Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
WAKIL Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Brigadir Jenderal I Made Astawa menyatakan kewenangan penyadapan telah diatur berdasarkan Undang-Undang dan melalui proses yang kompleks. Setiap lembaga yang melakukan penyadapan diberikan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan yang ditangani.
Made Astawa mengungkapkan hal itu dalam Seminar Mencari Titik Tengah Demokrasi : Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil, yang digelar Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Menurut dia penyadapan harus melalui proses perizinan yang ketat dan mematuhi kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Praktik penyadapan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan persetujuan pengadilan dan dalam kerangka hukum yang jelas," tandasnya di Depok, Jawa Barat.
Baca juga : Mahasiswa UI Lakukan Sosilisasi Kesadaran Sistem Tanggap Darurat Bencana
Sementara itu, Simon Runturambi, Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI menyoroti perlunya tata kelola intelijen yang baik dalam penggunaan teknologi pengawasan. Ini mencakup kepemimpinan yang efektif dan penguasaan batasan kewenangan.
"Tujuannya agar keamanan nasional terjaga tanpa mengorbankan kebebasan sipil," tandasnya.
Laporan Amnesty International menjadi titik fokus dalam pembahasan seminar ini, yang memicu perbincangan tentang perlindungan data, kewenangan penyadapan, dan tata kelola intelijen yang baik.
Baca juga : Survei Pengalaman Hidup Perempuan Tahun 2024 akan Dilaksanakan
Pembicaraan tersebut menyoroti kompleksitas isu yang terkait dengan penggunaan alat sadap atau spyware, yang tidak hanya mencakup aspek teknis tetapi juga aspek hukum, etika, dan keamanan.
Acara ini bertujuan untuk merespon laporan terbaru dari Amnesty International yang mengungkapkan adanya isu pembelian dan penggunaan alat sadap (spyware) oleh pemerintah Indonesia.
Pada kesempatan itu, Asra Virgianita, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI menyoroti pentingnya seminar dan mendorong agar peserta untuk aktif berdiskusi dan bertanya kepada para pembicara.
Baca juga : Kontes Robot Indonesia Berlangsung di UMS
“Topik seminar ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil,” ujarnya.
Sementara itu, Sulistyo dari Badan Siber dan Sandi Negara menegaskan bahwa dari tiga bentuk ancaman terhadap data, penggunaan spyware berada di posisi yang berkaitan dengan pencurian data. "Pada dasarnya potensi penyalahgunaannya sangatlah minim."
Para ahli yang hadir dalam seminar ini memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana menanggapi laporan Amnesty International secara efektif. Seminar ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam menghadapi isu penggunaan spyware, sekaligus membuka pintu bagi langkah-langkah lanjutan dalam menangani isu tersebut.
Baca juga : Menuju Indonesia Emas, Dibutuhkan Individu Berkarakter Sosial di dalam Politik
Kampus pengembangan ini diharapkan bisa menjadi saluran bagi masyarakat dengan program studi yang memberikan kontribusi positif
Peringatan dini berlaku mulai 1 hingga 6 Agustus 2025. Banjir rob bisa masuk ke pemukiman warga, jalan dan tempat umum.
Pembangunan yang baik harus didukung data akurat, lengkap, detail dan terkini.
Selama dua hari, 2-3 Agustus, digelar kegiatan seru, imersif, dan dekat dengan gaya hidup anak muda.
Program ini adalah bagian dari transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang lebih preventif.
Pemberantasan miras atau mihol merupakan upaya mencegah terjadinya hal-hal negatif di kalangan masyarakat
Setiap siswa akan menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan seperti mata, gigi, dan darah. Untuk siswa SD ada 13 item pemeriksaan, SMP 15, dan SMA 15 yang dicek.
PERMUKIMAN warga di dua wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terendam banjir akibat meluapnya aliran Sungai Cicatih, Minggu (3/8) malam.
TINGGINYA intensitas hujan yang terjadi sejak Minggu (3/8) malam menyebabkan banjir bandang dan longsor menerjang Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
HUJAN deras yang terjadi menyebabkan Sungai Cikunteun dan Sungai Ciharashas meluap dan mendatangkan banjir bandang serta tanah longsor.
Dengan mengikuti program, pelaku UMKM dibina untuk mendapatkan tiga sertifikat, yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat izin pangan industri rumah tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas inklusi keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program dengan mengenalkan produk layanan jasa keuangan syariah.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi yang bisa memicu terjadinya banjir.
Purwakarta Run 5K, juga menjadi suatu penghormatan terhadap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sasarannya ialah para guru, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kelompok Sadar Wisata serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).
Korban perempuan atas nama Bebby Febiola, 11, warga Kampung Cicokok, Desa Citatah, meninggal dunia saat bermain di tepian danau, pada Minggu (3/8) siang.
Perbaikan PJU selama ini dilakukan tidak sesuai target, karena keterbatasan anggaran.
Pembaruan sarana ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved