BKSAP: Sidang Umum AIPA ke 44 Tekankan Persoalan Kesejahteraan, Masyarakat dan Lingkungan

KETUA Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang akan digelar di Jakarta pada Agustus 2023 bakal membahas masalah eksejahteraan masyarakat di kawasan.

Baca juga: Partai Penguasa Kamboja Klaim Raih Kemenangan di Pemilu

Dalam pertemuan KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau tingkat eksekutif, kata Putu, menekankan isu ASEAN pada persoalan episentrum ekonomi. Tetapi, Putu menyebut untuk level legislatif atau Parlemen se-ASEAN menekankan pada aspek episentrum ekonomi yakni kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan).

Baca juga: ASEAN Upayakan Lima Negara Setujui Traktat Bebas Senjata Nuklir

“Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,” ujarnya lewat keteragan yag diterima, Rabu (26/7)

Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.

Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.

"Sehingga ini memang belum kita mampu mewujudkan. Dan harapannya jika ini tuntutan Indonesia harapannya juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara yang maju," ungkap Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.

Menurut dia, kesejahteraan ini wajib mengimplementasikan konsep green ekonomi dan masyarakat di kawasan juga mendapat support secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berkelanjutan atau sustainable growth.

"Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth/pertumbuhan yang tinggi; ASEAN lainnya, justru jomplang/rendah pertumbuhannya," jelas dia.

Ia menambahkan, konsep  green ekonomi ini baik di dalam satu negara maupun dalam satu kawasan ASEAN harus dikawal secara bersama-sama melibatkan seluruh anggota.

"Supaya memang terjadinya ketimpangan itu tidak sampai berlarut-larut, dan kita di Parlemen/AIPA serta ASEAN wajib terus mengawal implementasi ekonomi hijau dan penanggulangan ketimpangannya," pungkasnya. (H-3)