Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyelenggarakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2024.
Sebagai persiapan pelaksanaan Survei SPHPN 2024, Kementerian PPPA bekerja sama dengan BPS, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan United Nations Population Fund (UNFPA) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi lebih dari 300 petugas pengumpul data (enumerator dan koordinator lapangan) yang akan melakukan survei di 38 provinsi dan 178 kabupaten/kota di Indonesia.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati mengungkapkan SPHPN ialah survei yang memiliki karakteristik tersendiri dibanding survei-survei sektoral lain. Menurutnya, dibutuhkan kesiapan dari para enumerator sebagai garda depan dalam melakukan wawancara kepada responden, tidak hanya kesiapan fisik, mental, tetapi juga sensitivitas terhadap isu perempuan dan pengalaman hidup.
"Bimtek dilakukan bukan hanya untuk mengawal hasil survei dari sisi kualitas dan kuantitas, tetapi juga prosesnya. Penguatan dilakukan untuk memastikan kesiapan para enumerator terkait teknis pelaksanaan survei di lapangan dan paling penting membangun kepekaan atau sensitivitas enumerator terhadap topik wawancara, karena survei ini dengan kata lain ialah survei untuk melihat seberapa besar prevalensi kekerasan terjadi pada perempuan," ujarnya dari keterangan resmi di Jakarta pada Selasa (28/5).
Ratna menuturkan penyelenggaraan survei SPHPN merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengatasi berbagai bentuk tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. "Harapan kami, rilis hasil SPHPN 2024 yang ditargetkan selesai September nanti menjadi masukan atau guideline dalam penyusunan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," jelas Ratna. (Z-2)
Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Tulus Abadi menuding angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tidak tidak mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
JAUH di atas ekspektasi pasar, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025, y-o-y, mencapai 5,12%, meningkat dari 4,87% kuartal I 2025.
SULAWESI dan Jawa menjadi dua wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan II-2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Survei The Kids Mental Health Foundation mengungkap alasan anak malas atau menolak sekolah, mulai dari rasa lelah, cemas, hingga masalah kesehatan mental.
Bukan lagi sekadar terpikat harga murah, para calon pengguna mobil listrik kini telah berevolusi menjadi konsumen yang lebih matang.
Kenaikan harga membuat konsumen di semua pasar semakin fokus pada nilai, namun di Indonesia perilaku ini berpadu dengan kebiasaan belanja yang praktis dan lokasi yang mudah dijangkau.
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved