Siapa yang Menjaga Perdamaian Gaza? Ini Tantangan Rencana Perdamaian AS

RENCANA perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Jalur Gaza, Palestina, menghadapi hambatan baru. Masalahnya, siapa yang akan bertanggung jawab menjaga keamanan di wilayah itu tanpa menimbulkan penolakan dari Israel maupun Hamas?

"Tidak ada pemerintah, terutama dari dunia Arab dan Muslim, yang ingin menanggung risiko dianggap sebagai perpanjangan tangan Israel," ujar pakar PBB dari lembaga kajian International Crisis Group, Richard Gowan dikutip dari the Wall Street Journal.

"Semua pihak menyadari perlu misi yang dapat menggunakan kekuatan militer. Namun, itu akan sangat sulit, baik secara operasional maupun dari sisi persepsi publik," tambah Gowan.

Baca juga : Hamas Siap Lakukan Dialog Nasional, Komitmen Gencatan Senjata Gaza

Keraguan tersebut semakin besar setelah pekan lalu para perwakilan Hamas bertemu Kepala Intelijen Mesir. Dalam pertemuan itu, Hamas menyatakan hanya akan menerima pasukan internasional jika mereka ditempatkan di perbatasan Gaza dan tidak menghadapi langsung kelompok tersebut.

Sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim dikabarkan tertarik berpartisipasi dalam pasukan penjaga perdamaian, sementara negara lain menawarkan bantuan untuk rekonstruksi Gaza. Namun sejauh ini belum ada komitmen nyata untuk mengirim pasukan.

Mayoritas negara tersebut menyatakan akan memulai dengan mengamankan perbatasan Gaza dengan Israel dan Mesir serta mencegah penyelundupan senjata. Mesir, yang diperkirakan akan memimpin pasukan tersebut, meminta agar pasukan Palestina yang dilatih di Mesir dan Yordania serta diverifikasi oleh AS dapat bergabung dalam operasi di dalam Gaza.

Baca juga : Lebih dari 20 Pemimpin Negara Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir

Pertanyaan krusial yang belum terjawab yaitu apakah pasukan internasional akan bertanggung jawab menghadapi Hamas jika kelompok itu menolak dilucuti dan dibubarkan. AS dan Israel menegaskan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam masa depan Gaza.

Namun, Hamas memiliki pandangan berbeda. Serangan sporadis dan balasan militer Israel terbaru pada Selasa lalu setelah seorang tentara Israel tewas menunjukkan bahwa kelompok itu masih menjadi ancaman, termasuk bagi pasukan internasional yang mungkin dikirim.

Pemerintahan Trump kini bekerja sama dengan sekutu regional untuk menentukan bentuk pasukan keamanan tersebut, termasuk kemungkinan memperoleh mandat hukum melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pejabat AS menyatakan prosesnya masih berjalan dan terlalu dini untuk mengumumkan rincian akhir. Namun ia menegaskan bahwa gencatan senjata tetap berlaku.

"Tidak ada yang berilusi. Kami telah melakukan hal yang tampaknya mustahil sekali dan kami akan terus mencoba melakukannya jika memungkinkan," kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Udara AS Jenderal Dan Caine juga mengunjungi Israel pada Jumat untuk bertemu pejabat senior dan meninjau pusat koordinasi sipil-militer baru di selatan Israel yang bertugas mengawasi implementasi rencana perdamaian tersebut.

Menurut sejumlah pejabat yang mengetahui rencana itu, Turki, Pakistan, Azerbaijan, dan Indonesia menyatakan minat untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Namun Israel menolak kemungkinan keterlibatan Turki yang dianggap sebagai kekuatan regional signifikan dan kritis terhadap Tel Aviv.

Mesir dan beberapa negara lain mengusulkan pengerahan hingga 5.000 tentara sebagai bagian dari pasukan keamanan tersebut. Jumlah itu akan ditambah sekitar 2.000 hingga 3.000 personel Palestina yang saat ini tengah menjalani pelatihan di Mesir dan Yordania. Mesir diperkirakan akan memimpin pasukan jika rencana itu benar-benar dilaksanakan. (I-2)