Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mendorong WNI di Libanon mengikuti arahan Perwakilan RI setempat untuk dievakuasi pulang ke Tanah Air sedini mungkin demi keselamatan pribadi.
"Ikuti semua arahan rencana kontingensi yang sudah disampaikan oleh KBRI Beirut, termasuk kalau ada permintaan untuk evakuasi. Mohon jangan ditunda-tunda sampai situasi semakin memburuk," ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/10).
Pasalnya, jika situasi memburuk dan perang terbuka pecah, kemampuan Kemenlu RI dan KBRI Beirut untuk mengevakuasi WNI dari Libanon ke lokasi aman menjadi sangat terbatas, terlebih jika terjadi serangan ke titik-titik vital yang dapat melumpuhkan aktivitas perhubungan.
Baca juga : 65 WNI di Libanon Berhasil Dievakuasi hingga Oktober, Berikut Kronologinya
Judha mengakui meski pemerintah RI berkewajiban memastikan keselamatan WNI di manapun berada, termasuk melalui evakuasi ke tempat aman. Keputusan untuk mengikuti evakuasi tetap berada di tangan masing-masing WNI.
"Kami sampaikan apa adanya, kita harus evakuasi sekarang, sebelum situasi semakin memburuk, saat masih ada kesempatan," ucap dia.
Selain itu, Kemenlu RI dan KBRI Beirut terus mengingatkan WNI yang masih ada di Libanon saat ini untuk meningkatkan kewaspadaan pribadi dan menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi membahayakan.
Baca juga : Kemlu Tegaskan Proses Evakuasi WNI di Libanon Tengah Berlangsung
Direktur Kemenlu memastikan saat ini masih terdapat 116 WNI di Libanon. Sebagian besar berada di Beirut dengan jumlah 83 orang.
WNI di Libanon juga didorong untuk proaktif menghubungi dan melakukan lapor diri ke KBRI Beirut untuk mempermudah pemantauan dan komunikasi apabila diperlukan dan jika situasi darurat terjadi.
Sementara itu, Judha mengimbau kepada seluruh WNI untuk dapat menunda perjalanan ke Libanon, maupun ke Suriah, Iran, Palestina, dan Israel mengingat kondisi keamanan yang tidak kondusif.
Baca juga : Kemenlu dan TNI Bahas Rencana Evakuasi WNI dari Libanon
Pihaknya masih mendapati ada WNI yang melakukan perjalanan ke Israel meski hanya untuk wisata dan ziarah keagamaan, meski kondisi keamanan di Israel--selain Libanon dan Palestina--telah ditetapkan Kemenlu RI dalam kondisi Siaga 1 yang berarti tingkat keamanan tertinggi.
Direktur Kemenlu itu juga mengimbau WNI untuk mengantisipasi gangguan penerbangan jika perjalanan yang dilakukan perlu singgah di bandara-bandara Timur Tengah.
Menurutnya, kondisi kawasan yang tidak kondusif dapat menyebabkan penangguhan penerbangan. "Waspadai disrupsi penerbangan untuk menghindari pelaku perjalanan terdampar di beberapa titik hub penerbangan internasional," kata dia. (Ant/Z-2)
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah di India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, India timur.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Board of Peace (Dewan Perdamaian) merupakan inisiatif internasional yang muncul untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Untuk dua minggu ke depan, tercatat 257 WNI yang telah membeli tiket penerbangan ke Indonesia.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
WNI yang memerlukan dokumen perjalanan sementara dan telah memperoleh fasilitasi keringanan denda keimigrasian juga disebut membeli tiket kepulangan secara mandiri.
WNI yang terbukti dengan kesadaran penuh terlibat dalam praktik penipuan daring tetap harus diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
ISU viral mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diketahui bergabung menjadi tentara aktif Amerika Serikat memunculkan pertanyaan serius soal hukum kewarganegaraan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved