Dirjen Bina Adwil  Bahas Isu Sosial Ekonomi Perbatasan Terkini di Forum Sosek Malindo

DIREKTUR Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, selaku Ketua Kelompok Kerja (KK) Sosial Ekonomi  (Sosek) Indonesia memimpin Delegasi Indonesia pada Persidangan ke-38 JKK/KK Sosek Malindo, Kamis (19/10) di Pahang, Malaysia.

Delegasi Indonesia terdiri dari Kementerian/Lembaga seperti Ditjen Bina Adwil Kemendagri, BNPP maupun unsur TNI dan pemerintah daerah yang memiliki perbatasan dengan Malaysia yaitu Ketua KK Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Riau, dan  Kepulauan Riau.

"Persidangan ini diselenggarakan secara langsung setelah pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara virtual. Diharapkan persidangan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan hubungan persaudaraan diantara kedua negara dalam mencapai solusi bersama untuk isu-isu sosial ekonomi terkini di kawasan perbatasan" ungkap Safrizal.

Baca juga: Kawal Pemilu 2024, Ditjen Bina Adwil Optimalkan SIM Linmas Pantau  Pelaporan Pemilu dan Pilkada

Kegiatan kali ini dibuka oleh Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara selaku Ketua JKK Sosek Malaysia Hamzah bin Ishak Timbalan bersama dengan Delegasi Malaysia, yang terdiri dari Majlis Keselamatan Negara, Pejabat Kerajaan Negeri Sabah, Pejabat Negeri Melaka, UPEN Sarawak, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Angkatan Tentara Malaysia, Kementerian Kesehatan Malaysia, dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

Safrizal, dalam sambutannya, selaku Ketua Kelompok Kerja Sosek Indonesia mewakili seluruh delegasi Indonesia, menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang hangat dan keramahan yang diberikan Delegasi Malaysia yang dipimpin Hamzah bin Ishak beserta jajarannya kepada delegasi Indonesia.  

"Terkait hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang erat selama ini, terlebih hubungan yang sangat baik antara Presiden RI dan PM Malaysia, yang terlihat dalam tercapainya kesepakatan Border Cross Agreement (BCA) dan Trade Border Agreement (TBA), beberapa waktu lalu, maka forum JKK/KK Sosek Malindo memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti kesepakatan tersebut serta me-refresh pelaksanaan kerja sama antar provinsi/negeri kedua negara di Kawasan Perbatasan" ungkap Safrizal.  

Baca juga: BPSDM Kemendagri Apresiasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Digitalisasi Administrasi Pemda

Ketua KK Sosek Indonesia itu menyatakan persidangan ini membahas isu-isu sosio ekonomi yang telah tertunda pembahasannya akibat pandemi covid-19 dan isu-isu baru yang menjadi perhatian ke depan. 

Selama lebih dari 38 tahun perjalanan kerja sama dalam kerangka Sosek Malindo ini. telah menghasilkan berbagai kesepakatan bersama dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan seperti penyelesaian pemotongan Bukit Tebedu (Sarawak, Malaysia) - Entikong (Kalimantan Barat, Indonesia) untuk mendukung Pembangunan jalur Dry Port PLBN Terpadu Entikong-Tebedu guna melancarkan kegiatan ekonomi serta kegiatan Tour de Malindo 2019, dan berbagai kesepakatan yang telah dicapai maupun yang masih digagas oleh kedua negara dalam kerangka Sosek Malindo, antara lain di bidang perhubungan, kesehatan dan sosial budaya, termasuk di dalamnya pariwisata dan olahraga.

“Sebagaimana tujuan dibentuknya forum Sosek Malindo melalui forum ini, secara bersama-sama kita dapat menyamakan persepsi dengan lebih mengedepankan kebersamaan dalam pelaksanaan kerja sama sosial ekonomi di Kawasan Perbatasan,  dimana kerja sama Sosek Malindo ini dapat  memiliki pencapaian dan hasil yang konkret sehingga bermanfaat secara langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan kedua negara" ujarnya.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi agenda bersama pada persidangan ke 38 ini disusun dalam beberapa Kertas Kerja antara lain, terkait Penubuhan Jawatankuasa bagi meneliti Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan pemulangan jenazah/mayat. 

Selanjutnya, terkait terhadap pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB) Lintas Batas Negara (LBN) bagi Kendaraan  Malaysia yang melintas di PLBN Entikong, Aruk dan Badau.

Sementara Pembukaan Semula Laluan Antarabangsa Penetapan Pintu Masuk Antarabangsa (PMA) Darat Serudong, Kalabakan Sabah-Sei Manggaris Kaltara di Titik A708 juga dibahas ditambahkan usulan  dari indonesia berupa pengelolaan perairan Telok Melano, Malaysia dapat ditetapkan juga  sebagai kawasan perairan konservasi mengingat masih dalam bersebelahan dengan pesisir wilayah desa Temajuk, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan diharapkan dapat dikembangkan  dalam pelestarian penyu hijau yang mulai terancam akibat adanya aktivitas illegal dimana secara ekonomi dapat menjadi daya tarik pariwisata pada kawasan wisata bersama. 

Temajuk dan teluk Melano yang diarahkan pada persidnagan ini dapat  ditindaklanjuti di peringkat Negeri/Tingkat Provinsi. Adapun usulan lainya yang juga menjadi perhatian adalah dilaksanakannya satu kajian yang komprehensif melibatkan Kerajaan Negeri Sabah dan Provinsi Kalimantan Utara guna mencari jalan penyelesaian yang tuntas dan menyediakan rencana mitigasi terhadap isu meluapnya air sungai Sembakung (Kalimantan Utara) yang hulunya berada di sisi Negeri Sabah Malaysia.  

Termasuk di dalamnya usulan terhadal pembinaan ICQS Sematan guna memudahkan pergerakan warga di perbatasan di Pulau Serasan Nartuna kepulauan Riau, dimana Pihak Indonesia juga mengusulkan agar  kegiatan wisata dapat dilaksanakan di antara Negeri / Provinsi Sematan – Serasan.

Persidangan Ke-38 Sosek Malindo ini diakhiri dengan ditandatanganinya Risalah hasil perundingan ini antara Dirjen Bina Adwil Kemendagri dan Timbalan Pengarah Majlis Keselamatan Negara sehingga menjadi  pegangan bagi kedua delegasi untuk menindaklanjutinya sesuai perannya masing masing dan akan dilaporkan pada persiangan berikutnya. (RO/Z-1)