Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
REFORMASI ekonomi kontroversial yang diusung Presiden Argentina, Javier Milei, mengalami kemunduran signifikan di parlemen pada Selasa.
Paket reformasi tersebut dicegah untuk melangkah lebih lanjut dan dikirim kembali untuk direvisi, demikian diungkapkan oleh para legislator.
Dewan Deputi bersiap untuk memberikan suara terhadap rencana tersebut, namun partai Milei, La Libertad Avanza (LLA), tiba-tiba meminta dan berhasil mendapatkan penundaan sidang.
Baca juga : Protes Massa di Argentina Terkait Reformasi Ekonomi Milei
Oscar Zago, pemimpin faksi partai penguasa, menyatakan gubernur (dari provinsi-provinsi) tidak memenuhi janjinya. Meskipun masalah ini dikirim kembali ke komite untuk dialog lebih lanjut, Zago membantah bahwa langkah ini merupakan kegagalan bagi presiden.
Rintangan baru bagi paket reformasi ini, yang pekan lalu memperoleh persetujuan secara prinsip dengan pemeriksaan lebih lanjut, muncul ketika Milei sedang melakukan perjalanan ke Israel, dan dari sana, ia memberikan respons yang penuh semangat.
"Program pemerintahan kami disetujui oleh 56 persen warga Argentina, dan kami tidak bersedia bernegosiasi dengan mereka yang menghancurkan negara," ujar Milei.
Baca juga : Pemerintahan Presiden Argentina, Javier Milei, Tarik Kembali Langkah Fiskal dari Omnibus Bill
Pada Selasa, anggota parlemen melanjutkan pemeriksaan artikel per artikel undang-undang ambisius "Omnibus" Milei, yang mencakup berbagai aspek kehidupan publik dan pribadi.
Awalnya berisi 660 ketentuan yang mencakup ekonomi, perdagangan, budaya, hukum pidana, bahkan klub sepak bola, RUU tersebut telah dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Milei memperoleh kemenangan awal dengan persetujuan prinsip "kekuasaan yang didelegasikan" kepada eksekutif selama satu tahun, dan untuk melegislasikan melalui dekrit atas nama "urgensi ekonomi."
Baca juga : Argentina Melakukan Devaluasi Peso Lebih dari 50% untuk Mengatasi Krisis Ekonomi
Namun, pemungutan suara malam itu diharapkan menjadi lebih kontroversial karena adanya ketentuan yang diinginkan oposisi untuk diubah, seperti reformasi terkait privatisasi perusahaan milik negara atau distribusi sumber daya negara.
Milei meraih kemenangan telak dalam pemilihan pada Oktober lalu, menghadapi gelombang kemarahan atas dekade krisis ekonomi di negara Amerika Selatan ini, di mana inflasi tahunan mencapai lebih dari 200% dan tingkat kemiskinan mencapai 40%.
Milei memulai masa jabatannya dengan meredevaluasi peso lebih dari 50%, mengurangi subsidi negara untuk bahan bakar dan transportasi, mengurangi jumlah kementerian menjadi setengah, dan menghapus ratusan peraturan untuk menderegulasi ekonomi. (AFP/Z-3)
Ilmuwan menemukan telur dinosaurus karnivora berusia 70 juta tahun di Río Negro, Argentina. Kondisinya yang utuh dan morfologi mirip telur burung.
Partai La Libertad Avanza pimpinan Presiden Argentina Javier Milei menang dalam pemilu paruh waktu dengan 40,84% suara.
Presiden Argentina Javier Milei menghadapi ujian besar dua tahun setelah menjabat.
Telur berukuran mirip embrio burung unta itu diduga berasal dari genus Bonapartenykus—sejenis theropoda kecil pemakan daging yang hidup pada periode Kapur Akhir.
PEMERINTAHAN Donald Trump mendesak para pejabat di Argentina untuk membatasi pengaruh Tiongkok atas negara Amerika Selatan yang sedang terpuruk tersebut.
Donald Trump mengungkapkan bantuan AS senilai US$20 miliar kepada Argentina bertujuan membantu Javier Milei menang dalam pemilu sela.
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved