Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin, Rabu (5/6), memperingatkan negara-negara Barat bahwa Rusia siap menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri jika kedaulatan negaranya terancam.
"Kami memiliki doktrin nuklir. Jika tindakan seseorang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah kami, kami yakin dapat menggunakan semua cara yang kami miliki. Hal ini tidak boleh dianggap remeh," tegasnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (7/6).
Pernyataan ini disampaikan Putin saat menjawab pertanyaan dari para pimpinan kantor berita global di Lakhta Center sebagai bagian dari Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg (SPIEF).
Baca juga : Vladimir Putin Klaim Kemampuan Nuklir Rusia Lebih Baik Dibandingkan AS
Putin juga menyoroti bahwa tentara Ukraina kehilangan sekitar 50 ribu personel setiap bulan dalam konflik yang dimulai pada Februari 2022, dan Kiev mengerahkan sekitar 30 ribu orang per bulan untuk menggantikan kerugian tersebut.
Menurut Putin, dalam dua bulan terakhir Ukraina telah memobilisasi 50 ribu hingga 55 ribu orang, namun upaya ini hanya mampu menggantikan kerugian yang ada.
Putin menambahkan bahwa AS menekan Ukraina untuk menurunkan usia mobilisasi menjadi 18 tahun. "Saya pikir pemerintah AS akan memaksa kepemimpinan Ukraina saat ini untuk membuat keputusan ini, dan kemudian mereka akan menyingkirkan (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelenskyy," ujarnya.
Baca juga : AS Desak Rusia Rilis Data Hulu Ledak Nuklir
"Ini sekarang sudah memasuki Juni 2024. Menurut saya, butuh waktu satu tahun untuk menyelesaikan semuanya. Hingga awal tahun depan, setidaknya mereka akan menoleransi dia, dan ketika dia menyelesaikan segalanya, mereka akan menggantinya. Sepengetahuan saya, ada beberapa kandidat," tambahnya.
Masa jabatan lima tahun Zelenskyy berakhir pada 20 Mei, tetapi dia akan tetap menjabat sampai pemilu baru diadakan, yang tidak mungkin dilakukan selama keadaan darurat militer.
Putin juga menanggapi tuduhan dari negara-negara Barat yang terus-menerus menuduh Rusia menggunakan ancaman nuklir, yang menurutnya tidak benar. Ia menekankan bahwa AS adalah negara yang menggunakan bom nuklir di Jepang selama Perang Dunia II.
Baca juga : AS Berhenti bagi Data Senjata Nuklir dengan Rusia di bawah Perjanjian START
Selain itu, Putin menepis klaim bahwa Rusia berencana menyerang wilayah NATO sebagai "omong kosong." "Apakah kalian semua sudah gila? Siapa yang menciptakan ini? Ini benar-benar omong kosong, apakah kalian mengerti?" katanya.
Putin juga menyatakan tidak ada masalah dengan pertumbuhan populasi Muslim di Rusia, bahkan mengatakan bahwa mereka senang dengan situasi tersebut. "Di beberapa republik kami yang mayoritas penduduknya beragama Islam, angka kelahirannya sangat baik, dan kami sangat bahagia," ujarnya.
Mengenai Taliban, Putin menekankan perlunya bertindak berdasarkan realitas, dengan mengatakan bahwa mereka perlu mengembangkan hubungan dengan pemerintah sementara yang mengendalikan Afganistan. (Ant/Z-10)
Dalam konflik yang terjadi selama Ramadan, Iran disebut memperoleh dukungan dari kedua negara tersebut, meskipun Beijing menyatakan sikap netral.
Grossi mengatakan kepada wartawan bahwa IAEA telah menerima informasi tentang insiden tersebut dari Iran dan Rusia.
Iran bantah kabar Mojtaba Khamenei dilarikan ke Rusia untuk operasi medis. Sementara itu, pejabat tinggi Ali Larijani dikonfirmasi tewas akibat serangan Israel.
Rusia perluas kerja sama militer dengan Iran, berikan citra satelit real-time dan teknologi drone Shahed canggih untuk targetkan posisi militer AS.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan pemerintah Indonesia membuka opsi impor minyak mentah (crude) dari Rusia.
Kapal tanker Rusia Arctic Metagaz terombang-ambing tanpa awak setelah serangan drone. Membawa 60.000 ton gas, Italia menyebutnya 'bom waktu'.
Perdana Menteri Store menegaskan bahwa pemerintah Norwegia tidak memiliki kewenangan dalam penentuan penerima Hadiah Nobel Perdamaian.
Kasus Morowali merupakan contoh bagaimana lemahnya integrasi antarinstansi dapat menggerus kedaulatan udara.
Absennya petugas Bea Cukai dan Imigrasi sejak bandara itu beroperasi telah membuka ruang terjadinya berbagai pelanggaran hukum.
Penolakan ini dinilai sejumlah kalangan bukan sekadar masalah nomenklatur, melainkan bagian dari dinamika klaim kedaulatan maritim yang telah berlangsung puluhan tahun.
DIREKTUR Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada sejumlah pertimbangan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN).
Indonesia dan Tiongkok sedang menjajaki kerja sama untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara di Laut Natuna Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved