Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) kembali mengeluarkan tuduhan serius terhadap Israel pada Minggu (20/7), menyebut bahwa otoritas Israel menggunakan kelaparan sebagai alat perang terhadap penduduk sipil di Gaza.
“Otoritas Israel membuat warga sipil di Gaza kelaparan. Di antara mereka terdapat 1 juta anak-anak," kata UNRWA melalui pernyataan di X seperti dilansir Anadolu, Senin (21/7).
PBB kembali mendesak pencabutan blokade yang diberlakukan Israel atas wilayah Gaza dan menekankan pentingnya akses untuk pengiriman bantuan.
“Cabut blokade, izinkan UNRWA untuk mendatangkan makanan dan obat-obatan,” bunyi seruan tersebut.
Meskipun hukum internasional mengharuskan perlindungan terhadap warga sipil dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan, Israel tetap mempertahankan pengepungan penuh atas Gaza sejak 2 Maret 2024.
Sepanjang periode ini, serangan udara menghantam konvoi bantuan, perbatasan ditutup dan titik-titik distribusi juga menjadi sasaran, dalam tindakan yang dikecam luas sebagai bentuk hukuman kolektif dan kemungkinan kejahatan perang.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengungkapkan bahwa badan pengungsi belum diizinkan untuk mengirimkan bantuan pangan ke Gaza sejak awal Maret.
“Makanan tersedia hanya beberapa kilometer jauhnya. UNRWA sendiri memiliki persediaan yang cukup di luar Gaza untuk seluruh penduduk selama 3 bulan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa puluhan anak telah meninggal akibat kelaparan dan dehidrasi, dan ratusan ribu lainnya kini berada dalam bahaya karena memburuknya kondisi pangan serta runtuhnya sistem kesehatan.
Data terakhir menyebutkan bahwa hingga Minggu, sebanyak 86 warga Palestina, termasuk 76 anak-anak telah meninggal karena kelaparan dan malnutrisi sejak dimulainya konflik. Kementerian menyebut situasi tersebut sebagai pembantaian diam-diam.
Hanya dalam 24 jam terakhir, dilaporkan 18 kematian akibat kelaparan, mendorong seruan keras agar penyeberangan perbatasan segera dibuka untuk memungkinkan masuknya pasokan makanan dan obat-obatan ke wilayah yang terkepung.
Pada Sabtu sebelumnya, serangan Israel menewaskan sedikitnya 136 orang, termasuk 38 warga yang tengah menunggu bantuan dan tiga anak yang meninggal akibat gizi buruk, menurut laporan dari otoritas Palestina.
Sejak Oktober 2023, hampir 59.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak telah tewas akibat serangan militer Israel di Gaza.
Serangan ini tidak hanya menghancurkan sebagian besar wilayah, tetapi juga membuat sistem kesehatan nyaris lumpuh serta menciptakan krisis kemanusiaan yang menyerupai kelaparan massal.
Pada November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional terkait operasinya di Jalur Gaza. (Fer)
Wisma Putra menyatakan undang-undang tersebut jelas bersifat diskriminatif terhadap rakyat Palestina dan menghapuskan segala bentuk kebijaksanaan kehakiman.
JDF Asia Pasifik juga mendesak langkah konkret komunitas internasional untuk menghentikan implementasinya.
KEPALA Staf Angkatan Darat Israel yang baru Mayor Jenderal (Purn.) Eyal Zamir yang juga merupakan mantan Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan mulai menjabat, Rabu (1/4).
Mereka menggarisbawahi bahwa undang-undang itu merupakan eskalasi yang berbahaya, terutama penerapannya yang diskriminatif terhadap tahanan Palestina.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
Kompleks Masjid Al-Aqsa ditutup selama 34 hari berturut-turut oleh otoritas Israel. Ketegangan meningkat jelang libur Paskah seiring rencana penyerbuan kelompok tertentu.
Pola tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak negara sedang bernegosiasi dengan Iran untuk mengamankan jalur bagi kapal melalui Selat Hormuz.
PBB dinilai harus mengambil langkah tegas, mulai dari penyelidikan menyeluruh hingga pemberian sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.
MABES TNI mengirimkan 756 pasukan baru ke Libanon sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. Ratusan pasukan itu akan bergabung dalam UNIFIL Mei 2026
Desak PBB Transparan, Menko Polkam Soroti Serangan di Libanon yang Tewaskan Prajurit TNI
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan duka cita atas tiga prajurit TNI gugur di Libanon Selatan saat menjalankan misi perdamaian PBB bersama UNIFIL.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) aktif mendorong Dewan Keamanan PBB melakukan investigasi terkait gugurnya tiga prajurit TNI di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved