Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
AMERIKA Serikat (AS) telah menyusun resolusi gencatan senjata sementara di Jalur Gaza, Palestina. Rancangan itu sudah diusulkan ke Dewan Keamanan (DK) PBB yang diharapkan dapat menggagalkan invasi darat Israel di kota Rafah.
Rancangan tersebut meminta DK PBB untuk menggarisbawahi dukungan terhadap gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin. Termasuk mendorong pembebasan semua sandera Hamas dan mencabut semua hambatan yang dilakukan Israel terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza.
AS dalam resolusi itu juga memperingatkan Israel untuk tidak melancarkan serangan darat di Rafah.
Baca juga : DK PBB Gagal Hentikan Genosida di Gaza
“DK harus menggarisbawahi bahwa serangan darat besar-besaran seperti itu tidak boleh dilanjutkan, dalam situasi saat ini," ungkap rancangan resolusi tersebut.
Israel mengatakan pihaknya berencana untuk menyerbu Rafah, tempat lebih dari 1,4 juta dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza mencari perlindungan. Rencana tersebut telah memicu kekhawatiran internasional bahwa tindakan tersebut akan membunuh sejumlah besar warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, yang berada di ambang kelaparan.
Aljazair, yang saat ini merupakan anggota DK Arab, telah mengajukan rancangan resolusi hampir serupa dengan inisiatif AS. Rancangan itu telah diajukan lebih dari dua minggu lalu.
Baca juga : Dukungan Gencatan Senjata di Gaza Meluap di Majelis Umum PBB
Rancangan resolusi ala Aljazair akan dibawa ke sidang untuk dilakukan pemungutan suara pada Selasa (20/2). Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield sebelumnya memberi isyarat bahwa hal itu akan diveto. Alasannya resolusi itu ala Aljazair itu dapat membahayakan negosiasi mengenai tawanan.
AS, Mesir, Israel dan Qatar telah mengadakan perundingan mengenai kemungkinan gencatan senjata Israel-Hamas dan pertukaran tawanan yang ditahan Hamas dengan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.
Editor diplomatik Al Jazeera James Bays mengatakan rancangan resolusi ala Washington menunjukkan perubahan signifikan dari yang diajukan pada awal invasi Israel di Gaza.
Baca juga : Tiongkok Kesal Resolusi PBB untuk Gaza Didukung 100 Negara Kandas karena Veto AS
“Untuk pertama kalinya, AS mengusulkan kata gencatan senjata. Hal ini penting karena Israel tidak menginginkan kata gencatan senjata dalam resolusi apa pun, dan kini ASlah yang mengusulkannya,” kata Bays.
Sejak 7 Oktober, Washington berupaya melindungi sekutunya Israel dari tindakan PBB dan telah dua kali memveto resolusi Dewan Keamanan. Namun mereka juga abstain sebanyak dua kali, sehingga memungkinkan dewan untuk mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan berkepanjangan dalam pertempuran.
“Rancangan resolusi AS sekarang memunculkan gagasan gencatan senjata tetapi tidak mengatakan harus ada gencatan senjata dalam waktu dekat. Jadi ini mungkin tidak dapat diterima oleh Rusia,” kata Bays.
Baca juga : Raja Yordania Desak Gencatan Senjata Gaza yang Berlangsung dalam Pembicaraan dengan Biden
Amerika dan Rusia merupakan anggota tetap DK yang mempunyai hak veto. Memperhatikan peringatan Washington kepada Israel mengenai peluncuran operasi di Rafah, Bays mengatakan hal itu
akan menyebabkan kerugian lebih lanjut terhadap warga sipil dan juga menyebabkan pengungsian mereka, terutama ke negara-negara tetangga, yang pada gilirannya akan berdampak serius.
“Jadi jelas ada sesuatu yang berubah di Washington dalam 24 jam terakhir. Mereka memutuskan untuk lebih keras terhadap Israel,” kata Bays.
Baca juga : Netanyahu Tolak Gencatan Senjata 135 Hari di Gaza, Malah Perluas Agresi ke Rafah
Belum jelas kapan atau apakah rancangan resolusi AS akan dilakukan melalui pemungutan suara. Setidaknya 29.092 orang telah tewas dan 69.028 luka-luka dalam serangan Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober, menurut pihak berwenang Palestina.
Setidaknya 1.139 orang tewas dalam serangan pimpinan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, menurut penghitungan Al Jazeera berdasarkan angka resmi Israel. (Aljazeera/Z-3)
Baca juga : Masuki Bulan Kelima, Hamas Pertimbangkan Gencatan Senjata
PAUS Leo XVI menilai kematian dan penderitaan akibat konflik Timur Tengah sebagai skandal bagi seluruh manusia dan kembali mendesak gencatan senjata segera.
PEMERINTAH Jepang membuka peluang untuk mengerahkan kekuatan militernya dalam misi pembersihan ranjau di Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat dan Israel
Prancis menyatakan membantu menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Namun, langkah konkret baru akan diambil setelah tercapai gencatan senjata.
Milisi Kataib Hizbullah sepakati jeda serangan terhadap Kedubes AS di Baghdad dengan syarat ketat. Sementara itu, pasokan gas Iran ke Irak terhenti total.
Pakistan dan Afghanistan sepakat menghentikan sementara konflik maut demi menghormati Idul Fitri, menyusul serangan udara di Kabul yang menewaskan ratusan jiwa.
Teheran sebut laporan komunikasi dengan AS sebagai "kebohongan murni". Menlu Abbas Araghchi tegaskan Iran tidak pernah meminta gencatan senjata sejak perang pecah.
Belanda dan Islandia resmi bergabung dengan Afrika Selatan dalam gugatan dugaan genosida Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) per Maret 2026.
Peringatan tahun ini juga diwarnai suasana duka mendalam menyusul kabar gugurnya Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei.
Menlu Tiongkok Wang Yi tegaskan hak Palestina terbebas dari perang & kritik dominasi Board of Peace (BoP) di Gaza. Simak pernyataan lengkapnya di sini.
KSrelief Arab Saudi resmikan dapur pusat di Gaza untuk sediakan 24.000 makanan harian selama Ramadan bagi pengungsi di Deir Al-Balah dan Al-Qarara.
Pasukan Indonesia akan dikerahkan ke Jalur Gaza mulai April 2026 sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional. Simak detail penempatannya di sini.
PM Israel Benjamin Netanyahu tegaskan rekonstruksi Gaza hanya berjalan jika Hamas melucuti senjata. Simak hasil pertemuan Board of Peace di Washington.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved