Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
HUMAN Rights Watch (HRW) menilai pengusiran paksa warga Palestina oleh militer Israel dari tiga kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki tersebut awal tahun ini merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Seorang perempuan Palestina yang disebut sebagai Nour H dalam laporan HRW mengatakan bahwa ia dan kerabatnya diberi waktu 10 menit untuk meninggalkan kamp pengungsi Nur Shams selama serangan militer Israel pada awal Februari.
"Saya bertanya kepada tentara ke mana kami harus pergi. Mereka menjawab ke timur dan mereka memberi tahu kami jika Anda pergi ke kiri atau ke kanan, Anda akan menjadi sasaran penembak jitu yang berada di tempat-tempat tinggi di sekitar area tersebut," kenang ibu lima anak itu.
Warga Nur Shams lain, Nadine G, mengatakan kepada HRW bahwa ia tidak dapat mengenali kamp tersebut karena begitu banyak rumah yang hancur.
"Ada lebih dari 40 pria, dan mungkin 45 perempuan beserta anak-anak mereka, berjalan bersama kami pada saat yang sama dari lingkungan tempat tinggal saya. Saat kami berjalan, drone mengikuti kami di atas kepala dan mungkin ada 20 hingga 25 tentara yang mengarahkan senjata ke arah kami," katanya.
"Kami bertemu dengan para perempuan di sepanjang jalan yang juga dipaksa pergi. Mereka semua menangis."
HRW telah menyerukan agar pejabat senior militer dan politik Israel diselidiki atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di tiga kamp pengungsi.
Mereka termasuk Netanyahu, Perdana Menteri Israel; Menteri Pertahanan Israel Katz; Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich; dan Mayor Jenderal Avi Bluth, yang mengawasi komando pusat militer Israel.
Kelompok hak asasi manusia tersebut juga mendesak negara-negara pihak ketiga untuk menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang tersebut.
"Mereka harus mengambil tindakan lain untuk menekan otoritas Israel agar mengakhiri kebijakan represif mereka," kata HRW, termasuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel dan menegakkan surat perintah penangkapan dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).
Netanyahu menghadapi surat perintah penangkapan ICC atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan selama perang Israel di Gaza. (Al Jazeera/I-2)
DK PBB gelar rapat darurat bahas serangan Israel-AS ke Iran. Sekjen PBB Antonio Guterres peringatkan risiko konflik regional yang hancurkan stabilitas.
Menlu Iran Abbas Araghchi pastikan Ayatollah Khamenei selamat. Ia juga menyebut wacana 'regime change' Trump mustahil dan beri syarat dialog dengan AS
Serangan Israel hantam sekolah putri di Minab, Iran; 57 siswi tewas dan puluhan terkubur reruntuhan. Iran balas dengan rudal balistik ke basis militer AS-Israel.
Pangeran MBS dan MBZ nyatakan solidaritas hadapi serangan Iran. Brasil kecam eskalasi militer, sementara Donald Trump batal berpidato pascaserangan ke Teheran.
Setidaknya 40 orang tewas dalam serangan di sekolah dasar perempuan Minab, Iran Selatan. UEA cegat rudal Iran, sementara Oman desak AS hentikan keterlibatan.
Iran luncurkan rudal ke pangkalan AS di Bahrain, Irak, Kuwait, Qatar, Suriah, dan UEA. PBB peringatkan risiko konflik regional yang lebih luas. Cek faktanya.
Serangan brutal pemukim ilegal Israel di desa Susya, Hebron, hanguskan rumah dan kendaraan warga Palestina di tengah bulan Ramadan. Simak kronologinya.
Lebih dari 80 negara PBB mengecam rencana Israel memperluas kendali di Tepi Barat dan mengklaim tanah Palestina sebagai properti negara.
Dubes Palestina Riyad Mansour dan utusan OKI mengecam keras langkah kabinet Israel yang memperluas kontrol di Tepi Barat. Simak detail langkah diplomatik di PBB.
Pemerintah Palestina kecam keputusan Israel ubah aturan tanah di Tepi Barat dan mengambil alih Masjid Ibrahimi. Langkah ini dinilai ilegal dan menghambat kemerdekaan.
AMERIKA Serikat menyatakan menolak langkah aneksasi Tepi Barat oleh Israel. AS menekankan pentingnya menjaga stabilitas di wilayah pendudukan Palestina tersebut.
ORGANISASI nonpemerintah hak asasi manusia Arab mengajukan permohonan agar Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved