petugas dan rangkaian KRL yang terkena lemparan batu terpaksa setop operasi pada saat itu dan dipulangkan ke dipo untuk pemeriksaan. Sementara itu tidak ada penumpang yang terluka dari kejadian itu.(OL-09)
Pihak kepolisian mengimbau generasi muda di wilayah Bekasi agar tidak mudah terprovokasi melalui media sosial yang sering kali menjadi pemicu bentrokan fisik.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
POLRES Metro Jakarta Barat menangkap ujuh remaja bersenjata tajam yang hendak tawuran di Jalan Kemanggisan Pulo, Palmerah, Minggu (11/1) sekitar pukul 04.00 WIB.
Pihak kepolisian sangat menyayangkan fakta bahwa mayoritas tersangka yang diamankan masih berstatus di bawah umur.
tawuran antar kelompok pelajar kembali terjadi di Jakarta Timur pada hari kedua masjk sekolah
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi soal aksi tawuran Manggarai, Jakarta Selatan, yang terjadi di awal tahun 2026.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengerukan kali akan dilakukan secara terus-menerus sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved