Ditjen Adwil Kemendagri Bahas Kerja Sama Indonesia-Papua Nugini

KETUA Forum Joint Border Comittee (JBC) Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG) Amran, Pelaksana Harian Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri menghadiri Pertemuan Join  Ministerial Comission (JMC) RI-PNG yang diselenggarakan pada 8-9 Mei 2024 oleh Kementerian Luar Negeri PNG di Jayapura. Papua. Hadir juga Menlu RI Retno Mashudi. 

Amran, yang juga Ketua Join Border Comittee (JBC) RI-PNG, yang merupakan forum yang lebih teknis membahas perbatasan RI-PNG  menyambut baik hasil-hasil SOM dan JMC yang dilaksanakan kedua negara, dengan Forum SOM dan JMC, yang merupakan forum resmi dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih politis tersebut memberikan dampak yang positif  dan saling melengkapi terhadap komitmen RI-PNG pada forum JBC RI-PNG sebagai forum pembahasan yang lebih teknis terkait perbatasan kedua negara yang selama ini dilaksanakan dan  diketuai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

"Dengan adanya hasil-hasil pertemuan SOM dan JMC ini tentunya menjadi landasan untuk ditindaklanjuti dan dimonitor dalam pembahasan terhadap kemajuannya secara teknis dalam forum JBC RI-PNG pada masa persidangan tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Indonesia  pada akhir tahun ini," kata Amran, Kamis (9/5).

Baca juga : Dirjen Bina Adwil  Bahas Isu Sosial Ekonomi Perbatasan Terkini di Forum Sosek Malindo

Pada kegiatan tersebut, Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan  berserta pejabat terkait lainnya juga melihat kemajuan pembangunan sekolah di perbatasan Skow - Wutung.

Rapat ini merupakan pertemuan ke-4 sejak dibentuk pada 2003. Pertemuan yang diselenggarakan secara bergantian oleh kedua negara ini telah dilaksanakan pada 2003, 2010, dan 2023. 

Untuk 2024 ini, PNG, yang bertindak sebagai tuan rumah memutuskan menyelenggarakan JMC di Kota Jayapura, Indonesia, setelah sebelumnya kegiatan ini  semula direncanakan di Kota Vanimo, Ibu Kota Provinsi West Sepik, PNG. Rencana itu batal karena tidak memadainya akomodasi di kota yang berjarak 1,5 - 2 jam dari Pos Lintas Batas  Skow-Wutung tersebut.

Baca juga : GBC ke-43 Komit Penguatan KK SOSEK Malindo

Pertemuan JMC ini diawali  dengan kegiatan Senior Official Meeting (SOM) RI-PNG pada 8 Mei 2024, dilanjutkan dengan JMC yang merupakan  pertemuan kali pertama bagi Kedua Pejabat Menteri Luar Negeri RI-PNG.  

Pertemuan JMC kali ini membahas berbagai  isu strategis antara lain berupa kerjasama keamanan dan politik, ekonomi, pendidikan dan Infrastruktur.  

Beberapa isu kerja sama tersebut juga telah  menjadi catatan penting yang dibahas dalam Forum JBC RI-PNG yang dketuai Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan pada akhir 2023 di Port Moresby, PNG, dengan salah satu hal penting dalam pertemuan  tersebut menekankan pentingnya membangun kerja sama perbatasan RI PNG, khususnya pada lintas batas,  keamanan, dan pertahanan. 

Baca juga : Putu Rudana: Jokowi Harus Bahas Isu Investasi Jika Berkunjung ke Papua Nugini

Kemudian, dengan telah diratifikasi perjanjian perbatasan oleh perlemen PNG pada 21 Februari 2024 ini, dengan perjanjian tersebut  telah disepakati  sejak 10 tahun yang lalu namun perlu diratifikasi oleh kedua negara untuk dapat diberlakukan sesuai hukum kedua negara

Indonesia terlebih dahulu telah meratifikasi kesepakatan tersebut, dengan demikian telah ratifikasinya hasil-hasil kesepakatan tersebut oleh kedua negara, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di perbatasan, dan menjamin keamanan pada kegiatan lintas batas  masyakarat  di kedua negara, yang memiliki perbatasan yang sebagian besar berada di batas darat.

Adapun untuk kerja sama ekonomi dan pembangunan diperkuat dalam Forum Bisnis RI-PNG,  dengan menyelesaikan langkah-langkah untuk pelaksanaan Joint Task Force dan Joint visibility study  bagi PNG dan Indonesia  dalam Preferential Trade Agreement. (RO/Z-1)