Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEORANG ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk melarang 20 alat penyiksaan zaman modern. Alat itu seperti tongkat berduri, gelang kejut listrik, dan tempat tidur berpagar.
"Mereka sama mengerikan dengan penyiksa abad pertengahan seperti jepitan dan jari-jemari," kata pelapor khusus mengenai penyiksaan Alice Edwards di PBB. "Mereka tidak memiliki tempat dalam penegakan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia."
Dalam daftar alat penyiksaan yang disusun Edwards termasuk tongkat berduri yang benar-benar merobek kulit, cincin-engsel dan cincin-jari dengan tepian bergerigi, serta gelang kejut listrik yang dipakai terdakwa di pengadilan.
Baca juga : PBB: Krisis Iklim dan Pangan Picu Kelaparan serta Kerusuhan
"Alat penyiksaan lainnya termasuk tempat tidur berpagar sehingga orang benar-benar terbatasi di tempat-tempat tersebut," kata Edwards, setelah menyampaikan laporan tahunan tentang penyiksaan kepada pejabat PBB.
"Kita berbicara tentang kursi harimau dan kursi besi di mana orang tidak dapat bergerak dan dipertahankan dalam posisi stres selama berjam-jam ketika mereka sedang diinterogasi."
Alat seperti rantai geng, digunakan untuk mengikat individu satu sama lain, "sebenarnya adalah sisa-sisa perbudakan dan perhambaan, dan mereka benar-benar menciptakan citra yang mengerikan," tambah pelapor.
Baca juga : Saudi Peringatkan Bencana Kemanusiaan jika Israel Deportasi Warga Rafah Palestina
Edwards juga menyoroti senjata gelombang milimeter yang digunakan untuk pengendalian kerumunan. Teknologi ini "dirancang untuk menghangatkan lapisan paling atas kulit di daerah yang ramai sehingga orang-orang akan menjauh karena rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi mereka tidak akan tahu dari mana datangnya rasa sakit," katanya.
Selain melarang segera alat penyiksaan tersebut, dia mendesak negara-negara untuk mencatat peralatan yang digunakan oleh polisi dan otoritas penjara mereka, dan menghancurkannya jika ditemukan.
Edwards juga menyerukan perjanjian internasional yang melarang perdagangan alat-alat tersebut, dengan mengatakan bahwa industri yang memproduksi dan mempromosikannya "mempunyai jaringan yang merambah seluruh dunia."
Baca juga : Rencana Sasaran Israel, Warga Palestina Bersiap Hadapi Evakuasi Rafah
Edwards mencatat peningkatan signifikan dalam laporan mengenai penyiksaan selama tahun terakhir, terutama sebagai bagian dari perang Rusia di Ukraina.
"Kunjungan negara terbaru saya ke Ukraina mengonfirmasi hal terburuk, bahwa pola ini menunjukkan penyiksaan adalah kebijakan negara Rusia," kata Edwards.
Penyiksaan juga telah terjadi di Haiti, Mali, Myanmar, Sudan, dan Yaman, tambahnya. (AFP/Z-3)
HIZBULLAH meluncurkan Imad 4 yang merupakan kompleks rudal besar dengan terowongan bawah tanah yang panjang dan peluncur roket besar serta tidak terdeteksi kemampuan pengintaian Israel.
Dana tersebut akan digunakan untuk mencegsh kelaparan di tujuh negara yang dipicu oleh konflik, ekonomi yang merosot, perubahan iklim dan pandemi covid-19
Dalam laporannya kepada Sidang Umum PBB, UNCTAD menemukan bahwa ekonomi Gaza tumbuh kurang dari 5% antara 2007 dan 2018.
Iran menyalahkan Israel atas pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh pada Jumat dan bersumpah akan membalas dendam.
Sebelum Netanyahu membicarakannya, Fakhrizadeh telah muncul dalam dokumen Badan Energi Atom Internasional pada Desember 2015.
Berbicara kepada media pemerintah, Abbasi-Davani mengatakan Fakhrizadeh telah bekerja di semua bidang untuk mendukung kegiatan nuklir negara, terutama dalam pengayaan uranium.
Pesepakbola 20 tahun yang lahir di kamp pengungsi di Ghana sebelum hijrah ke Kanada itu, merupakan pesepak bola pertama yang ditunjuk oleh PBB sebagai duta untuk Badan Pengungsi PBB.
Dujarric, yang merupakan juara bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, meminta pemerintah Spanyol menangani insiden itu dengan cara yang menghormati hak para atlet perempuan.
Pada 2021, Vinicius Junior mendirikan Instituo Vini Jr untuk membantu anak dan remaja Brasil dari kawasan miskin untuk kembali ke sekolah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengkaji kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kebijakan pembebasan PBB akan dihapus pada 31 Desember 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved