Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KANTOR Perdana Menteri (PMO) Israel mengumumkan akan mengajukan banding atas keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant.
PMO mengatakan meskipun Israel menolak yurisdiksi ICC, mereka akan mengajukan banding.
Israel menuding perintah penangkapan tidak masuk akal dan tidak berdasar. Israel juga meminta agar pelaksanaan surat perintah penangkapan ditunda.
“Negara Israel menolak yurisdiksi ICC dan legitimasi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap perdana menteri dan mantan menteri pertahanan,” kata pernyataan PMO Israel dilansir Times of Israel.
Netanyahu juga bertemu dengan Senator Amerika Serikat dari Partai Republik Lindsey Graham di Yerusalem. Akan ada langkah diajukan di Kongres AS terhadap ICC.
Pemerintahan Donald Trump yang akan berkuasa mulai Januari mendatang dikabarkan mempertimbangkan sanksi untuk ICC atas tindakannya terhadap Netanyahu dan Gallant. (Z-9)
MENTERI Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengatakan pihaknya telah menyiapkan daftar personel polisi Palestina yang akan menjalani pelatihan di Mesir dan Yordania.
Benjamin Netanyahu mengakui merasa sangat terhubung dengan visi Israel Raya mencakup wilayah Palestina yang diduduki serta sebagian Mesir, Yordania, Suriah, Libanon, dan Arab Saudi.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyampaikan seruan agar warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal penderitaan warga Jalur Gaza, Palestina.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak mengakui penderitaan warga sipil di Jalur Gaza, Palestina.
RENCANA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai penuh Gaza semakin nyata.
Penyelidik Korea Selatan menghentikan upaya untuk menegakkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol setelah terjadinya ketegangan di kediaman presiden.
Penyelidik yang berusaha mengeksekusi surat perintah penahanan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, terlibat dalam ketegangan dengan unit militer di kediaman presiden.
Tim hukum Yoon mengecam surat perintah tersebut sebagai ilegal dan telah mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.
Penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi Korea Selatan (CIO) telah tiba di kediaman Presiden Yoon Suk Yeol untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan.
Ehud Olmert, mantan PM Israel, memperingatkan Benjamin Netanyahu tentang kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan atas kejahatan yang dilakukan di Tepi Barat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved