AS Tegaskan Tolak Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

AMERIKA Serikat menyatakan menolak langkah aneksasi Tepi Barat oleh Israel. AS menekankan pentingnya menjaga stabilitas di wilayah pendudukan Palestina tersebut.

Pernyataan itu disampaikan seorang pejabat pemerintahan Donald Trump menyusul keputusan pemerintah Israel yang memperketat kontrol atas Tepi Barat. 

Meski demikian, Washington tidak secara langsung melontarkan kritik terhadap kebijakan terbaru pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tersebut.

Baca juga : Pemimpin Kristen Jerusalem: Zionisme Kristen Ancam Kekristenan di Tanah Suci

"Seperti yang telah dinyatakan dengan jelas oleh presiden, ia tidak mendukung Israel menganeksasi Tepi Barat," ujar pejabat AS tersebut pada Senin waktu setempat.

"Tepi Barat yang stabil akan menjaga keamanan Israel dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian," tambahnya.

Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan mengenai langkah terbaru Israel. Sebelumnya, kabinet keamanan Israel menyetujui kebijakan yang membuka jalan bagi warga Yahudi Israel untuk membeli tanah secara langsung di Tepi Barat serta memperluas kontrol Israel atas wilayah yang selama ini berada di bawah kewenangan Otoritas Palestina.

Baca juga : Ketua DPR AS Kunjungi Pemukiman Ilegal Tepi Barat Dikecam

Keputusan tersebut diambil menjelang kunjungan Netanyahu ke Washington. Dalam pertemuan itu, isu tekanan terhadap Iran menjadi agenda utama pembahasan.

Langkah Israel terkait Tepi Barat memicu gelombang kecaman dari sejumlah negara mayoritas muslim. Para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki mengutuk kebijakan tersebut sebagai tindakan ilegal.

Uni Eropa menyebut keputusan Israel sebagai langkah keliru. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan sangat prihatin atas perkembangan tersebut.

Isu aneksasi Tepi Barat selama ini menjadi salah satu titik sensitif dalam konflik Israel-Palestina dan kerap menuai reaksi keras dari masyarakat internasional karena dinilai bertentangan dengan hukum internasional serta mengancam prospek solusi dua negara. (AFP/I-2)