Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
SEBANYAK 170 PNS di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hadir dan terlambat pada hari kedua kerja setelah libur lebaran yang jatuh pada hari ini, Selasa (11/6).
Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Wahyono, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjadi instansi dengan jumlah PNS yang membolos serta terlambat terbanyak yakni 10 orang.
"Terbanyak dari Dishub sebanyak 10 orang," kata Wahyono saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (11/6).
Baca juga : Hari Pertama Kerja, ASN Pilih Keluyuran
Ia pun mengatakan sanksi akan diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010.
Sementara itu kemarin yang menjadi hari pertama kerja setelah libur lebaran terdapat 185 PNS yang tidak hadir maupun terlambat. Para PNS yang tidak hadir kemarin maupun terlambat saat ini sedang proses pemberian sanksi.
Wahyono menjelaskan sanksi paling ringan yang bisa diberikan yakni hukuman Disiplin ringan seperti teguran.
"Sanksi dari mulai hukuman disiplin ringan hingga yang terberat yakni tidak diberikan tunjangan kinerja daerah (TKD)," pungkasnya. (OL-8)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved