Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang menyampaikan kecaman atas pernyataan dua politikus partai berkuasa di India, Partai Bharatiya Janata (BJP).
Dua politikus tersebyr yakni Nupur Sharma dan Naveen Kumar Jindal yang menghina Nabi Muhammad pada forum pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu India saat pertemuan Spesial ASEAN-India Foreign Ministers' Meeting (SAIFMM), yang diselenggarakan di New Delhi, India. baru-baru ini.
"Saya juga meminta Kemlu RI untuk terus mengawal dan menyelesaikan kasus penghinaan terhadap Islam baik itu secara bilateral maupun multilateral," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/6).
Politikus perempuan Partai Golkar itu berpendapat pernyataan dua politisi BJP juga mencerminkan ketiadaan sensitivitas terhadap hubungan bilateral RI-India yang selama ini berjalan dengan baik.
Baca juga: Indonesia Kutuk Penghinaan Nabi Muhammad oleh Politikus India
Menurut Meutya Hafid, hubungan dan kerja sama bilateral RI-India dibangun dengan kesamaan pandangan atas penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk saling menghormati antar pemeluk agama.
"Saya berpandangan penghormatan terhadap agama dan keyakinan adalah dasar yang mesti dipegang kokoh dalam hubungan bilateral dan pergaulan internasional. Dasar tersebut harus menjadi parameter terhadap masa depan hubungan dan kerja sama RI-India," tegasnya.
Legislator yang juga mantan jurnalis itu menilai kasus penghinaan agama yang diduga dilakukan dua politikus BJP itu telah menciderai pergaulan internasional khususnya India dengan negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduk beragama Islam. (RO/OL-09)
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Pemerintah resmi terapkan PP TUNAS untuk lindungi anak di ruang digital. Menkomdigi Meutya Hafid beri peringatan keras pada 8 platform besar termasuk TikTok & Roblox agar segera patuh.
Menkomdigi Meutya Hafid mengapresiasi X dan Bigo Live atas kepatuhan penuh terhadap PP TUNAS mengenai pelindungan anak.
Pemerintah resmi membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini berdampak pada sekitar 70 juta anak di Indonesia.
Menkomdigi Meutya Hafid ingatkan orang tua batasi gadget anak saat Lebaran 2026 sebagai persiapan pemberlakuan PP Tunas pada 28 Maret mendatang.
Menkomdigi Meutya Hafif mengatakan penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet.
Akun medsos anak di bawah 16 tahun terancam dihapus permanen! Simak aturan lengkap PP Tunas dan cara kerja verifikasi wajah yang bikin anak tak bisa bohong umur lagi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved