Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menyelenggarakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2024.
Sebagai persiapan pelaksanaan Survei SPHPN 2024, Kementerian PPPA bekerja sama dengan BPS, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan United Nations Population Fund (UNFPA) melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi lebih dari 300 petugas pengumpul data (enumerator dan koordinator lapangan) yang akan melakukan survei di 38 provinsi dan 178 kabupaten/kota di Indonesia.
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati mengungkapkan SPHPN ialah survei yang memiliki karakteristik tersendiri dibanding survei-survei sektoral lain. Menurutnya, dibutuhkan kesiapan dari para enumerator sebagai garda depan dalam melakukan wawancara kepada responden, tidak hanya kesiapan fisik, mental, tetapi juga sensitivitas terhadap isu perempuan dan pengalaman hidup.
"Bimtek dilakukan bukan hanya untuk mengawal hasil survei dari sisi kualitas dan kuantitas, tetapi juga prosesnya. Penguatan dilakukan untuk memastikan kesiapan para enumerator terkait teknis pelaksanaan survei di lapangan dan paling penting membangun kepekaan atau sensitivitas enumerator terhadap topik wawancara, karena survei ini dengan kata lain ialah survei untuk melihat seberapa besar prevalensi kekerasan terjadi pada perempuan," ujarnya dari keterangan resmi di Jakarta pada Selasa (28/5).
Ratna menuturkan penyelenggaraan survei SPHPN merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengatasi berbagai bentuk tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. "Harapan kami, rilis hasil SPHPN 2024 yang ditargetkan selesai September nanti menjadi masukan atau guideline dalam penyusunan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," jelas Ratna. (Z-2)
Mendagri Tito Karnavian memaparkan skema bansos korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk bantuan Rp8 juta untuk rumah rusak berat serta Dana Tunggu Hunian Rp1,8 juta.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat dan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved