Pemerintahan Trump akan Cabut Visa Mahasiswa Tiongkok, Universitas AS Terancam

PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump mengumumkan akan secara agresif mencabut visa mahasiswa asal Tiongkok, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi institusi pendidikan tinggi di Amerika Serikat (AS).

Kebijakan ini menjadi serangan terbaru terhadap sektor pendidikan tinggi AS di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio, sehari setelah kebijakan departemennya menghentikan sementara seluruh janji temu visa pelajar secara global, ini langkah yang memicu kritik keras dari pemerintah Tiongkok.

Baca juga : RI Pantau Ketat Kebijakan Imigrasi AS yang Berdampak pada Mahasiswa Harvard

Pemerintahan Trump juga dikabarkan tengah berupaya mencabut izin mahasiswa internasional di Universitas Harvard, yang selama ini menolak tekanan dari Gedung Putih.

"Amerika Serikat akan secara agresif mencabut visa bagi pelajar Tiongkok, termasuk mereka yang memiliki hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok atau yang sedang menempuh studi di bidang-bidang sensitif," ujar Rubio dalam pernyataannya seperti dilansir The Guardian, Kamis (29/5).

Ia juga menambahkan bahwa AS akan merevisi kriteria visa untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh aplikasi visa yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok dan Hong Kong.

Baca juga : Kebijakan Imigrasi Trump Picu Kepanikan Mahasiswa Internasional Harvard

Mahasiswa asal Tiongkok telah lama menjadi komponen vital dalam sistem universitas di AS, yang sangat bergantung pada mahasiswa internasional yang membayar biaya kuliah penuh. 

Pada tahun akademik 2023–2024, terdapat 277.398 mahasiswa dari Tiongkok yang menempuh pendidikan di AS, meskipun untuk pertama kalinya jumlah itu dilampaui oleh mahasiswa asal India, demikian menurut laporan Institut Pendidikan Internasional yang mendapat dukungan dari Departemen Luar Negeri.

Pada masa jabatan sebelumnya, Trump juga pernah menargetkan mahasiswa asal Tiongkok, terutama mereka yang menempuh pendidikan di bidang teknologi atau memiliki hubungan langsung dengan militer Tiongkok. 

Baca juga : Trump Larang Mahasiswa Asing Timbulkan Potensi Kerugian Harvard

Namun, belum jelas apakah pernyataan terbaru dari Rubio menandai peningkatan signifikan dalam pendekatan tersebut.

Menanggapi kebijakan baru ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning menyerukan agar Washington melindungi hak dan kepentingan sah mahasiswa internasional, termasuk mereka yang berasal dari Tiongkok.

Rubio juga telah mengonfirmasi pencabutan ribuan visa mahasiswa asing yang dituduh terlibat dalam aksi protes atau aktivisme yang mengkritik Israel.

Baca juga : Hong Kong Sambut Mahasiswa Harvard yang Terdampak Larangan AS

Dalam sebuah dokumen diplomatik yang ditandatangani pada Selasa, Rubio memerintahkan seluruh kedutaan dan konsulat AS untuk menghentikan sementara penerbitan visa pelajar dan program pertukaran, serta membatasi kapasitas janji temu hingga panduan lebih lanjut tersedia terkait peningkatan pemeriksaan akun media sosial para pelamar.

Langkah tersebut berpotensi berdampak lebih luas, termasuk terhadap mahasiswa dari negara-negara sahabat AS.

Ketegangan antara Trump dan Universitas Harvard pun kembali mencuat. Trump secara terbuka mengkritik universitas bergengsi itu karena menolak upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap proses penerimaan dan perekrutan. 

Di menuduh Harvard sebagai pusat antisemitisme dan ideologi liberal yang terbangun (woke).

Seorang hakim federal telah mengeluarkan perintah penangguhan sementara atas larangan terhadap mahasiswa asing, sambil menunggu persidangan yang dijadwalkan pada Kamis (29/5), bertepatan dengan hari wisuda Harvard yang dihadiri ribuan mahasiswa dan keluarga mereka di Cambridge, Massachusetts.

Selain itu, Gedung Putih juga telah mencabut dana federal untuk proyek riset yang dikelola Harvard dan beberapa universitas top lainnya di AS, yang dianggap sebagai institusi paling elit di dunia.

Sebagai tanggapan, Universitas Harvard telah mengajukan gugatan hukum besar-besaran terhadap kebijakan pemerintahan Trump. (I-3)