Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIONGKOK dan Rusia menggunakan hak veto untuk menolak resolusi baru yang diinisiasi Amerika Serikat (AS) untuk menekan pengembangan senjata nuklir Korea Utara (Korut).
Resolusi dari AS untuk Korut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.
"Seharusnya tidak menggantikan penekanan sepihak pada penerapan sanksi saja. Ini juga harus bekerja untuk mempromosikan solusi politik,” kata Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun.
Dia memperingatkan bahwa sanksi akan memiliki konsekuensi kemanusiaan bagi Korut, yang baru-baru ini mengumumkan diterjang pandemi covid-19.
Baca juga: Korut Luncurkan 3 Rudal Balistik, Biden Berang
Sanksi tambahan "tidak hanya tidak akan membantu memecahkan masalah tetapi akan menyebabkan lebih banyak efek negatif dan eskalasi konfrontasi," katanya.
Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh AS mengabaikan seruan Korut untuk menghentikan “aktivitas permusuhan dan terlibat dalam dialog.
"Tampaknya rekan-rekan Amerika dan Barat kita menderita hal yang sama dengan blok penulis. Mereka tampaknya tidak memiliki respons terhadap situasi krisis selain memperkenalkan sanksi baru,” katanya.
Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden telah berulang kali mengatakan bersedia untuk berbicara dengan Korut tanpa prasyarat.
Ini telah menemukan sedikit minat dalam pembicaraan tingkat kerja dari Korut, yang pemimpinnya Kim Jong Un mengadakan tiga pertemuan tingkat tinggi dengan pendahulu Biden, Donald Trump.
Saat menawarkan pembicaraan, AS mengatakan bahwa Korut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2017 yang menyerukan konsekuensi lebih lanjut jika Pyongyang menembakkan rudal jarak jauh.
Resolusi yang dirancang AS berisi sanksi pembatasan minyak impor secara legal oleh Korut setiap tahun untuk keperluan sipil dari empat juta menjadi tiga juta barel (525.000 menjadi 393.750 ton).
Jika resolusi ini disetujui akan memangkas impor minyak olahan dari 500.000 menjadi 375.000 barel. (France24/Cah/OL-09)
Sepanjang 2025, pihaknya menerima sebanyak 47 pengaduan yang melibatkan 49 pegawai.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Pemeriksaan intensif terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah usai tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone yang menelan 22 korban jiwa.
Ketegasan sikap kepolisian dalam kasus ini dapat memberikan efek jera terhadap seluruh anggota agar tidak lagi melakukan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri.
Tindakan tersebut tidak pantas secara etika maupun kemanusiaan.
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Resolusi serukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Amerika Serikat yang mendukung rencana perdamaian Gaza Donald Trump, mencakup pembentukan pasukan internasional dan jalur menuju negara Palestina.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB pada 23 September 2025 membuka babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
AS kembali menggunakan hak vetonya dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggagalkan resolusi terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.
Langkah ini menandai veto ke-50 AS terhadap resolusi terkait Israel sejak pertama kali digunakan pada 1970.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved