Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyelenggarakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2024.
Sebagai persiapan pelaksanaan Survei SPHPN 2024, Kementerian PPPA bekerja sama dengan BPS, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan United Nations Population Fund (UNFPA) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi lebih dari 300 petugas pengumpul data (enumerator dan koordinator lapangan) yang akan melakukan survei di 38 provinsi dan 178 kabupaten/kota di Indonesia.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati mengungkapkan SPHPN ialah survei yang memiliki karakteristik tersendiri dibanding survei-survei sektoral lain. Menurutnya, dibutuhkan kesiapan dari para enumerator sebagai garda depan dalam melakukan wawancara kepada responden, tidak hanya kesiapan fisik, mental, tetapi juga sensitivitas terhadap isu perempuan dan pengalaman hidup.
"Bimtek dilakukan bukan hanya untuk mengawal hasil survei dari sisi kualitas dan kuantitas, tetapi juga prosesnya. Penguatan dilakukan untuk memastikan kesiapan para enumerator terkait teknis pelaksanaan survei di lapangan dan paling penting membangun kepekaan atau sensitivitas enumerator terhadap topik wawancara, karena survei ini dengan kata lain ialah survei untuk melihat seberapa besar prevalensi kekerasan terjadi pada perempuan," ujarnya dari keterangan resmi di Jakarta pada Selasa (28/5).
Ratna menuturkan penyelenggaraan survei SPHPN merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengatasi berbagai bentuk tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. "Harapan kami, rilis hasil SPHPN 2024 yang ditargetkan selesai September nanti menjadi masukan atau guideline dalam penyusunan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," jelas Ratna. (Z-2)
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39%.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai US$241,86 miliar, atau meningkat 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved