Iran Kecam Resolusi Pengawas Nuklir PBB

IRAN mengecam keputusan dewan gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) terkait resolusi baru yang diusulkan oleh tiga negara Eropa.

Dewan gubernur pengawas nuklir PBB yang beranggotakan 35 negara mengeluarkan resolusi pada hari Rabu (5/6) yang menyerukan Iran untuk meningkatkan kerja sama dengan pengawas tersebut dan menuntut akuntabilitas yang lebih besar.

“Keputusan negara-negara Barat tergesa-gesa dan tidak bijaksana, dan tidak diragukan lagi akan berdampak buruk pada proses keterlibatan diplomatik dan kerja sama yang konstruktif (antara Iran dan pihak-pihak yang berseberangan)," lapor TV pemerintah mengutip pernyataan misi Iran di PBB.

Baca juga : IAEA Memperingatkan KeKhawatiran atas Rencana Nuklir Iran

Dilansir Al Jazeera, mosi yang diajukan oleh Inggris, Prancis, dan Jerman di dewan IAEA adalah yang pertama sejak November 2022. Tetapi mosi itu ditentang oleh Tiongkok dan Rusia.

Hal ini terjadi di tengah kebuntuan mengenai peningkatan aktivitas nuklir Iran dan ketika negara-negara Barat khawatir Teheran mungkin berusaha mengembangkan senjata nuklir, sebuah klaim yang selalu dibantah oleh Iran.

Resolusi tersebut dihasilkan dengan 20 suara mendukung, termasuk Amerika Serikat, yang awalnya enggan karena takut memperburuk ketegangan di Timur Tengah, dengan 12 abstain dan satu negara tidak berpartisipasi.

Baca juga : AS dan Eropa Desak Iran Hentikan Proyek Nuklir

Meskipun pada tahap ini bersifat simbolis, mosi kecaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Iran, dengan opsi untuk mengajukan masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB.

Teheran telah mengancam akan memberikan tanggapan yang serius dan efektif dan menyebut mosi kecaman tersebut tidak memiliki dasar hukum, teknis dan politik.

Sebelumnya, resolusi serupa telah mendorong Teheran untuk membalas dengan menghapus kamera pengintai dan peralatan lainnya dari fasilitas nuklirnya dan meningkatkan aktivitas pengayaan uraniumnya.

Baca juga : Eropa Peringatkan Pembicaraan Nuklir Iran Mendekati Ujung Jalan

IAEA mengatakan bahwa Teheran telah meningkatkan program nuklirnya secara signifikan dan kini memiliki cukup bahan untuk membuat beberapa bom atom.

Selama perdebatan di dewan gubernur IAEA yang dimulai pada hari Senin di Wina, negara-negara Eropa mengecam perluasan program nuklir Iran ke tingkat yang mengkhawatirkan, karena belum pernah terjadi sebelumnya bagi negara tanpa program senjata nuklir.

Menurut IAEA, Iran adalah satu-satunya negara non-nuklir yang memperkaya uranium hingga tingkat 60%. Sementara Iran terus mengumpulkan cadangan uranium dalam jumlah besar.

Baca juga : Iran Izinkan PBB Ganti Kamera Rusak di Kompleks Nuklir

"Resolusi tersebut mengirimkan pesan dukungan yang kuat dan diperbarui terhadap upaya IAEA untuk mengatasi masalah ini," kata Inggris, Prancis dan Jerman, yang dikenal sebagai E3 dalam sebuah pernyataan.

“Dewan tidak akan tinggal diam ketika Iran menantang fondasi sistem non-proliferasi dan melemahkan kredibilitas rezim perlindungan internasional,” ujar mereka.

“Kami berharap Iran mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan ini sehingga tidak diperlukan tindakan Dewan lebih lanjut,” tambahnya.

Iran secara bertahap melepaskan diri dari komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir yang dibuatnya dengan negara-negara besar pada tahun 2015.

Kesepakatan penting ini memberi Iran keringanan sanksi Barat sebagai imbalan atas pembatasan program atomnya, namun perjanjian itu gagal setelah penarikan sepihak AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump pada tahun 2018.

Dalam pernyataan bersama yang dikutip Rabu oleh kantor berita resmi Iran IRNA, Teheran, Moskow dan Beijing menyerukan negara-negara Barat untuk menunjukkan kemauan politik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melanjutkan implementasi perjanjian tahun 2015.

Namun AS menolak pernyataan tersebut, dengan mengatakan bahwa Iran menolak perjanjian tersebut jika memungkinkan dan melanjutkan kegiatan yang meniadakan peluang untuk mencapai perjanjian tersebut, dan sekarang membuat pernyataan tidak berdasar untuk mengaburkan sejarah. (Aljazeera/fer)