PM Otoritas Palestina Desak Hamas Serahkan Senjata dan Kendali Gaza

PERDANA Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Mustafa, menegaskan Hamas harus menyerahkan kendali atas Jalur Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi tentang solusi dua negara di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Senin (28/7).

Mustafa menegaskan hanya Negara Palestina yang berhak memerintah seluruh wilayah Gaza. Ia juga mendesak Israel untuk menarik pasukannya sepenuhnya dari wilayah tersebut. 

Dalam pidatonya, ia menegaskan kembali sikap Otoritas Palestina yang menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme, termasuk serangan terhadap warga sipil.

Baca juga : AS Boikot Konferensi PBB Soal Solusi Dua Negara, Sebut Sebagai "Aksi Publisitas"

Konflik Kekuasaan di Gaza

Tuntutan agar Hamas menyerahkan kendali Gaza bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada April lalu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyebut Hamas sebagai "anak anjing" sembari menuntut kelompok tersebut untuk membebaskan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza dan melucuti senjatanya. 

Otoritas Palestina pernah memegang kendali administratif atas Gaza hingga 2007, sebelum akhirnya Hamas mengambil alih wilayah tersebut. Saat ini, Otoritas Palestina hanya memerintah sebagian wilayah Tepi Barat.

Negosiasi Gencatan Senjata Alami Kebuntuan

Sementara itu, negosiasi gencatan senjata di Doha mengalami kebuntuan setelah Israel dan Amerika Serikat menarik tim mereka pekan lalu. Menurut sumber yang dekat dengan delegasi Hamas, kelompok ini kini mempertimbangkan untuk memperketat posisinya dalam pembicaraan. 

Baca juga : Italia Ingin Ajukan Rencana Rekonstruksi Gaza pada Sidang Umum PBB

Awalnya, Hamas menunjukkan fleksibilitas terkait jadwal pembebasan 10 sandera Israel yang masih hidup, namun kini mereka berencana untuk menyebar proses pembebasan tersebut selama 60 hari.

Sebelumnya, dalam kerangka yang diusulkan AS, Hamas akan membebaskan 10 sandera Israel dan 18 jenazah sandera sebagai ganti pembebasan tahanan Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup serta warga Gaza yang ditahan sejak perang dimulai. Namun, sumber tersebut mengungkapkan Hamas kini mempertimbangkan perubahan pada agenda negosiasi, termasuk isu-isu terkait penghentian perang yang dijadwalkan dibahas setelah gencatan senjata berlaku.

Krisis Kemanusiaan di Gaza

Pemimpin Hamas, Khalil Al-Hayya, dalam pidato yang disiarkan televisi pada Minggu (27/7), menyalahkan Israel dan AS atas mandeknya pembicaraan gencatan senjata. Ia menyebut krisis kelaparan di Gaza membuat negosiasi sulit dilanjutkan dalam kondisi saat ini. 

Seorang pejabat Mesir juga menyatakan kepada CNN, Hamas cenderung mengambil sikap keras karena pasokan makanan di Gaza semakin menipis, yang meningkatkan tekanan internal pada kelompok tersebut.

Dengan situasi yang semakin tegang, perkembangan di Gaza terus menjadi sorotan dunia, dengan Otoritas Palestina dan Hamas masih bersitegang soal kendali wilayah dan solusi konflik yang berkelanjutan. (CNN/Z-2)