Kebijakan Baru Israel Picu Kecaman Global, Trump Angkat Suara

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menyatakan penolakannya terhadap rencana aneksasi wilayah Tepi Barat, Palestina, yang saat ini diduduki Israel. Sikap tersebut ditegaskan Gedung Putih di tengah meningkatnya ketegangan dan kecaman internasional.

"Tepi Barat yang stabil menjaga keamanan Israel. Ini sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut," demikian pernyataan resmi Gedung Putih dikutip Al Jazeera, Selasa (10/2).

Pernyataan itu disampaikan menyusul reaksi keras dunia internasional terhadap pengumuman dua menteri senior Israel, yakni Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Keduanya memperkenalkan aturan baru yang dinilai memperluas kendali Israel atas wilayah Palestina yang diduduki.

Baca juga : Israel Resmikan 19 Permukiman Baru di Tepi Barat, Upaya Jegal Negara Palestina

Aturan tersebut disebut mempermudah Israel dalam memperoleh lahan bagi pembangunan permukiman baru. Salah satu poin utama kebijakan itu ialah pengalihan kewenangan perizinan pembangunan di kota Hebron, Tepi Barat, dari Otoritas Palestina (PA) ke otoritas Israel.

Smotrich secara terbuka menyatakan kebijakan itu dimaksudkan untuk memperdalam akar mereka di semua wilayah Tanah Israel dan mengubur gagasan negara Palestina.

Pengumuman tersebut langsung memicu kecaman dari delapan negara mayoritas Muslim. Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Emirat Arab menegaskan bahwa langkah Israel merupakan tindakan ilegal yang bertujuan memaksakan kedaulatan atas wilayah Palestina.

Baca juga : Israel Buru Pembocor Rekaman Dugaan Pemerkosaan Tahanan Palestina di Sde Teiman

Negara-negara tersebut menyatakan kebijakan baru Israel semakin mempercepat proses aneksasi ilegal serta berpotensi mendorong pengusiran rakyat Palestina dari tanah mereka.

Kecaman juga datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Inggris, dan Spanyol. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai langkah Israel berisiko besar terhadap stabilitas kawasan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan kebijakan tersebut melemahkan prospek penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara.

"Keputusan-keputusan ini tidak membawa kita ke arah yang benar. Keputusan-keputusan ini justru menjauhkan kita dari solusi dua negara dan dari kemampuan Otoritas Palestina serta rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri," pungkas Dujarric. (I-2)