Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMITE Pengawasan DPR AS merilis lebih dari 30 ribu dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein pada Selasa (3/9), di tengah meningkatnya tekanan publik agar kasus ini dibuka secara transparan. Dokumen tersebut mencakup log penerbangan, berkas pengadilan, rekaman pengawasan penjara, serta memo internal.
Meski jumlahnya besar, Partai Demokrat menilai mayoritas dokumen tersebut sudah pernah dipublikasikan sebelumnya. Mereka menilai tidak ada informasi baru, termasuk yang ditunggu publik, seperti daftar klien Epstein.
Ketua Komite dari Partai Republik, James Comer, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya memberikan keterbukaan. Namun kubu Demokrat menudingnya hanya manuver politik.
Sementara itu, anggota DPR Thomas Massie (Republik) bersama Ro Khanna (Demokrat) mendorong resolusi bipartisan untuk memaksa Departemen Kehakiman membuka seluruh dokumen tanpa sensor. Mereka mengklaim mendapat dukungan dari para korban yang menuntut transparansi penuh. “Korupsi tidak bisa diberantas kalau kebenaran disembunyikan,” kata Massie.
Namun upaya tersebut mendapat resistensi dari pimpinan Partai Republik di DPR, yang menilai rilis penuh berpotensi membahayakan privasi korban. Ketua DPR Mike Johnson mengatakan, “Kami mendukung transparansi maksimum, tapi harus dengan cara yang tetap melindungi para korban.”
Pertemuan tertutup antara pimpinan DPR dengan enam korban Epstein berlangsung emosional. Sejumlah anggota keluar ruangan dengan air mata, menyebut kesaksian para penyintas “mengguncang dan menyakitkan”.
Beberapa anggota Partai Republik yang awalnya skeptis kini mulai mendukung langkah Massie. Marjorie Taylor Greene, misalnya, menyatakan siap menandatangani petisi untuk membawa resolusi ke pemungutan suara penuh di DPR.
Masih ada perdebatan sengit: apakah membuka semua dokumen benar-benar akan memberikan keadilan bagi korban, atau justru memperkeruh politik di Capitol Hill. Namun satu hal jelas, kasus Epstein masih menjadi bom waktu yang menguji komitmen Kongres terhadap transparansi. (CNN/Z-2)
Status tidak informatif yang disematkan KI Pusat menunjukkan masih lemahnya komitmen transparansi di sejumlah lembaga negara.
Audiensi antara Komisi Informasi Publik dengan Polri adalah bentuk komitmen Kapolri dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Presiden Donald Trump menyatakan siap menandatangani RUU yang mewajibkan Departemen Kehakiman membuka seluruh dokumen terkait kasus Jeffrey Epstein.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Zayyid Sulthan Rahman menegaskan mahasiswa tidak tinggal diam menghadapi potensi manipulasi demokrasi.
Pakar manajemen dan bisnis Arif Murti Rozamuri menyebutkan sikap Pertamina yang lebih transparan tersebut menjadi modal berharga dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Dokumen terbaru kasus Jeffrey Epstein mengungkap komunikasi antara Ghislaine Maxwell dan sosok berinisial "A" yang diduga Andrew Mountbatten-Windsor.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) merilis dokumen baru yang menunjukkan riwayat penerbangan Donald Trump di pesawat pribadi Jeffrey Epstein antara tahun 1993-1996.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dokumen baru mengungkap cara Ghislaine Maxwell menggunakan peran "kakak perempuan yang keren" untuk menormalisasi pelecehan seksual Jeffrey Epstein terhadap remaja.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) sempat menghapus foto yang menampilkan Donald Trump dari database dokumen Jeffrey Epstein sebelum akhirnya dipulihkan.
Ghislaine Maxwell kembali berupaya membatalkan vonis kasus perdagangan seks anak. Kali ini ia mengajukan petisi luar biasa secara mandiri tanpa pengacara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved