Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
MAYORITAS negara-negara di dunia yang menjadi anggota tetap PBB mendorong kesetaraan Palestina. Buktinya, 143 negara menyetujui Resolusi Sidang Majelis Umum mengenai Admission of New Members to the United Nations.
Hanya 25 anggota PBB yang abstain dan 9 menentangnya. Menurut pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, fakta di atas sangat menjanjikan bagi kemerdekaan Palestina. Selain mendapatkan hak-hak tambahan di wadah tersebut, resolusi ini juga menambah kesempatan bagi negara yang sudah dijajah Israel sejak 1948 menjadi anggota tetap.
“Catatan suara tersebut sangatlah menjanjikan, karena para anggota PBB terkesan mendukung sepenuhnya pendirian sebuah negara Palestina yang berdaulat, bersatu, berperi keadilan, dan berkemulyaan secara Internasional,” ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (12/5).
Baca juga : Sekjen PBB Peringatkan Bencana Kemanusiaan Besar jika Israel Invasi Rafah
Harapan tersebut diatas terasa semakin dekat, kata dia, mengingat gencarnya aksi demonstrasi damai di seluruh dunia, yang pada intinya menjungkirbalikkan segala bentuk kebohongan dan kedustaan yang selama ini diarahkan ke Palestina.
Karena itulah, Majelis Umum mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menjadikan Palestina yang sudah lebih dari 10 tahun sebagai observer, menjadi anggota PBB yang ke-194. Justru di DK PBB menjadi hambatan bagi Palestina untuk mendapatkan status tersebut.
“Untuk kesekian kalinya Palestina akan menghadapi penghadangan langsung dari Amerika Serikat (AS) yang memiliki hak veto, dan terbiasa menggunakan hak veto tersebut sesuai kepentingan nasionalnya, yang seringkali berseberangan dengan aspirasi damai dari masyarakat dunia,” paparnya.
Baca juga : Hamas Tegaskan Gencatan Senjata Gaza Kembali ke Titik Awal
Dia memperkirakan AS akan mempertanyakan kredibilitas negara Palestina, yang dianggapnya tidak memenuhi keabsahan sebagaimana tertera dalam Konvensi Montevideo 1933. Adapun aspek-aspek yang akan AS gunakan untuk melunturkan kredibilitas meliputi wilayah, penduduk, pemerintahan dan hubungan diplomatik.
Mengenai wilayah, kata dia, AS bakal menyoroti daerah Palestina yang batas-batasnya terus mengecil, terserak, dan belum pasti secara hukum Internasional. Penduduknya juga sulit ditentukan identitasnya, jumlah, dan sudah tersebar di dalam dan luar negeri.
Ditambah lagi, lanjut Reza, AS menilai Palestina belum mampu untuk membentuk sebuah pemerintahan yang kuat, efektif, berkelanjutan, dan mewakili semua kekuatan dalam masyarakatnya. Berikutnya, Palestina masih dipandang lemah melakukan hubungan Internasional secara benar berdasarkan hukum Internasional sebagaimana tertera dalam Piagam PBB.
“Dengan demikian, belum dapat dipastikan bilakah terwujudnya harapan mayoritas negara dunia, agar Palestina menjadi anggota PBB ke 194,” pungkasnya. (Z-8)
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
HAMPIR dua tahun sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas, dengan korban jiwa di Jalur Gaza melampaui 60.000 orang, dukungan global untuk pengakuan negara Palestina semakin menguat.
PERDANA Menteri Australia, Anthony Albanese mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Palestina pada September mendatang, bersamaan dengan pertemuan Majelis Umum PBB.
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengutuk pembunuhan jurnalis Al Jazeera di Gaza akibat serangan udara Israel.
PARA duta besar dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB memperingatkan Israel mengenai risiko perluasan operasi militer Israel di Gaza.
PBB memperingatkan bahwa rencana Israel berisiko melanggar hukum humaniter internasional.
SWF Norwegia telah menjadi salah satu investor terbesar dan terkaya di dunia dengan aset senilai sekitar US2 triliun atau sekitar Rp32 kuadriliun.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
MENTERI Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengumumkan bahwa kabinet akan menentukan sikap resmi terkait pengakuan negara Palestina pada September mendatang.
GELOMBANG dukungan internasional untuk pengakuan negara Palestina terus bertambah, dengan lebih dari 145 negara kini menyuarakan komitmen mereka.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal penderitaan warga Jalur Gaza, Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved