Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUNDING Israel mengatakan kepada para mediator bahwa mereka masih mendukung penarikan penuh pasukan IDF dari Koridor Philadelphi dalam kesepakatan tahap pembebesan sandera.
Padahal ada pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa Jerusalem harus mempertahankan kehadiran militer di sana tanpa batas waktu. Pernyataan itu dilaporkan Media Ibrani pada Selasa (3/9).
Seorang diplomat Arab mengatakan kepada The Times of Israel bahwa beberapa jam sebelum Netanyahu memberikan konferensi pers pada Senin (2/9), kepala Mossad David Barnea segera terbang ke Doha untuk memberi tahu Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tentang posisi Jerusalem mengenai Koridor Philadelphi yang membentang di sepanjang perbatasan Mesir-Jalur Gaza.
Baca juga : Biden Bicara dengan Qatar dan Mesir soal Gencatan Senjata Gaza
Seorang sumber yang mengetahui perihal perundingan mengatakan bahwa proposal akhir AS akan menyerukan pengurangan pasukan Israel dari koridor tersebut pada tahap enam minggu pertama dan kemudian menarik diri pada tahap kedua.
Hal ini sesuai dengan proposal yang diajukan oleh AS pada pertemuan akhir Mei lalu. Dalam pidatonya, Netanyahu berpendapat bahwa mengizinkan pasukan untuk mundur dari perbatasan sepanjang 14 kilometer akan mengakibatkan senjata, peralatan untuk membuat senjata kembali diselundupkan ke Jalur Gaza dan kemungkinan sandera akan dipindahkan keluar.
Dia mengatakan Israel akan mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphi di masa mendatang dan menggambarkan kehadirannya di sana sebagai hal yang penting untuk mencegah Hamas mempersenjatai diri dan kembali melakukan serangan besar-besaran terhadap Israel seperti serangan dahsyat 7 Oktober.
Baca juga : Netanyahu Setuju Perundingan lagi, Lima Warga Gaza Tewas dalam Bantuan Makanan
Netanyahu mengatakan bahwa pihaknya tetap memegang kendali atas koridor tersebut karena penting bagi masa depan Israel. Meskipun ia tidak menjelaskan secara jelas mengenai kondisi jangka panjang kendali Israel.
Dia hahya mengindikasikan bahwa hal itu akan mencakup kehadiran IDF di lapangan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, perunding Israel telah mengatakan kepada mediator bahwa Israel siap untuk mengurangi kehadiran militernya di koridor tersebut pada tahap pertama dari perjanjian tiga fase yang sedang dibahas dan menarik diri sepenuhnya pada tahap kedua.
Ketua perundingan Barnea mengatakan kepada mediator di Doha tentang kesediaan Israel untuk menarik diri dari koridor tersebut. Mereka patuh pada persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Israel.
Baca juga : Hamas Kirim Delegasi ke Perundingan Gaza di Kairo
Laporan sebelumnya mengatakan hal itu akan mencakup penyediaan pengawasan di bawah kendali Israel serta tembok bawah tanah yang didanai AS untuk mencegah penyelundupan senjata.
Kantor Netanyahu tidak menyangkal laporan tersebut, tetapi malah mengeluarkan pernyataan yang mengklaim kabinet keamanan belum membahas tahap kedua dari perjanjian tersebut.
Seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada surat kabar Haaretz bahwa Netanyahu sejak lama menyetujui penarikan penuh tentara dari poros Philadelphi dan evakuasi total pasukan Israel.
Baca juga : Gencatan Senjata masih Buntu ketika Blinken Tinggalkan Timur Tengah
Pejabat tersebut mengatakan bahwa tindakan Netanyahu baru-baru ini telah menyebabkan banyak hambatan pada perundingan.
Pejabat tersebut menuduh konferensi pers Netanyahu pada Senin malam dimaksudkan untuk menghambat kesepakatan karena alasan politik. Jika tuntutan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi kesepakatan sudah ada sejak lama.
Kementerian Luar Negeri Mesir mengeluarkan pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan Netanyahu mengenai perlunya Israel mempertahankan kendali tanpa batas atas wilayah perbatasan Mesir-Gaza. "Kairo menolak pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menganggapnya bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di kawasan," kata pernyataan itu.
Pernyataan Mesir tersebut juga menolak klaim Netanyahu bahwa Kairo telah mengizinkan Hamas menyelundupkan senjata dari Semenanjung Sinai ke Gaza dan menuduh Netanhayu menyerang Mesir untuk mengalihkan perhatian masyarakat Israel dari kritik yang semakin meningkat terhadap penanganan perang yang dilakukannya.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Israel telah menyetujui proposal kesepakatan terbaru. Disebutkan IDF mundur dari daerah padat penduduk di sepanjang Koridor Philadelphi selama fase enam minggu pertama kesepakatan tersebut.
Pernyataan juru bicara pemerintahan Biden membuka kemungkinan bagi pasukan Israel untuk tetap berada di bagian lain koridor yang tidak berdekatan dengan wilayah padat penduduk di perbatasan Mesir-Gaza.
Beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada Haaretz bahwa usulan AS akan bersifat ambil atau tinggalkan dan pemerintah tidak siap untuk melakukan perubahan apa pun. "Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, negosiasi diperkirakan akan berakhir," kata sumber tersebut.
Situs berita Walla melaporkan bahwa selama pertemuan Barnea, Senin (2/9), dengan Al-Thani, perdana menteri Qatar mengatakan kepada pimpinan Mossad untuk mendesak Netanyahu agar lebih menunjukkan fleksibilitas dalam beberapa isu utama, termasuk Koridor Philadelphi. Seorang pejabat Israel mengatakan kepada Walla bahwa proposal AS akan mencakup klausul yang membuat marah Israel dan Hamas, karena kedua belah pihak akan dipaksa untuk menerimanya. (Z-2)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Presiden AS Donald Trump tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Kebijakan ini memicu kecaman keras dari PBB, Indonesia, hingga negara Arab.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved