Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menjanjikan reformasi. Pernyataan itu muncul usai Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon dan Perdana Menteri Han Duck-soo, serta sejumlah pembantu seniornya mengundurkan diri karena partai oposisi menguasi parlemen.
Hasil ini telah menjadikan Yoon sebagai presiden yang lemah secara politik untuk tiga tahun tersisa masa jabatannya. Itu selain tantangan ekonomi dan keamanan dari Korea Utara.
“Akan ada konfrontasi yang lebih ekstrim antara Yoon dan oposisi di parlemen mendatang, terutama dengan terpilihnya kandidat yang bersumpah akan bersikap sangat kritis terhadap pemerintahannya,” kata Profesor Ilmu Politik di Universitas Myongji, Shin Yul.
Baca juga : Oposisi Korea Selatan Kuasai Parlemen
Yoon, 63, telah mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara yang mempunyai senjata nuklir sambil meningkatkan hubungan dengan Washington dan bekas penjajah kolonial Jepang.
Namun mantan jaksa penuntut ini tidak dicintai oleh para pemilih, dan banyak yang marah terhadap kesenjangan, tingginya harga perumahan, dan pengangguran kaum muda di negara berpenduduk 51 juta orang tersebut.
Pihak oposisi juga mengecam Yoon setelah dia menyebut harga daun bawang, bahan pokok masakan Korea, masuk akal dan video istrinya menerima tas tangan desainer seharga US$2.200 beredar luas.
Baca juga : Panggil Empat Menteri, MK Dinilai tidak di Bawah Tekanan Presiden
“Saya dengan rendah hati akan menghormati keinginan rakyat yang dinyatakan dalam pemilihan umum, mereformasi urusan negara, dan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan perekonomian dan penghidupan masyarakat,” kata Yoon, menurut kepala stafnya Lee Kwan-sup.
Dengan semua suara dihitung pada hari Kamis (11/4), hasil dari Komisi Pemilihan Umum Nasional dan lembaga penyiaran besar menunjukkan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif yang dipimpin Yoon dan satelitnya merosot dari 114 kursi di parlemen menjadi hanya 108 kursi.
Pemenang terbesarnya adalah Partai Demokrat (DP) pimpinan Lee Jae-myung dan mitranya, yang memperoleh jumlah kursi meningkat menjadi 175 dari 156 kursi.
Partai PembangunanKembali Korea yang baru didirikan dan dipimpin oleh mantan menteri kehakiman Cho Kuk, memperoleh 12 kursi.
Namun, perolehan suara partai oposisi tersebut tidak sehebat yang ditunjukkan oleh jajak pendapat, semua partai oposisi gagal mencapai mayoritas super yaitu 200 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang. (AFP/M-3)
Pyongyang telah menolak tawaran rekonsiliasi terbaru dari Korsel, sekaligus membantah klaim militer Seoul bahwa Korut telah mencopot beberapa pengeras suara propaganda.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Pemerintah Indonesia terus berupaya menggaet investor asal Korea Selatan. Langkah teranyar dilakukan melalui penyelenggaraan Gwangyang Business Forum 2025.
Son akan segera menandatangani kontrak dengan LAFC dengan nilai transfer mencapai 26 juta dolar Amerika atau sekitar Rp416 miliar.
KEMENTERIAN Pertahanan Korea Selatan pada Senin (4/8) mulai membongkar pengeras suara yang selama ini digunakan untuk menyiarkan lagu-lagu K-pop dan berita ke wilayah Korea Utara.
Meskipun kedua negara secara teknis masih berperang, Presiden Lee berupaya meredakan ketegangan dan menghidupkan kembali dialog yang telah lama terhenti dengan Korea Utara.
Istana telah menyampaikan undangan peringatan HUT ke-80 RI kepada para presiden dan wakil presiden terdahulu.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Indonesia memberikan bantuan pengobatan kepada sekitar 2.000 warga Gaza korban perang.
PEMERINTAH akan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved