Amnesty: India Memanfaatkan Aturan Anti-Pencucian Uang untuk Menekan Kritikus

INDIA disebut telah memanfaatkan rekomendasi dari lembaga pengawas pencucian uang global sebagai alat "draconian" untuk menutup kelompok masyarakat sipil dan meredam aktivis serta kritikus, demikian laporan Amnesty International pada Rabu.

Kritikus pemerintah dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil dan media telah lama mengeluhkan pelecehan di dalam demokrasi terbesar di dunia ini di bawah pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi, sebuah tuduhan yang sangat mereka bantah.

Amnesty menyatakan bahwa rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) yang berbasis di Paris disalahgunakan untuk menghadirkan undang-undang draconian guna membungkam sektor nirlaba dan menghalangi organisasi-organisasi untuk mendapatkan pendanaan.

Baca juga : Amnesty Desak India Hentikan Kekerasan terhadap Demonstran Muslim

FATF yang memiliki 39 negara anggota, termasuk India yang menjadi anggota sejak 2010, memiliki mandat untuk menangani pencucian uang global dan pembiayaan terorisme.

Kritikus mengatakan pemerintahan Modi telah berusaha memberikan tekanan kepada kelompok-kelompok hak asasi dengan mengawasi keuangan mereka secara ketat dan membatasi pendanaan dari luar negeri.

"Dengan dalih memerangi terorisme, pemerintah India telah memanfaatkan rekomendasi Financial Action Task Force untuk memperketat perangkat hukum keuangan dan kontra-terorisme yang secara rutin disalahgunakan untuk menargetkan dan membungkam para kritikus," kata Ketua Amnesty International India, Aakar Patel, dalam sebuah pernyataan.

Baca juga : Rhoma Irama: Awasi Penghitungan Suara dan Laporkan Bukti Kecurangan

Dalam 10 tahun terakhir, India telah mencabut izin lebih dari 20.600 organisasi non-pemerintah, dengan hampir 6.000 di antaranya terjadi sejak 2022, demikian laporan tersebut menyebutkan. Pada 2020, Amnesty International harus menangguhkan operasinya di India setelah rekening banknya dibekukan.

Pemerintah India membela langkahnya, dengan menuduh Amnesty melakukan praktik-praktik ilegal yang melibatkan transfer jumlah besar uang dari Amnesty UK ke India.

Para jurnalis yang kritis terhadap pemerintah juga mengeluhkan peningkatan pelecehan, baik di media sosial - di mana partai penguasa Modi memiliki kehadiran yang kuat - maupun di dunia nyata. (AFP/Z-3)