Analisis Berita: Invasi AS ke Venezuela, antara Kuasa, Kepentingan Ekonomi, dan Strategi Trump

OPERASI militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada pengangkapan Presiden Nicolas Maduro di Venezuela Sabtu (3/1) lalu menandai salah satu eskalasi paling dramatis dalam kebijakan luar negeri AS terhadap Amerika Latin dalam beberapa dekade terakhir. Operasi militer tersebut tidak hanya mengguncang Caracas, tetapi juga memicu kembali perdebatan lama soal motif kekuasaan dan kepentingan ekonomi Washington di kawasan.

Washington membingkai operasi itu sebagai bagian dari upaya memerangi perdagangan narkotika internasional. Namun, banyak pengamat menilai narasi tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan skala dan dampak tindakan militer yang dilakukan. Di balik alasan keamanan, kepentingan strategis dan ekonomi--terutama terkait sumber daya energi Venezuela--dinilai menjadi faktor penentu.

Sejak kembali menjabat pada Januari 2025, Presiden AS Donald Trump mengusung agenda kebijakan luar negeri yang jauh lebih ekspansif dibandingkan periode sebelumnya. Ia secara terbuka melontarkan gagasan merebut kembali Terusan Panama, mengeklaim Greenland, hingga menyebut Kanada sebagai negara bagian ke-51. Dalam kerangka besar itu, Amerika Latin, dan Venezuela khususnya, menjadi titik fokus untuk menegaskan kembali dominasi AS di belahan bumi barat (Western Hemisphere).

Baca juga : Ibu Kota Venezuela Meledak, Benarkah Presiden Maduro masih Hidup?

Dari sudut pandang militer, posisi geografis Venezuela dinilai sangat strategis. Negara tersebut berada di persimpangan penting antara Laut Karibia dan Amerika Selatan bagian utara, dekat dengan jalur pelayaran dan ruang udara vital. Dengan kehadiran angkatan laut dan udara AS yang kuat di Karibia, termasuk dari pangkalan di Puerto Rico, Washington memiliki kemampuan pengerahan pasukan secara cepat ke wilayah tersebut.

Sejumlah analis pertahanan menyebutkan, Venezuela pasca-Maduro berpotensi menjadi titik pijak baru bagi AS untuk kegiatan intelijen, pengawasan udara, dan penempatan kekuatan laut, sekaligus memperkuat zona penyangga regional yang selama ini diupayakan oleh perencana militer AS.

Di luar kepentingan keamanan, faktor energi menjadi alasan utama perhatian Washington. Venezuela memiliki salah satu cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, ditambah sumber daya gas alam dan mineral strategis lainnya. Upaya menggulingkan Maduro sebenarnya sudah pernah dilakukan Trump pada masa jabatan pertamanya. Pada periode kedua ini, menurut analis, tujuan tersebut kembali dihidupkan dengan dalih pemberantasan narko-terorisme, sekaligus membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih sejalan dengan kepentingan bisnis AS.

Baca juga : Di Bawah Tekanan Trump, Presiden Interim Venezuela Ajak AS Kerja Sama

Hal itu ditegaskan sendiri oleh Trump dalam konferensi pers pada Sabtu (3/1). Ia menyatakan AS akan ‘mengelola’ Venezuela dan membuka sektor energinya bagi perusahaan-perusahaan ‘Negeri Paman Sam’. Trump bahkan menyebut eksploitasi sumber daya tersebut sebagai bentuk ‘penggantian kerugian’ bagi AS.

"Kita akan mengambil kekayaan luar biasa dari dalam tanah... kekayaan itu akan diberikan kepada rakyat Venezuela, pihak luar, dan juga kepada Amerika Serikat sebagai bentuk penggantian biaya atas kerusakan yang disebabkan negara itu," ujar Trump.

Dampak politik dari operasi ini tidak berhenti di Venezuela. Banyak analis menilai langkah Washington merupakan sinyal keras kepada negara-negara Amerika Latin lain yang berpotensi menantang kepentingan AS.

Di luar Venezuela, para analis mengatakan operasi AS mengirimkan pesan regional yang lebih luas. Tindakan ini secara luas dipandang sebagai sinyal peringatan bagi pemerintah lain di Amerika Latin yang mencoba menantang kepentingan AS, sekaligus memperluas pengaruh Washington di seluruh kawasan tersebut. Selama masa jabatan keduanya, Trump telah berulang kali menghidupkan Doktrin Monroe, dan pada Sabtu, ia mengeklaim pemerintahannya telah ‘melampauinya’ dan dominasi AS di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi.

Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri abad ke-19 yang dideklrasikan pada 1823 oleh Presiden kelima AS, James Monroe. Doktrin itu menyatakan Belahan Bumi Barat sebagai wilayah terlarang bagi penjajahan Eropa dan menegaskan otoritas regional AS.

 Trump pada Sabtu (3/1) pun secara terbuka mengaitkan serangan terhadap Venezuela dengan apa yang ia sebut sebagi pembaruan prinsip lama tersebut, yang selama berpuluh-puluh tahun dijadikan dasar dominasi AS di Belahan Barat.

“Doktrin Monroe itu hal besar, tapi kami sudah jauh melampauinya, jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya dokumen Donroe,” kata Trump, sambil menambahkan huruf awal namanya ke rangkaian prinsip tersebut. “Dominasi Amerika di Belahan Barat tidak akan pernah dipertanyakan lagi,” tambahnya.

Reaksi regional pun cepat dan keras. Pemerintah Venezuela mengecam serangan tersebut sebagai invasi terbuka. Sejumlah negara Amerika Latin memperingatkan risiko destabilisasi kawasan dan kembalinya pola intervensi AS yang selama ini dianggap telah ditinggalkan.

Di dalam negeri AS, gelombang protes bermunculan. Sejumlah legislator Partai Demokrat menuduh pemerintahan Trump mengabaikan Kongres dan menyesatkan publik soal tujuan sebenarnya. Senator Jeanne Shaheen mempertanyakan konsistensi kebijakan Trump dalam memerangi narkotika, sembari menyinggung absennya tindakan tegas terhadap kartel narkoba Meksiko.

"Jika aksi militer AS dan perubahan rezim di Venezuela benar-benar bertujuan menyelamatkan nyawa warga Amerika Serikat dari narkoba mematikan, lalu mengapa pemerintahan Trump tidak mengambil tindakan terhadap kartel Meksiko?" tulisnya di X. "Dan jika menuntut teroris narkoba adalah prioritas utama, lalu mengapa Presiden Trump mengampuni mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez, yang telah divonis karena menyelundupkan ratusan ton kokain ke Amerika Serikat?"

Kritik juga datang dari Partai Republik. Legislator Marjorie Taylor Greene menyuarakan kelelahan publik AS terhadap intervensi militer yang dinilai tak berkesudahan dan terus membebani pembayar pajak.

Bagi Trump, langkah ini merupakan pertaruhan besar: menggunakan kekuatan militer untuk meraih keuntungan ekonomi dan pengaruh politik tanpa terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan. Apakah kalkulasi tersebut akan berhasil, atau justru mempercepat instabilitas global dan domestik, akan menjadi penentu penting bukan hanya bagi masa jabatan keduanya, tetapi juga bagi peran Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin ke depan. (Xinhua/B-3)