Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KESEPAKATAN yang dibahas di Gedung Putih pada Senin lalu sempat menunjukkan jalan menuju pertemuan bilateral antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun, respon dari Moskow membuat arah pembahasan kembali tidak pasti.
Penasihat Kremlin, Yury Ushakov mengatakan usai panggilan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan Putin bahwa ide yang dibahas tepat untuk mempelajari peluang peningkatan tingkat perwakilan pihak Rusia dan Ukraina.
Meski demikian, tidak ada penyebutan nama kedua pemimpin atau tanda bahwa pertemuan dapat segera diwujudkan.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga menanggapi dalam wawancara televisi pada Selasa (19/8) malam dengan nada lebih hati-hati.
"Kami tidak menolak segala bentuk kerja sama, baik bilateral maupun trilateral," katanya seperti dilansir CNN, Kamis (21/8).
"Setiap kontak yang melibatkan pejabat tinggi harus dipersiapkan dengan sangat hati-hati," tambahnya.
Bahasa Kremlin ini menandakan bahwa Rusia belum siap menyetujui rencana tersebut. Hal itu tidak mengejutkan, mengingat perang bermula dari keputusan sepihak Putin yang mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai entitas merdeka. Putin berulang kali menegaskan bahwa Ukraina adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari sejarah, budaya dan ruang spiritual Rusia sendiri.
Jika pertemuan terjadi, maka Putin harus menghadapi kontradiksi besar. Orysia Lutsevich, direktur program Rusia dan Eurasia di Chatham House, menilai bahwa Putin harus menerima kegagalan untuk duduk bersama presiden yang dianggapnya lelucon dari negara yang tidak ada.
"(Putin) begitu banyak mencuci otak orang Rusia di televisi pemerintah bahwa Zelensky seorang Nazi, bahwa (Ukraina) negara boneka Barat, bahwa Zelensky tidak sah, mengapa ia tiba-tiba berbicara dengannya?" ujarnya.
Kremlin memang kerap meragukan legitimasi Zelensky. Mereka menyoroti penundaan pemilu Ukraina yang terjadi di bawah darurat militer dan dalam proposal perdamaian terakhir, Moskow bahkan mewajibkan pemilu sebelum ada kesepakatan final.
Putin dan pejabat Rusia jarang menyebut nama Zelensky, lebih sering menggunakan istilah rezim Kyiv.
Sebagai catatan, Zelensky sebelumnya telah menghadiri perundingan langsung di Turki pada pertengahan Mei. Namun, Putin justru mengirim delegasi yang dipimpin seorang penulis buku teks sejarah.
Tatiana Stanovaya, peneliti senior di Carnegie Russia Eurasia Center, berpendapat bahwa bagi Putin, pertemuan dengan Zelensky bukan hal krusial. Baginya, perang lebih berkaitan dengan konfrontasi melawan Barat ketimbang Ukraina semata.
Meski demikian, Stanovaya menilai Putin bisa hadir jika yakin ada peluang berhasil.
"Tuntutan utama harus dibahas dan Zelensky harus siap membicarakannya," katanya.
Namun, hingga kini Zelensky menolak tuntutan tersebut, termasuk penyerahan wilayah yang masih dikuasai Ukraina.
Menurut Stanovaya, Putin memandang Trump sebagai kunci.
"Trump dipandang sebagai pendukung visi Rusia tentang penyelesaian dan untuk itu Amerika Serikat seharusnya bekerja sama dengan Kyiv untuk mendorong mereka agar lebih fleksibel, terbuka terhadap tuntutan Rusia," sebutnya.
Dia juga menilai Rusia mungkin mencoba mempertahankan dukungan AS dengan mengusulkan perundingan baru di Istanbul, kali ini dengan delegasi tingkat tinggi seperti Ushakov atau Lavrov. Tetapi Putin diyakini enggan mengambil risiko penyergapan dengan duduk bersama Zelensky hanya untuk menghadapi penolakan atas semua tuntutannya.
Trump pada Senin (18/8) malam menulis di Truth Social bahwa ia memulai pengaturan untuk pertemuan antara Presiden Putin dan Presiden Zelensky. Namun, keesokan harinya setelah menonton berita pagi di Fox News, dia melunak.
"Saya sudah mengaturnya dengan Putin dan Zelensky dan Anda tahu, merekalah yang harus mengambil keputusan. Kita, kita berada 7.000 mil jauhnya," ucapnya.
Bagi Putin, tidak ada alasan untuk mengalah. Tanpa memberi konsesi, dia justru sudah mendapat keuntungan yakni dengan pertemuan puncak di Alaska, pencabutan tuntutan Trump agar ada gencatan senjata sebelum negosiasi damai dan melemahnya ultimatum sanksi.
Setelah sempat mengurangi serangan drone pada Agustus, Rusia kembali meningkatkan intensitas serangan pada Senin malam dengan meluncurkan 270 drone dan 10 rudal ke Ukraina. Hal ini menunjukkan bahwa jika tekanan Trump terhadap Zelensky gagal, Moskow masih bisa mengandalkan kekuatan militer.
Kini, kartu liar terbesar adalah bagaimana Trump akan menyikapi jika inisiatif perdamaian ini gagal dan siapa yang akan bertanggungjawab. (I-3)
Dubes Iran di Jakarta tegaskan Ali Khamenei telah memfatwakan nuklir itu haram. Ia menyebut tuduhan senjata nuklir hanyalah dalih AS-Israel untuk melakukan pembunuhan.
PM Spanyol Pedro Sanchez tegaskan tidak akan terlibat serangan ke Iran dan melarang penggunaan pangkalan militer oleh AS meski diancam embargo perdagangan oleh Trump.
Presiden Macron nyatakan solidaritas untuk Spanyol setelah Trump ancam putus perdagangan akibat penolakan penggunaan pangkalan militer untuk serangan ke Iran.
ANGGOTA DPR AS dari Partai Demokrat, Bill Foster mempertanyakan tidak adanya rencana jelas pemerintah untuk mengamankan uranium yang diperkaya Iran di tengah ofensif militer.
Ratusan tentara AS protes setelah komandan sebut perang Iran adalah nubuat Armagedon dan Donald Trump diurapi Yesus. Simak laporan lengkap MRFF di sini.
Ekuador usir Dubes Kuba setelah Trump wacanakan "friendly takeover". Menlu Kuba sebut langkah ini akibat tekanan agresif AS untuk isolasi Havana di kawasan.
MEMASUKI tahun kelima invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, belum ada tanda-tanda penyelesaian perang ini yang stabil.
Hari ke-1.460: Rusia gempur Kyiv & Lviv dengan 345 drone-rudal. Putin prioritaskan nuklir, sementara Hungaria ancam blokir sanksi Uni Eropa terkait aliran minyak.
Dalam wawancara terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak keras konsesi wilayah dan menyoroti tekanan dari Donald Trump terkait gencatan senjata.
Lyudmila Navalnaya menyebut temuan toksin katak panah pada jasad Alexei Navalny membuktikan putranya dibunuh.
PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky melontarkan kritik keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menyebutnya sebagai budak perang setelah serangan Rusia berdampak pada listrik
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved