Selasa 14 Juni 2022, 21:42 WIB

Amnesty Desak India Hentikan Kekerasan terhadap Demonstran Muslim

Mediaindonesia.com | Internasional
Amnesty Desak India Hentikan Kekerasan terhadap Demonstran Muslim

AFP/Arif Ali.
Umat Islam meneriakkan slogan-slogan di depan patung Perdana Menteri India Narendra Modi yang terbakar di Lahore, Minggu (12/6).

 

INDIA harus segera mengakhiri tindakan keras terhadap Muslim yang turun ke jalan untuk memprotes pernyataan pejabat partai yang berkuasa tentang Nabi Muhammad. Ini diserukan Amnesty International, Selasa (14/6).

Dua demonstran tewas dan ratusan lain ditangkap pekan lalu dalam protes nasional atas komentar yang dinilai menghina Nabi Muhammad. Akibat penghinaan itu, India dalam kehebohan diplomatik dan menyebabkan kemarahan luas di dunia Islam.

Rekaman buldoser yang menghancurkan rumah mereka yang ditangkap atau diidentifikasi sebagai pengunjuk rasa telah menyebar di media sosial. Pihak berwenang, "Secara selektif dan kejam menindak Muslim yang berani berbicara menentang diskriminasi yang dihadapi oleh mereka," kata Aakar Patel dari Amnesty dalam suatu pernyataan.

"Menindak para pengunjuk rasa dengan penggunaan kekuatan berlebihan, penahanan sewenang-wenang, dan penghancuran rumah sebagai hukuman merupakan pelanggaran total terhadap komitmen India di bawah hukum hak asasi manusia internasional." Lebih dari 300 orang telah ditangkap di negara bagian Uttar Pradesh utara karena bergabung dalam demonstrasi pekan lalu.

Baca juga: Uttar Pradesh Hancurkan Sejumlah Rumah Muslim dan Tangkap Ratusan Orang

Kepala menteri negara bagian itu, biksu Yogi Adityanath, ialah salah satu politikus nasionalis Hindu paling terkemuka di India. Ia dikenal karena retorika sektariannya terhadap 200 juta minoritas Muslim di India.

Adityanath berulang kali meminta pihak berwenang untuk menghancurkan rumah orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan. Desakan ini menurut para kritikus melanggar larangan undang-undang konstitusional dan hak asasi manusia tentang hukuman kolektif.

Amnesti telah menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat dari pengunjuk rasa yang ditahan. Patel mengatakan penangkapan dan pembongkaran termasuk, "Bagian dari eskalasi yang mengkhawatirkan dari tindakan negara yang menargetkan Muslim."

Sejak berkuasa secara nasional pada 2014, Partai Bharatiya Janata (BJP) dituduh memperjuangkan kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam. Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengusulkan undang-undang kontroversial yang memberikan kewarganegaraan lebih cepat kepada pengungsi di India, tetapi tidak jika mereka Muslim. Pemerintah negara bagian yang dikuasai BJP mengesahkan undang-undang yang mempersulit pernikahan antaragama.

Kota-kota di seluruh India menyaksikan demonstrasi yang cukup besar pada Jumat. Beberapa orang membakar patung Nupur Sharma, juru bicara BJP yang komentarnya selama acara debat TV memicu kehebohan.

Baca juga: Biden Kunjungi Timur Tengah Bulan Depan, Temui MBS yang Kontroversial

Sharma telah diskors dari partai tersebut yang mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menghormati semua agama. Pemerintahan dari hampir 20 negara mayoritas Muslim memanggil duta besar India untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka.

Pada Jumat juga menyaksikan protes besar di negara-negara tetangga. Polisi memperkirakan lebih dari 100.000 orang dimobilisasi di seluruh Bangladesh setelah shalat zuhur. Sekitar 5.000 orang turun ke jalan di kota Lahore, Pakistan, menuntut pemerintah mereka mengambil tindakan lebih keras terhadap India atas komentar tersebut. (AFP/OL-14)

Baca Juga

Wikipedia

Jet Tempur Legendaris J-7 Milik Tiongkok Resmi Pensiun Tahun Ini

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 01 Februari 2023, 21:09 WIB
Jumlah J-7 di dunia saat ini diperkirakan mencapai 2.400 unit, yang tersebar di wilayah Asia, Timur Tengah, dan...
AFP/Oli Scarff.

Inggris Bersiap Hadapi Aksi Mogok Kerja Terbesar

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Rabu 01 Februari 2023, 20:26 WIB
Para pemimpin serikat pekerja memperkirakan hingga 500.000 orang akan ikut...
AFP/Yasuyoshi Chiba.

Perang Dorong Ukraina Gabung UE tapi Jalan masih Panjang

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Rabu 01 Februari 2023, 20:20 WIB
Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan pada Mei lalu bahwa dibutuhkan puluhan tahun sebelum Ukraina memenuhi kriteria dan mencapai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya