AS Tolak Beri Visa ke Pejabat Palestina Jelang Sidang Umum PBB

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menolak dan mencabut visa sejumlah pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) serta Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.

Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri AS pada Jumat (29/8) waktu setempat. Dalam pernyataannya, Washington menuding PLO dan PA gagal memenuhi komitmen perdamaian serta dituding melemahkan prospek dialog. 

"Pemerintahan Trump tegas: demi kepentingan keamanan nasional, PLO dan PA harus bertanggung jawab karena tidak mematuhi komitmen dan melemahkan peluang perdamaian,” bunyi pernyataan itu dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga : Demi Bela Israel, AS Hukum Hakim-Jaksa Pengadilan Pidana Internasional

AS juga menuntut perwakilan Palestina secara konsisten menolak aksi teror dengan merujuk pada serangan Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023. Selain itu, PA dituduh berusaha menghindari jalur perundingan dengan membawa kasus dugaan pelanggaran Israel ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta Mahkamah Internasional (ICJ).

Belum jelas identitas pejabat Palestina yang terdampak keputusan ini. Namun, AS memastikan akan memberi pengecualian bagi Misi Palestina di PBB yang dipimpin Duta Besar Riyad Mansour. Mansour mengungkapkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas berencana hadir dalam sidang, meski belum diketahui apakah pembatasan visa tersebut akan memengaruhi keikutsertaannya.

Kepresidenan Palestina menyatakan penyesalan dan keterkejutan mendalam atas kebijakan itu dan mendesak Washington untuk meninjau ulang. "Palestina tetap berkomitmen pada hukum internasional, resolusi PBB, dan kewajiban menuju perdamaian," demikian pernyataan resmi yang dirilis kantor berita Wafa.

Langkah ini memicu perdebatan karena AS, sebagai negara tuan rumah, berkewajiban memberikan akses bagi delegasi resmi PBB. Sejumlah kasus serupa pernah terjadi, termasuk penolakan visa terhadap Yasser Arafat pada 1988 yang membuat sidang umum PBB harus dipindahkan ke Jenewa, Swiss. Pada 2013, AS juga menolak visa Presiden Sudan Omar al-Bashir yang saat itu diburu ICC.

Meski demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kini juga menjadi buronan ICC, dijadwalkan tetap hadir dalam Sidang Umum PBB bulan depan di New York. (I-2)