Israel Minta Waktu Tanggapi Petisi Pengadilan Tentang Bantuan Kemanusiaan di Gaza

ISRAEL meminta perpanjangan waktu, Rabu, sebelum mengajukan ke pengadilan tinggi negara tersebut mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan bantuan ke Jalur Gaza yang terkepung. Di mana kelaparan menyebar setelah lebih dari enam bulan perang.

Lima kelompok nirlaba telah menuntut negara tersebut ke pengadilan. Kelima kelompok itu menuduh pihak berwenang membatasi masuknya barang-barang bantuan dan gagal menghormati “kewajiban mereka sebagai kekuatan pendudukan” untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi warga Gaza.

Setelah sidang pertama pekan lalu, pengadilan memberi waktu kepada pemerintah hingga Rabu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Namun negara malah meminta perpanjangan waktu lima hari, yang dijawab organisasi nirlaba tersebut dengan "keberatan yang kuat".

Baca juga : Israel Klaim Izinkan Lebih Banyak Bantuan Kemanusiaan Masuki Jalur Gaza

Perpanjangan ini “secara efektif akan melipatgandakan waktu yang dialokasikan pengadilan” sementara situasi kemanusiaan di Gaza tetap mengerikan, kata Miriam Marmur, dari kelompok hak asasi manusia Gisha, salah satu penggugat, kepada AFP.

Petisi tersebut meminta pemerintah untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh lembaga eksekutif untuk meningkatkan bantuan ke Gaza, hambatan apa yang menghalangi LSM yang bekerja di Gaza, dan berapa banyak permintaan koordinasi untuk menyalurkan bantuan yang ditolak.

Israel, yang telah memerangi militan di wilayah yang dikuasai Hamas sejak serangan 7 Oktober, menegaskan pihaknya tidak membatasi pasokan bantuan dan menyalahkan kurangnya distribusi bantuan dari badan-badan bantuan dan badan amal di Gaza.

Baca juga : Pemimpin Dunia Kutuk Serangan Maut Israel terhadap Pekerja Bantuan

“Bertentangan dengan klaim Israel bahwa tidak ada batasan masuknya bantuan ke Gaza, beberapa pilihan kebijakan justru menghambat penyaluran bantuan,” kata Marmur.

Setelah negara menyampaikan tanggapannya, “organisasi yang mengajukan petisi akan diberikan waktu lima hari untuk menanggapinya, setelah itu pengadilan dapat memberikan keputusannya”, kata Marmur.

Meskipun Israel sebagian besar menyalahkan PBB karena tidak mendistribusikan bantuan dengan benar di Gaza, para pejabat PBB dan kemanusiaan mengecam pembatasan dan hambatan administratif terhadap masuknya pasokan yang sangat dibutuhkan.

Baca juga : 4 Pekerja Bantuan Asing dan Sopir Palestina Tewas dalam serangan Israel

Para pejabat menunjuk pada angka PBB yang menunjukkan setidaknya 500 truk bantuan dan komersial setiap hari memasuki Gaza sebelum perang.

Pada hari Selasa, pihak berwenang Israel mengatakan 468 truk telah diizinkan masuk, jumlah tertinggi yang dilaporkan sejak pertempuran saat ini dimulai.

Juru bicara kantor kemanusiaan PBB, OCHA, merujuk pada statistik bulan Maret yang menunjukkan bahwa mendapatkan izin pengiriman makanan ke Gaza jauh lebih sulit dibandingkan bantuan lainnya.

Baca juga : ICJ Perintahkan Israel untuk Menghentikan Kelaparan di Gaza

"Konvoi makanan yang seharusnya dikirim khususnya ke wilayah utara, di mana 70% penduduknya menghadapi kondisi kelaparan,... tiga kali lebih mungkin ditolak dibandingkan konvoi kemanusiaan lainnya yang membawa bahan-bahan lain," kata Jens Laerke kepada wartawan di Jenewa. pada hari Selasa.

Kebutuhan yang sangat mendesak

Marmur mengecam pemblokiran barang-barang "penggunaan ganda" yang menurut Israel dapat digunakan untuk tujuan militer, sebuah kebijakan yang sudah lama ada sebelum Israel melakukan hal tersebut. pertempuran saat ini.

Meskipun menarik diri dari wilayah pesisir tahun 2005, Israel tetap mempertahankan kendali atas perbatasannya dan memberlakukan blokade yang melumpuhkan ketika Hamas merebut kekuasaan dua tahun kemudian.

Jean-Raphael Poitou, dari Action Against Hunger, mengatakan kepada AFP "panel surya dan generator, misalnya" termasuk dalam daftar barang "penggunaan ganda" yang dilarang.

“Ini adalah hal yang kami perlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan di Gaza dengan lebih efisien,” katanya.

Alexandre Fort, koordinator logistik untuk Doctors Without Borders, mengatakan bahwa meskipun Israel mengklaim bantuan meningkat, memasukkan pasokan ke wilayah tersebut merupakan proses yang panjang dan sulit.

Dan Poitou berhati-hati terhadap sinyal baru-baru ini dari pemerintah Israel penyeberangan Erez di utara Gaza akan segera dibuka kembali.

“Kita harus melihat bagaimana hal ini akan diberlakukan secara konkrit,” katanya.

Beberapa negara telah beralih ke bantuan lewat udara, sebuah metode yang dikritik oleh para ahli sebagai metode yang berbahaya dan tidak efisien, dengan puluhan warga Gaza tewas karena terinjak-injak, tenggelam, dan ketika parasut tidak berfungsi.

Serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan yang memicu perang mengakibatkan kematian 1.170 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 33.482 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut. (AFP/Z-3)