Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
SEBANYAK 170 PNS di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hadir dan terlambat pada hari kedua kerja setelah libur lebaran yang jatuh pada hari ini, Selasa (11/6).
Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Wahyono, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjadi instansi dengan jumlah PNS yang membolos serta terlambat terbanyak yakni 10 orang.
"Terbanyak dari Dishub sebanyak 10 orang," kata Wahyono saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (11/6).
Baca juga : Hari Pertama Kerja, ASN Pilih Keluyuran
Ia pun mengatakan sanksi akan diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010.
Sementara itu kemarin yang menjadi hari pertama kerja setelah libur lebaran terdapat 185 PNS yang tidak hadir maupun terlambat. Para PNS yang tidak hadir kemarin maupun terlambat saat ini sedang proses pemberian sanksi.
Wahyono menjelaskan sanksi paling ringan yang bisa diberikan yakni hukuman Disiplin ringan seperti teguran.
"Sanksi dari mulai hukuman disiplin ringan hingga yang terberat yakni tidak diberikan tunjangan kinerja daerah (TKD)," pungkasnya. (OL-8)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved