HRW Pertanyakan Dalih Israel Basmi Kelompok Bersenjata di Tepi Barat Palestina

PIHAK berwenang Israel mengatakan bahwa penggerebekan kamp Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams di Tepi Barat bertujuan membasmi kelompok-kelompok bersenjata Palestina dan membongkar infrastruktur yang dapat digunakan untuk melakukan serangan terhadap pasukan Israel.

"Operasi tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa teroris mengeksploitasi medan dan lingkungan kamp yang padat penduduk, yang membatasi kebebasan bertindak (militer)," kata tentara Israel dalam pernyataan kepada Human Rights Watch (HRW).

Namun, kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan dalam laporan Kamis (21/11) bahwa militer gagal menunjukkan kehadiran di tiga kamp pengungsian yang menjadi sasaran militer, yaitu pejuang Palestina dan senjata serta perlengkapan militer, yang akan membenarkan pemindahan paksa seluruh penduduk kamp.

Baca juga : HRW: Israel Usir Warga Tepi Barat Palestina Tergolong Kejahatan Perang

Laporan itu juga menyatakan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan di Tepi Barat, gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional untuk mengevakuasi warga sipil dengan aman dan kemudian mengizinkan mereka kembali ke rumah mereka setelah permusuhan berakhir.

Warga Palestina yang mengungsi melaporkan bahwa mereka hanya diberi waktu beberapa menit untuk meninggalkan kamp, ​​sering kali di bawah ancaman kekerasan. Mereka menyaksikan kehancuran berskala luas.

Pengusiran paksa warga Palestina oleh militer Israel dari tiga kamp pengungsi di Tepi Barat yang diduduki tersebut awal tahun ini merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian pernyataan HRW.

Baca juga : Masjid di Tepi Barat Dibakar, Pemukim Israel Lakukan Provokasi

Dalam laporan setebal 105 halaman yang dirilis pada Kamis, kelompok hak asasi manusia tersebut menyatakan bahwa militer Israel telah memaksa 32.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka di kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, mulai Januari tahun ini.

Pengusiran paksa tersebut dilakukan, "Tanpa memperhatikan perlindungan hukum internasional," dan Israel tidak mengizinkan penduduk untuk kembali, kata Nadia Hardman, peneliti senior hak-hak pengungsi dan migran di HRW.

Citra satelit juga menunjukkan bahwa lebih dari 850 rumah dan bangunan lain hancur atau rusak berat di tiga kamp pengungsi yang menjadi sasaran militer Israel.

"Dengan perhatian global yang terfokus pada Gaza, pasukan Israel telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis di Tepi Barat yang seharusnya diselidiki dan dituntut," kata Hardman.

Laporan ini muncul ketika warga Palestina di Tepi Barat menghadapi gelombang kekerasan militer dan pemukim Israel yang semakin intensif di tengah bayang-bayang perang Gaza yang telah menewaskan lebih dari 69.000 orang di daerah kantong pantai tersebut sejak Oktober 2023.

Anggota pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah mendesak pencaplokan resmi Tepi Barat. Menurut para ahli, Tepi Barat sudah berada di bawah sistem aneksasi de facto dan apartheid.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa warga Palestina di Tepi Barat menghadapi risiko pembersihan etnis yang lebih tinggi di tengah kekerasan tersebut.

"Selama beberapa tahun terakhir, kami menyaksikan dampak dari pasukan dan pemukim Israel yang mengerahkan kekuatan dan kendali yang semakin besar terhadap rakyat Palestina," ujar Simona Onidi, koordinator proyek Dokter Lintas Batas (MSF) di Jenin dan Tulkarem, pada September.

"Tindakan-tindakan ini berakar dalam proses kolonial-pemukim yang lebih luas. Risiko pembersihan etnis, melalui pemindahan paksa komunitas Palestina, akan memperkuat perubahan demografis permanen," kata Onidi. (Al Jazeera/I-2)