BPK Minta Pemprov Kerja Cepat Soal Laporan Keuangan

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mengendurkan kinerja dalam menyiapkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 yang akan diaudit mulai Maret mendatang.

Kepala BPK DKI Jakarta, Yuan Chandra Djaisin, dalam agenda pertemuan pertama untuk audit BPK DKI 2019 di Balai Kota hari ini mengungkapkan pihaknya meminta agar segenap jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mampu memprioritaskan proses pembuatan laporan keuangan mulai dari persiapan dokumen-dokumen hingga pencatatan aset.

"Kami harap Bapak/Ibu kepala dinas dapat mendelegasikan kepada stafnya jika berhalangan untuk bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena tanpa kelengkapan dokumen tersebut kami tidak bisa melakukan audit dan hingga sampai kepada tidak dapat memberikan opini kami," ujarnya, Senin (4/2).

Dalam pertemuan tersebut, Yuan menjelaskan pihaknya meminta kepada Pemprov DKI bisa menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 tepat waktu sesuai kesepakatan sebelumnya yakni pada 15 Maret mendatang. Ia mengatakan semakin cepat laporan diterima, BPK akan semakin cepat memproses audit laporan itu.

Baca juga: Punya Aset Rp500 Triliun, Pemprov DKI Kejar Pencatatan Aset

Terlebih lagi, BPK DKI hanya memiliki waktu audit selama 67 hari kerja. Waktu tersebut jika digunakan maksimal tanpa ada kemunduran atau perpanjangan diyakini tidak akan bersinggungan dengan bulan Ramadan tahun ini.

"Kalau memang terlambat, kita memang bisa perpanjang waktu pemeriksaan. Tapi, kami khawatir itu akan mengganggu fokus karena akan bertepatan dengan bulan Ramadan. Karena itu, kami memang minta agar secepatnya. Bapak/Ibu juga nanti tidak terganggu karena saat proses audit pun pasti kita akan berkoordinasi dengan Bapak/Ibu," tukasnya.

Sementara itu, guna mempercepat proses audit BPK juga memulai inspeksi lapangan ke jajaran SKPD hari ini. Kegiatan inspeksi tersebut akan berakhir pada 22 April mendatang. (OL-3)