Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya gencatan senjata permanen di Jalur Gaza. Hal itu disampaikan Retno saat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (28/11) waktu setempat.
Retno menyampaikan pernyataan nasional dari Indonesia terkait situasi di Gaza. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat tinggal diam melihat ribuan perempuan dan anak yang tidak berdosa meninggal dunia.
"Indonesia juga tidak dapat diam melihat rumah, sekolah dan rumah sakit diratakan dengan tanah. Dan saya bertanya apakah negara-negara dunia akan tetap tinggal diam melihat situasi yang mengenaskan ini," kata Retno.
Retno kemudian menyampaikan upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia sejauh ini, termasuk menjadi salah satu co-sponsor Resolusi SMU PBB no E-10/21. Selain itu, Indonesia juga bersama sejumlah Menlu Organisasi Kerja sama Islam (OKI) telah melakukan pendekatan intensif, antara lain ke negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dengan melakukan kunjungan langsung ke Beijing (Tiongkok), Moskow (Rusia), London (Inggris), dan Paris (Prancis).
Retno turut mempertanyakan mengenai kebiadaban Israel yang sejauh ini dianggap tidak melanggar hukum dan humaniter internasional. Jika negara dunia ingin membela keadilan dan kemanusiaan, lanjut Retno, maka ada empat hal yang harus dilakukan.
"Pertama, pentingnya gencatan senjata secara permanen. Indonesia menyambut baik jeda kemanusiaan. Namun hal ini tidak cukup. Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan," tegas Retno.
Baca juga:
> WHO Peringatkan Terjadinya Peningkatan Penyakit Menular di Kamp Pengungsi di Jalur Gaza
Kedua, pentingnya memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Bantuan kemanusiaan yang masif diperlukan di Gaza, dan Menlu Retno menyerukan kepada semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan bantuan kemanusiaan. "Negara dunia harus membantu UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza," ucapnya.
Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit. Ketiga, pentingnya rasa keadilan. Menlu Retno mengingatkan bahwa dalam perang ada aturan dan batasannya. Kedua hal ini dinilai tidak terlihat di Gaza.
Menurut Retno, serangan terhadap berbagai fasilitas sipil bukan hal normal. Apa yang terjadi di Gaza, tegas dia, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.
Penerapan standar ganda disebut Retno juga harus dihentikan, dan Indonesia mendukung upaya meminta pertanggungjawaban Israel, termasuk di Mahkamah Hukum Internasional (ICJ). "Keempat, pentingnya dimulainya kembali proses politik dan perdamaian. Akar masalah konflik harus diselesaikan, yaitu pendudukan illegal Israel terhadap Palestina," paparnya.
Indonesia juga mendorong status Palestina menjadi anggota penuh PBB agar memiliki kedudukan yang setara dengan Israel dalam mewujudkan solusi dua negara berdasar parameter internasional yang telah disepakati.
Menutup pernyataan di Sidang Majelis Umum PBB, Retno mengatakan, "Hanya dengan menggunakan hati, kita akan dapat membela keadilan dan kemanusiaan." (Z-6)
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Baznas salurkan bantuan kepada keluarga pengungsi Palestina di Mesir.
Indonesia didorong untuk melakukan tindakan yang tegas dalam mendukung Palestina tidak hanya sekedar pernyataaan-pernyataan dukungan.
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
Israel berencana menyetujui proyek permukiman E1 di Tepi Barat yang tertunda. Namun proyek ini menuai kecaman internasional.
Pemerintah banyak melakukan sejumlah terobosan untuk membela Palestina yang termasuk pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
BUPATI dan Wali Kota di Jawa Timur (Jatim) diminta melakukan evaluasi jika telah mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved