Penyelidik Korea Selatan Tindak Lanjuti Surat Perintah Penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol yang Dipecat

PENYELIDIK dari Kantor Investigasi Korupsi Korea Selatan (CIO) tiba di kediaman Presiden yang telah diberhentikan Yoon Suk Yoel di Seoul. Kedatangan mereka untuk menegakkan surat perintah penangkapan.

Presiden Yoon Suk Yeol dicari untuk dimintai keterangan dalam beberapa penyelidikan, termasuk tuduhan memimpin pemberontakan setelah ia secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada awal Desember.

Pada Selasa, pengadilan menyetujui surat perintah untuk Yoon—untuk pertama kalinya langkah seperti itu diambil terhadap seorang presiden yang sedang menjabat, yang semakin memperburuk konfrontasi dramatis antara penyelidik dan presiden. Menanggapi hal tersebut, tim keamanan presiden mengatakan “langkah-langkah keamanan akan diambil sesuai dengan proses hukum terkait pelaksanaan surat perintah.”

Baca juga : Oposisi Desak Pemakzulan Presiden Korea Selatan

Pemimpin tersebut dicopot dari kekuasaan presiden bulan lalu melalui pemungutan suara parlemen untuk memakzulkannya, setelah beberapa anggota partai pemerintahannya sendiri berbalik menentangnya setelah penolakannya untuk mengundurkan diri setelah dekritnya yang singkat.

Yoon, yang juga seorang mantan jaksa, menolak untuk menjawab tiga panggilan oleh penyelidik dalam beberapa pekan terakhir yang meminta kerja samanya, menurut CIO.

Presiden yang ditangguhkan ini tetap menantang meskipun menghadapi penyelidikan dan persidangan pemakzulan yang sedang berlangsung oleh salah satu pengadilan tertinggi negara, berjanji untuk “berjuang hingga akhir” demi negara.

Baca juga : Otoritas Korea Selatan Tangkap Jenderal Buntut Darurat Militer

Pernyataan tersebut, yang dibagikan kepada pendukung yang berkumpul di luar kediamannya awal pekan ini, merupakan komentar publik pertamanya dalam beberapa minggu setelah sebagian besar menghindari sorotan publik akibat dekritnya yang mendapat kecaman luas.

Yoon mengumumkan darurat militer dalam pidato mengejutkan pada malam hari tanggal 3 Desember, dengan alasan bahwa anggota parlemen oposisi telah “memparalelkan urusan negara” dan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk “melindungi Korea Selatan yang liberal” dari ancaman yang ditimbulkan oleh “elemen anti-negara.”

Anggota Majelis Nasional, termasuk beberapa anggota partai Yoon, memilih untuk membatalkan darurat militer itu enam jam kemudian. Perintah Yoon menghadapi protes keras dari masyarakat dan anggota parlemen di seluruh spektrum politik, membangkitkan kenangan pahit dari masa lalu otoriter negara tersebut.

Dalam beberapa minggu terakhir, negara tersebut terperosok dalam kekacauan politik dengan parlemen juga memilih untuk memakzulkan perdana menteri dan presiden sementara Han Duck-soo, beberapa minggu setelah memilih untuk memakzulkan Yoon. Menteri Keuangan Choi Sang-mok sekarang menjabat sebagai presiden sementara. (CNN/Yonhap/Z-3)