Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah membatalkan salah satu konsesi penting dalam negosiasi gencatan senjata, dengan menuntut agar pria bersenjata dilarang kembali ke utara Gaza selama gencatan senjata yang akan datang, menurut sumber Israel yang akrab dengan pembicaraan tersebut kepada CNN.
Sebelumnya, Israel telah sepakat untuk memberikan akses sepenuhnya kepada warga Palestina ke utara Gaza selama gencatan senjata. Namun, Netanyahu menginstruksikan tim negosiatornya minggu ini untuk menuntut agar pria bersenjata dilarang berada di utara Gaza sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera, kata sumber tersebut.
Tuntutan baru ini berpotensi mengacaukan kemajuan dalam negosiasi sandera dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang komitmen Netanyahu terhadap proposal kesepakatan Israel yang telah menjadi dasar untuk negosiasi yang lebih mendetail.
Baca juga : 72 Persen Publik Israel Ingin Netanyahu Mundur Setelah Serangan Hamas 7 Oktober
Minggu lalu, seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa sebuah kerangka kesepakatan sudah “dalam posisi” dan seorang pejabat Israel menyatakan Netanyahu telah memberi wewenang kepada negosiatornya untuk memasuki negosiasi mendetail, menandakan kemungkinan terobosan. Pembicaraan dilanjutkan di ibu kota Qatar, Doha, Jumat lalu.
Pada akhir pekan, Hamas setuju untuk berkompromi pada salah satu masalah utama bagi Israel, yaitu komitmen negara Yahudi tersebut untuk gencatan senjata permanen di Gaza sebelum menandatangani kesepakatan.
Namun, pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel, Minggu, meragukan kemajuan kesepakatan tersebut, dengan menyatakan beberapa “prinsip” yang tidak dapat ditinggalkan oleh Israel, termasuk melanjutkan pertempuran di Gaza “sampai semua tujuan perang tercapai.”
Baca juga : Benjmamin Netanyahu Tolak Tuntutan Hamas dalam Negosiasi Pembebasan Sandera
Israel memulai perang di Gaza sembilan bulan lalu, sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan mengambil lebih dari 250 sandera, menurut pihak berwenang Israel.
Perang tersebut telah mengubah banyak bagian dari enclave menjadi puing-puing, mengungsi hampir seluruh penduduknya, dan menewaskan lebih dari 38.000 orang di Gaza, menurut kementerian kesehatan setempat. Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang sampai semua sandera dibebaskan dan Hamas dihapuskan.
CNN telah menghubungi Kantor Perdana Menteri Israel untuk memberikan komentar. (CNN/Z-3)
MENTERI Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengatakan pihaknya telah menyiapkan daftar personel polisi Palestina yang akan menjalani pelatihan di Mesir dan Yordania.
Benjamin Netanyahu mengakui merasa sangat terhubung dengan visi Israel Raya mencakup wilayah Palestina yang diduduki serta sebagian Mesir, Yordania, Suriah, Libanon, dan Arab Saudi.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyampaikan seruan agar warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal penderitaan warga Jalur Gaza, Palestina.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak mengakui penderitaan warga sipil di Jalur Gaza, Palestina.
RENCANA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai penuh Gaza semakin nyata.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyampaikan seruan agar warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza.
Israel mengizinkan warga Palestina meninggalkan Jalur Gaza, di tengah persiapan militer Israel melakukan serangan yang lebih luas di wilayah tersebut.
HAMPIR dua tahun sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas, dengan korban jiwa di Jalur Gaza melampaui 60.000 orang, dukungan global untuk pengakuan negara Palestina semakin menguat.
Benjamin Netanyahu mengatakan militer Israel telah mendapat perintah untuk menghancurkan dua wilayah yang dianggap masih dikuasai Hamas, yakni Kota Gaza dan Al Mawasi.
Sejumlah duta besar PBB mengecam rencana Israel menguasai Gaza. Rencana itu berisiko melanggar hukum humaniter internasional.
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved