Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mendorong WNI di Libanon mengikuti arahan Perwakilan RI setempat untuk dievakuasi pulang ke Tanah Air sedini mungkin demi keselamatan pribadi.
"Ikuti semua arahan rencana kontingensi yang sudah disampaikan oleh KBRI Beirut, termasuk kalau ada permintaan untuk evakuasi. Mohon jangan ditunda-tunda sampai situasi semakin memburuk," ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/10).
Pasalnya, jika situasi memburuk dan perang terbuka pecah, kemampuan Kemenlu RI dan KBRI Beirut untuk mengevakuasi WNI dari Libanon ke lokasi aman menjadi sangat terbatas, terlebih jika terjadi serangan ke titik-titik vital yang dapat melumpuhkan aktivitas perhubungan.
Baca juga : 65 WNI di Libanon Berhasil Dievakuasi hingga Oktober, Berikut Kronologinya
Judha mengakui meski pemerintah RI berkewajiban memastikan keselamatan WNI di manapun berada, termasuk melalui evakuasi ke tempat aman. Keputusan untuk mengikuti evakuasi tetap berada di tangan masing-masing WNI.
"Kami sampaikan apa adanya, kita harus evakuasi sekarang, sebelum situasi semakin memburuk, saat masih ada kesempatan," ucap dia.
Selain itu, Kemenlu RI dan KBRI Beirut terus mengingatkan WNI yang masih ada di Libanon saat ini untuk meningkatkan kewaspadaan pribadi dan menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi membahayakan.
Baca juga : Kemlu Tegaskan Proses Evakuasi WNI di Libanon Tengah Berlangsung
Direktur Kemenlu memastikan saat ini masih terdapat 116 WNI di Libanon. Sebagian besar berada di Beirut dengan jumlah 83 orang.
WNI di Libanon juga didorong untuk proaktif menghubungi dan melakukan lapor diri ke KBRI Beirut untuk mempermudah pemantauan dan komunikasi apabila diperlukan dan jika situasi darurat terjadi.
Sementara itu, Judha mengimbau kepada seluruh WNI untuk dapat menunda perjalanan ke Libanon, maupun ke Suriah, Iran, Palestina, dan Israel mengingat kondisi keamanan yang tidak kondusif.
Baca juga : Kemenlu dan TNI Bahas Rencana Evakuasi WNI dari Libanon
Pihaknya masih mendapati ada WNI yang melakukan perjalanan ke Israel meski hanya untuk wisata dan ziarah keagamaan, meski kondisi keamanan di Israel--selain Libanon dan Palestina--telah ditetapkan Kemenlu RI dalam kondisi Siaga 1 yang berarti tingkat keamanan tertinggi.
Direktur Kemenlu itu juga mengimbau WNI untuk mengantisipasi gangguan penerbangan jika perjalanan yang dilakukan perlu singgah di bandara-bandara Timur Tengah.
Menurutnya, kondisi kawasan yang tidak kondusif dapat menyebabkan penangguhan penerbangan. "Waspadai disrupsi penerbangan untuk menghindari pelaku perjalanan terdampar di beberapa titik hub penerbangan internasional," kata dia. (Ant/Z-2)
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Jumat (25/7) mengeluarkan pernyataan resmi terkait eskalasi konflik perbatasan Thailand-Kamboja yang memanas.
Hingga kini penyebab kematian diplomat Kemenlu itu belum diketahui, apakah bunuh diri atau korban pembunuhan.
SATRIA Arta Kumbara, mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, kembali menarik perhatian publik setelah mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia.
MANTAN prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan publik setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
MENTERI Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan jajaran Kementerian Luar Negeri menyampaikan apresiasi kepada Myanmar yang telah memberikan amnesti ke selebgram berinisial AP.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
MANTAN anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satria Arta Kumbara, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved