Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PERWAKILAN Koalisi JagaSuara2024 Hadar Nafis Gumay menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menangani pemilu 2024 tidak profesional. Penilaian itu ia berikan lantaran KPU tidak bisa mengatasi banyaknya kejadian anomali dari proses penghitungan suara.
Hadar yang dulunya juga merupakan mantan komisioner KPU periode 2012-2017 mengatakan pemilu 2024 sangat kacau balau. Karenanya, ia mengimbau agar KPU segera membenahi sistem Sirekap dan mengunggah semua data foto form C hasil agar bisa dipantau publik.
"Mereka dilantik dari 2022. Waktu itu Sirekap di 2020 sudah dievaluasi. Saya rasa itu dianggap enteng oleh mereka. Lalu melihat sekarang, baru kewalahan. Itu kesalahan yang sangat fatal. Pemilu kita ini besar, lima pemilihan. Tantangannya besar sekali. Makanya harusnya sejak awal menyiapkan dengan apik," kata Hadar kepada Media Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
Hadar menilai KPU dan petugas dari KPPS belum sepenuhnya siap dan matang dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Hal itu, kata dia, tercermin dari kegaduhan yang ada sekarang.
"Itu cerminan juga sebetulnya mereka tidak betul-betul siap. Akhirnya berantakan ini semua. Lalu mereka tidak bisa menjawab, ini sesuatu yang memang diakal-akali oleh mereka atau ini ketidakprofesionalan mereka? Saya berhak bertanya itu karena pola mereka selama ini sudah curang," tegasnya. (Z-2)
Baca juga : Video Viral, Ketua KPPS Respons terkait Sirekap KPU Bermasalah
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Namun, rekapitulasi suara di Sirekap KPU Kabupaten Tasikmalaya tinggal beberapa TPS hasil hampir 100 persen terpublish.
Hal itu menjadi indikasi bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara belum rampung.
EMPAT dari 37 Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 sampai sejauh ini belum memublikasikan hasil pemilihan gubernur-wakil gubernur
Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada (SIREKAP) serta rekap manual juga menjadi sorotan legislator.
Sirekap KPU (Sistem Informasi Rekapitulasi) adalah platform digital yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merekapitulasi hasil pemilu secara elektronik.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved