Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Dalam Rakordal Tahun 2024 ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP. Serta dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga sebagai Kepala BNPP, ia menegaskan bahwa mengembangkan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar.
Menteri Tito mengatakan, bahwa dalam acara ini spesifik dengan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan BNPP di tahun 2020-2024 kemudian pada acara ini juga merencanakan mengenai apa yang akan dikerjakan oleh BNPP tahun 2025-2029.
Baca juga : Pemerintah Pacu Pemerataan di Perbatasan
Maka sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo tentang “Membangun Indonesia dari Pinggiran”, BNPP berkomitmen dalam mengembangkan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
“Ini sudah dilaksanakan sudah ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan dengan 5 PLBN diantaranya sudah beroperasional, dan 2 PLBN lagi sedang tahap pembangunan,” ucap Menteri Tito.
Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan dengan Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai percepatan pembangunan PLBN.
Baca juga : GBC ke-43 Komit Penguatan KK SOSEK Malindo
Menteri Tito dalam paparannya menyampaikan, bahwa aspek dalam pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan negara Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang juga memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada.
“Untuk itu mengembangan kawasan perbatasan ini banyak sekali targetnya. Daerah perbatasan ini harus kuat, masyarakatnya harus dibangun sejahtera supaya ada pemerataan,” jelasnya.
Ia berharap, dengan target pemerataan pembangunan ini akan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan, hal ini akan menjadikan daerah perbatasan menjadi semakin kuat secara ekonomi.
Baca juga : BNPP akan Operasikan 5 Pos Lintas Batas Negara Tahun Ini
Menteri Tito juga menerangkan, dengan Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. Hal ini akan memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Menteri Tito mengimbuhkan, dalam kiprahnya membangun kawasan perbatasan tidak terlepas dari kewenangan dan peran pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota.
Menurutnya, penguatan pembangunan di kawasan perbatasan perlu diperkuat dengan kebijakan daerah dalam rangka mengharmonisasikan dan mensinergikan program/kegiatan daerah.
"Sehubungan dengan hal ini, saya meminta kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai anggota BNPP memberikan perhatian secara khusus dan serius bagi penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan di daerah dan mengalokasikan sebagian anggaran daerahnya dalam kerangka percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang dan maju yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia," pungkasnya. (H-2)
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Peluang diplomasi ASEAN dalam mendukung bina damai konflik BRN–Thailand Selatan, menimbang tantangan HAM, stabilitas kawasan, dan solidaritas regional
MENTERI Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Vietnam Tran Thanh Man, di Vietnam, Sabtu (14/9/2024).
Menlu Retno Marsudi mengatakan perlu kerja keras menjaga stablitas di Timur Tengah, termasuk menyelesaikan masalah Palestina.
"Yang dulu Israel menginvasi Gaza, sekarang ke Libanon. Jadi jelas tindakan Israel ini mengkhawatirkan stabilitas keamanan di Timur Tengah."
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa ASEAN dan Jepang telah menyepakati sejumlah visi bersama dan rencana implementasi kemitraan ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved