Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu (25/5) membela kebijakan pemerintahannya yang melarang penerimaan mahasiswa asing di Universitas Harvard. Kebijakan tersebut sebelumnya ditangguhkan sementara oleh seorang hakim setelah Harvard mengajukan gugatan hukum.
Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump mengkritik besarnya jumlah mahasiswa asing di Harvard yang tidak memberikan kontribusi finansial terhadap pendidikan mereka.
"Mengapa Harvard tidak mengatakan bahwa hampir 31% mahasiswanya berasal dari negeri, namun negara-negara tersebut, beberapa di antaranya tidak bersahabat dengan Amerika Serikat, tidak membayar apapun untuk pendidikan mahasiswanya, dan mereka juga tidak pernah berniat untuk membayarnya," tulis Trump seperti dilansir CNA, Senin (26/5).
Trump menambahkan, pemerintah memiliki hak untuk mengetahui identitas para mahasiswa internasional karena Harvard menerima miliaran dolar dari pemerintah federal.
"Kami ingin tahu siapa saja mahasiswa asing tersebut, permintaan yang wajar karena kami memberikan miliaran dolar kepada Harvard, tetapi Harvard tidak sepenuhnya bersedia," ujarnya.
Langkah untuk mencabut izin penerimaan mahasiswa asing oleh Harvard diambil oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem pada Kamis (22/5).
Kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan ribuan mahasiswa internasional dan potensi kerugian finansial yang signifikan bagi Harvard.
Sebelumnya, Noem mengancam akan membatalkan penerimaan mahasiswa asing jika pihak universitas tidak menyerahkan data terkait dugaan keterlibatan pemegang visa dalam aktivitas ilegal dan kekerasan.
Namun, tak lama setelah kebijakan tersebut diumumkan, seorang hakim federal menangguhkan pelaksanaannya.
Gugatan yang diajukan Harvard menyebut langkah pemerintah sebagai tindakan sewenang-wenang, tidak masuk akal, melanggar hukum dan inkonstitusional.
Pemerintah AS juga mengambil sejumlah tindakan lain terhadap universitas-universitas, termasuk Harvard, dengan dalih memerangi antisemitisme dan meninjau kembali kebijakan keberagaman yang dianggap tidak lagi sejalan dengan prinsip keadilan.
Sejumlah mahasiswa asing yang terlibat dalam demonstrasi menentang perang di Gaza telah dicabut visanya dan dideportasi atas tuduhan mendukung kelompok militan Palestina, Hamas. Pemerintah bahkan telah mendeportasi seorang peneliti dari Sekolah Kedokteran Harvard.
Selain itu, Gedung Putih mengancam akan meninjau kembali pendanaan senilai US$9 miliar untuk Harvard, dan telah membekukan hibah tahap awal sebesar US$2,2 miliar serta kontrak resmi senilai US$60 juta.
Potensi hilangnya lebih dari seperempat mahasiswa asing Harvard akan menjadi pukulan besar, mengingat kontribusi mereka terhadap pendapatan kampus. Biaya kuliah di Harvard bisa mencapai puluhan ribu dolar per tahun.
Meskipun menghadapi tekanan politik, Harvard tetap merupakan universitas terkaya di Amerika Serikat dengan dana abadi mencapai US$53,2 miliar pada 2024. (I-2)
“Saya tidak akan menganjurkan itu jika penangguhan akan berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan,”
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan mahasiswa asal Tiongkok yang sedang menempuh pendidikan di AS tidak perlu khawatir terkait keberlangsungan masa depan mereka.
Hakim Federal mendukung sekaligus memperpanjang perintah pengadilan untuk menghentikan sementara kebijakan Donald Trump terkait pelarangan penerimaan mahasiswa internasional di Harvard
Ribuan mahasiswa Harvard merayakan kelulusan di tengah upaya Donald Trump memblokir penerimaan mahasiswa internasional.
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memperluas penyelidikan terhadap seluruh pemegang visa yang berafiliasi dengan Universitas Harvard.
UNIVERSITAS Harvard menyelenggarakan wisuda ke-374 pada Kamis (29/5) di tengah tekanan politik yang intens dari pemerintahan Presiden Donald Trump.
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mulai memberhentikan lebih dari 1.300 pegawainya sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran yang sudah lama dirancang.
DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat (AS) secara resmi memulai proses pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.300 pegawainya pada Jumat (11/7).
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa akan mengenakan tarif impor AS sebesar 35% terhadap Kanada, kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.
PEMERINTAH Indonesia berharap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat meninjau kembali kebijakan tarif impor terhadap produk-produk dari Indonesia
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana melakukan negosiasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait pengenaan tarif impor terhadap Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved