PBB dan Rusia Absen di Pertemuan Perdana Board of Peace

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa atau PBB dan Rusia menyatakan tidak akan menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung di Washington pada 19 Februari.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pihaknya belum memiliki rencana untuk berpartisipasi atau mengirimkan perwakilan ke forum tersebut.

"Tidak, saya tak tahu kalau kami akan berpartisipasi dalam pertemuan Dewan Perdamaian, atau mengirimkan wakil ke Washington. Jika ada perubahan, akan saya beri tahu," kata Dujarric kepada wartawan di New York.

Baca juga : Presiden Brasil Tuduh Trump Ingin Bentuk PBB Baru Lewat Dewan Perdamaian

Meski demikian, ia menegaskan bahwa PBB tetap akan melakukan koordinasi dengan Dewan Perdamaian, khususnya melalui Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Ramiz Alakbarov.

Sikap serupa juga disampaikan Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan Moskow tidak akan mengirimkan utusan ke pertemuan tersebut.

"Rusia tidak akan diwakili dalam pertemuan Dewan Perdamaian," kata Zakharova.

Baca juga : Dewan Perdamaian Trump Resmi Diluncurkan, Peran PBB Dipertanyakan

Ia menambahkan bahwa pemerintah Rusia masih menyusun dan mempertimbangkan posisinya terhadap inisiatif tersebut.

Sebelumnya, pada 19 Januari, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengungkapkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan untuk berpartisipasi. Kremlin disebut tengah mempelajari masalah ini dan berharap dapat berkomunikasi dengan pihak Amerika Serikat guna mengklarifikasi semua nuansa terkait undangan tersebut.

Dewan Perdamaian secara resmi diluncurkan Trump pada 22 Januari dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos. Dalam kesempatan itu, ia mempromosikan dewan tersebut sebagai alternatif bagi PBB.

Sebanyak 19 negara menghadiri peluncuran di Davos, mayoritas berasal dari kawasan Timur Tengah dan Amerika Selatan. 

Dari Eropa, hanya beberapa pemimpin yang hadir, termasuk Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban yang menandatangani dokumen pendirian. Tidak ada negara Eropa Barat yang terlibat, dan perwakilan dari Ukraina maupun Rusia juga tidak hadir.

Secara formal, Dewan Perdamaian diberi mandat untuk menangani situasi di Jalur Gaza sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diadopsi pada November 2025. 

Resolusi tersebut mendukung rencana perdamaian yang diusulkan AS bagi Gaza, termasuk pembentukan pasukan stabilisasi internasional serta Dewan Perdamaian guna membantu proses rekonstruksi wilayah tersebut.

Trump kemudian mengisyaratkan rencana memperluas cakupan Dewan Perdamaian melampaui mandat awal terkait Gaza menjadi sebuah organisasi internasional dengan peran yang lebih luas Presiden Rumania Nicusor Dan menyampaikan bahwa pertemuan perdana Dewan Perdamaian akan digelar pada 19 Februari di Washington. (The New Voice/H-4)