Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
RHOMA Irama mengeluarkan pernyataan sikap terkait pemilu 2024 di Jakarta, Kamis (22/2/2024). Raja Dangdut mengimbau rakyat Indonesia untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil dengan mengawasi perhitungan suara di KPU dan menyampaikan bukti kecurangan kepada pihak yang bertanggung jawab,
"Sesuai perintah Allah subhanahu wa taala bahwa kita sebagai warga bangsa wajib menegakkan amar ma'ruf wanahi mungkar demi tegaknya keadilan untuk bangsa dan negara," ujar Rhoma Irama dalam acara Pernyataan Sikap Bersama Untuk Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. Acara itu dihadiri pengurus Fans of Rhoma and Soneta (Forsa), Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI), dan Forum Silaturrahmi Ta'mir Masjid dan Mushalla (Fahmi Tamami).
Berikut isi lengkap pernyataan sikap Rhomais yang dibacakan Rhoma Irama.
Baca juga : Banyak Anomali Hitung Suara, KPU Disebut tidak Profesional
"Etika dan moral yang selama ini selalu kita agung-agungkan telah menguap hilang, terutama di kalangan elite yang menguasi sumber daya politik dan sumber daya ekonomi. Pemilihan umum yang sejatinya merupakan pesta rakyat telah menjadi pesta kelompok tertentu saja.
Kebebasan berpendapat dan memilih telah dibungkam dengan tekanan, beras, dan uang. Proses yang penuh cacat ini hanya akan menghasilkan pemerintahan yang tidak punya legitimasi kokoh di mata rakyat. Pemimpin yang ditakuti tetapi tidak dicintai rakyatnya.
Dalam konteks pesta demokrasi yang tengah kita jalani Rhomais yang tergabung dalam Forsa (Fans Rhoma dan Soneta), Fahmi Tamami (Forum Silahturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia), PAMDI (Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia), dan PIN (Perisai Idaman Nasional) mengajak seluruh rakyat untuk memastikan etika dan demokrasi dapat tegak di tengah masyarakat.
Baca juga : Perludem: Menutup Sirekap bukan Solusi Atasi Kekacauan Pemilu
1. Mengawal dan memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil dengan ikut mengawasi perhitungan suara di KPU.
2. Menyampaikan berbagai bukti kecurangan, baik penyalahgunaan bansos, politik uang, tekanan oleh aparat, dan lain-lain kepada pihak yang bertanggung jawab termasuk melalui tim sukses masing-masing paslon.
3. Mendorong Bawaslu, MK, dan DPR untuk mengambil keputusan yang adil atas berbagai manipulasi yang terjadi pada pemilu 2024.
Baca juga : Kecurangan Pemilu Marak, DPR Didorong Segera Mengevaluasi Kerja KPU
4. Meminta dengan sangat agar para pemimpin bangsa kembali menggunakan hati nurani dan akal sehat dalam melangkah dan menempatkan etika dan moral sebagai nilai-nilai yang utama.
Rhomais mendukung upaya hukum dan politik yang akan dilaksanakan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala:
تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
Baca juga : Kecurangan Sirekap KPU bukan cuma di Caleg, Tapi Juga DPD
Waltakum mingkum ummatuy yad'uuna ilal khairi wa ya' muruuna bil ma'ruufi wa yan hauna 'anil mungkar wa ulaaaa ika humul muflihuun.
Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
Juga sabda Nabi yang berarti barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya dia ubah dengan tangannya yaitu dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu hendaknya dia ubah itu dengan lisannya.
Dan kalau dia tidak mampu hendaknya dia ingkari dengan hatinya dan inilah selemah-lemahnya iman. Hadis rawahul Muslim.
Dengan dilakukan secara profesional dan proporsional agar tidak menimbulkan perpecahan bangsa dan mengimbau seluruh pendukung paslon 01, 02, dan 03 agar tidak terprovokasi untuk diadu domba yang akan membuat situasi semakin parah.
Demikian pernyataan sikap Rhomais. Semoga mendapatkan rida dari Allah subhanahu wa taala." (Z-2)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved