Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
SEORANG ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk melarang 20 alat penyiksaan zaman modern. Alat itu seperti tongkat berduri, gelang kejut listrik, dan tempat tidur berpagar.
"Mereka sama mengerikan dengan penyiksa abad pertengahan seperti jepitan dan jari-jemari," kata pelapor khusus mengenai penyiksaan Alice Edwards di PBB. "Mereka tidak memiliki tempat dalam penegakan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia."
Dalam daftar alat penyiksaan yang disusun Edwards termasuk tongkat berduri yang benar-benar merobek kulit, cincin-engsel dan cincin-jari dengan tepian bergerigi, serta gelang kejut listrik yang dipakai terdakwa di pengadilan.
Baca juga : PBB: Krisis Iklim dan Pangan Picu Kelaparan serta Kerusuhan
"Alat penyiksaan lainnya termasuk tempat tidur berpagar sehingga orang benar-benar terbatasi di tempat-tempat tersebut," kata Edwards, setelah menyampaikan laporan tahunan tentang penyiksaan kepada pejabat PBB.
"Kita berbicara tentang kursi harimau dan kursi besi di mana orang tidak dapat bergerak dan dipertahankan dalam posisi stres selama berjam-jam ketika mereka sedang diinterogasi."
Alat seperti rantai geng, digunakan untuk mengikat individu satu sama lain, "sebenarnya adalah sisa-sisa perbudakan dan perhambaan, dan mereka benar-benar menciptakan citra yang mengerikan," tambah pelapor.
Baca juga : Saudi Peringatkan Bencana Kemanusiaan jika Israel Deportasi Warga Rafah Palestina
Edwards juga menyoroti senjata gelombang milimeter yang digunakan untuk pengendalian kerumunan. Teknologi ini "dirancang untuk menghangatkan lapisan paling atas kulit di daerah yang ramai sehingga orang-orang akan menjauh karena rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi mereka tidak akan tahu dari mana datangnya rasa sakit," katanya.
Selain melarang segera alat penyiksaan tersebut, dia mendesak negara-negara untuk mencatat peralatan yang digunakan oleh polisi dan otoritas penjara mereka, dan menghancurkannya jika ditemukan.
Edwards juga menyerukan perjanjian internasional yang melarang perdagangan alat-alat tersebut, dengan mengatakan bahwa industri yang memproduksi dan mempromosikannya "mempunyai jaringan yang merambah seluruh dunia."
Baca juga : Rencana Sasaran Israel, Warga Palestina Bersiap Hadapi Evakuasi Rafah
Edwards mencatat peningkatan signifikan dalam laporan mengenai penyiksaan selama tahun terakhir, terutama sebagai bagian dari perang Rusia di Ukraina.
"Kunjungan negara terbaru saya ke Ukraina mengonfirmasi hal terburuk, bahwa pola ini menunjukkan penyiksaan adalah kebijakan negara Rusia," kata Edwards.
Penyiksaan juga telah terjadi di Haiti, Mali, Myanmar, Sudan, dan Yaman, tambahnya. (AFP/Z-3)
Anak-anak Palestina di Jalur Gaza akan kehilangan akses pendidikannya selama tiga tahun beruntun akibat blokade dan agresi Zionis Israel yang hingga kini masih terjadi.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
ANGKATAN bersenjata Israel kemungkinan akan masuk dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang terkait kekerasan seksual.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
HAMPIR dua tahun sejak pecahnya perang antara Israel dan Hamas, dengan korban jiwa di Jalur Gaza melampaui 60.000 orang, dukungan global untuk pengakuan negara Palestina semakin menguat.
Anak-anak Palestina di Jalur Gaza akan kehilangan akses pendidikannya selama tiga tahun beruntun akibat blokade dan agresi Zionis Israel yang hingga kini masih terjadi.
Presiden Prabowo Subianto bakal menyampaikan pidato dalam The United Nation General Assembly (UNGA) ke-80 pada 23 September 2025.
PBB serukan keadilan atas serangan ganda yang dilakukan Israel ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Serangan itu menewaskan 20 orang.
Indonesia dapat mengajukan mosi untuk mengangkat isu kelaparan di Jalur Gaza, Palestina, pada Sidang Majelis Umum PBB September mendatang.
Laporan IPC menjadi pernyataan resmi pertama yang memastikan kelaparan di Gaza terjadi.
Rencana Israel akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari selatan sehingga membatasi pergerakan serta akses warga Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved