Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk melarang 20 alat penyiksaan zaman modern. Alat itu seperti tongkat berduri, gelang kejut listrik, dan tempat tidur berpagar.
"Mereka sama mengerikan dengan penyiksa abad pertengahan seperti jepitan dan jari-jemari," kata pelapor khusus mengenai penyiksaan Alice Edwards di PBB. "Mereka tidak memiliki tempat dalam penegakan hukum yang sesuai dengan hak asasi manusia."
Dalam daftar alat penyiksaan yang disusun Edwards termasuk tongkat berduri yang benar-benar merobek kulit, cincin-engsel dan cincin-jari dengan tepian bergerigi, serta gelang kejut listrik yang dipakai terdakwa di pengadilan.
Baca juga : PBB: Krisis Iklim dan Pangan Picu Kelaparan serta Kerusuhan
"Alat penyiksaan lainnya termasuk tempat tidur berpagar sehingga orang benar-benar terbatasi di tempat-tempat tersebut," kata Edwards, setelah menyampaikan laporan tahunan tentang penyiksaan kepada pejabat PBB.
"Kita berbicara tentang kursi harimau dan kursi besi di mana orang tidak dapat bergerak dan dipertahankan dalam posisi stres selama berjam-jam ketika mereka sedang diinterogasi."
Alat seperti rantai geng, digunakan untuk mengikat individu satu sama lain, "sebenarnya adalah sisa-sisa perbudakan dan perhambaan, dan mereka benar-benar menciptakan citra yang mengerikan," tambah pelapor.
Baca juga : Saudi Peringatkan Bencana Kemanusiaan jika Israel Deportasi Warga Rafah Palestina
Edwards juga menyoroti senjata gelombang milimeter yang digunakan untuk pengendalian kerumunan. Teknologi ini "dirancang untuk menghangatkan lapisan paling atas kulit di daerah yang ramai sehingga orang-orang akan menjauh karena rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi mereka tidak akan tahu dari mana datangnya rasa sakit," katanya.
Selain melarang segera alat penyiksaan tersebut, dia mendesak negara-negara untuk mencatat peralatan yang digunakan oleh polisi dan otoritas penjara mereka, dan menghancurkannya jika ditemukan.
Edwards juga menyerukan perjanjian internasional yang melarang perdagangan alat-alat tersebut, dengan mengatakan bahwa industri yang memproduksi dan mempromosikannya "mempunyai jaringan yang merambah seluruh dunia."
Baca juga : Rencana Sasaran Israel, Warga Palestina Bersiap Hadapi Evakuasi Rafah
Edwards mencatat peningkatan signifikan dalam laporan mengenai penyiksaan selama tahun terakhir, terutama sebagai bagian dari perang Rusia di Ukraina.
"Kunjungan negara terbaru saya ke Ukraina mengonfirmasi hal terburuk, bahwa pola ini menunjukkan penyiksaan adalah kebijakan negara Rusia," kata Edwards.
Penyiksaan juga telah terjadi di Haiti, Mali, Myanmar, Sudan, dan Yaman, tambahnya. (AFP/Z-3)
SATU tahun memasuki masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghancurkan tatanan usai Perang Dunia II yang belum pernah terjadi.
MAJELIS Umum PBB, Senin (15/12), mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
PALESTINA menyambut baik resolusi Majelis Umum Perserikatan Banga Bangsa (PBB) yang menuntut Israel mengakhiri pembatasan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, Senin (8/12) mengecam brutalitas genosida Israel di Gaza.
LAPORAN terbaru PBB menempatkan Jakarta sebagai kota terbesar di dunia dengan populasi 41,9 juta jiwa.
OKI menekankan pentingnya pengesahan resolusi besar-besaran yang memperbarui mandat Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menolak undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa alasan di baliknya?
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Rabu (14/1), menyampaikan klarifikasi terkait perkembangan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi Iran.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Iran segera menghentikan seluruh bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved