Veto Rusia Akhiri Pemantauan Sanksi PBB terhadap Korea Utara

RUSIA memblokir perpanjangan panel pakar PBB yang memantau sanksi internasional terhadap Korea Utara, beberapa minggu setelah badan tersebut mengatakan sedang menyelidiki laporan tentang transfer senjata antara Moskow dan Pyongyang.

Langkah tersebut disambut dengan kritik keras, termasuk Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, yang menggunakan media sosial untuk menyebut veto tersebut sebagai "pengakuan bersalah" atas dugaan bahwa Pyongyang membantu Moskow dalam perangnya melawan Kiev.

Amerika Serikat menyebut veto Rusia sebagai "upaya berpihak diri untuk menyembunyikan laporan panel mengenai kolusi mereka sendiri" dengan Korea Utara.

Baca juga : Tiongkok-Rusia Jelaskan Alasan Tolak Sanksi AS untuk Pyongyang

"Tindakan Rusia hari ini secara sinis telah merusak perdamaian dan keamanan internasional, semuanya demi memajukan kesepakatan korup yang telah dilakukan Moskow dengan Korea Utara," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, merujuk pada Korea Utara dengan nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Veto Moskow di Dewan Keamanan tidak menghapus sanksi terhadap Korea Utara, tetapi menandai akhir bagi kelompok yang memantau implementasinya - dan berbagai pelanggaran yang diduga.

Mandat panel tersebut berakhir pada akhir April.

Baca juga : Korea Utara Umumkan Keberhasilan Uji Tembak Rudal Cruise Strategis

Korea Utara telah berada di bawah tekanan sanksi sejak 2006, yang diberlakukan Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai tanggapan terhadap program nuklirnya.

Sejak 2019, Rusia dan Tiongkok telah mencoba membujuk DK-PBB untuk melonggarkan sanksi, yang tidak memiliki batas waktu.

Dewan itu telah lama terpecah belah dalam masalah ini, dengan Duta Besar China Geng Shuang berargumen sanksi "telah memperburuk ketegangan dan konfrontasi dengan dampak negatif yang serius pada situasi kemanusiaan."

Baca juga : AS dan Sekutunya Kecam Pengiriman Senjata Korut ke Rusia

China abstain daripada bergabung dengan Rusia dalam veto. Semua anggota lainnya telah memberikan suara mendukung perpanjangan panel ahli.

Duta Besar PBB Rusia, Vasily Nebenzia, mengatakan bahwa tanpa peninjauan tahunan yang dijamin untuk menilai dan berpotensi memodifikasi sanksi, panel tersebut tidak dapat dibenarkan.

"Panel ini terus fokus pada masalah-masalah sepele yang tidak sebanding dengan masalah yang dihadapi semenanjung itu," kata Nebenzia.

Baca juga : Zelensky Minta PBB Cabut Hak Veto Rusia, Ini Jawaban Lavrov

"Rusia telah meminta dewan untuk mengambil keputusan untuk melakukan tinjauan terbuka dan jujur ??tentang sanksi Dewan ... secara tahunan."

Uji Coba Berlanjut

Sanksi Dewan Keamanan tambahan diberlakukan terhadap Pyongyang pada 2016 dan 2017, tetapi pengembangan senjata nuklir dan senjata yang dikenakan sanksi oleh Korea Utara tetap berlanjut.

Minggu lalu, Pyongyang menguji mesin bahan bakar padat untuk "peluru kendali hipersonik perantara tipe baru," melaporkan media negara.

Baca juga : Rusia Bombardir Ukraina, Balas Pidato Zelensky di Markas PBB

Peluncuran rudal jelajah baru-baru ini telah menimbulkan spekulasi bahwa Korea Utara menguji senjata tersebut sebelum mengirimkannya ke Moskow untuk digunakan di Ukraina.

Dalam laporan terbarunya, yang diterbitkan pada awal Maret, panel sanksi melaporkan bahwa Korea Utara "terus melanggar" sanksi, termasuk dengan meluncurkan peluru kendali balistik dan melanggar batas impor minyak.

Ditambahkan sedang diselidiki laporan tentang pengiriman senjata dari Pyongyang ke Rusia untuk digunakan di Ukraina.

Baca juga : Tiongkok dan Rusia Veto Sanksi AS untuk Korut

Pada Agustus, Rusia menggunakan veto untuk mengakhiri mandat kelompok pakar PBB tentang Mali yang menuduh tentara bayaran terkait Rusia Wagner terlibat dalam penyalahgunaan massal.

"Kami sekarang telah melihat Rusia menggunakan veto untuk mengakhiri dua panel ahli karena hubungan militernya yang semakin berkembang," Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris mengatakan dalam pernyataan bersama.

Dalam pernyataan terpisah, 10 anggota Dewan Keamanan, termasuk Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, mempertahankan karya monitor sanksi tersebut.

"Menghadapi upaya berulang untuk merusak perdamaian dan keamanan internasional, karya panel ini lebih penting sekarang daripada sebelumnya," katanya. (AFP/Z-3)