Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyatakan akan segera meresmikan lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia. Hal itu disampaikan Sekretaris BNPP Zudan Arif Fakrulloh dalam diskusi bersama Media Indonesia, di Kantor BNPP, Jakarta, Selasa (5/4).
Kelima PLBN yang segera diresmikan tersebut adalah, PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dan PLBN Yetekun di Boven Digoel, Papua.
"Sekarang ini yang sudah oprasional ada 8 PLBN dan di tahun 2023 ini ada 5 PLBN baru yang sudah selesai pembangunannya dan sedang disiapkan untuk oprasionalisasi," ucap Zudan.
Baca juga: Berkat Peran Aktif TNI, Pos Lintas Batas Negara Skouw RI-PNG Dibuka Kembali
Dijelaskan Zudan, nantinya di masing-masing PLBN akan menangani 4 hal besar mulai dari pelayanan terkait lalu lintas orang yang bekerja sama dengan pihak Imigrasi, hingga pelayanan lalu lintas barang yang bekerja sama dengan Bea Cukai.
Sedangkan dua lainnya yakni terkait pelayanan lalu lintas tumbuh-tumbuhan dan hewan yang bekerja sama dengan Badan Karantina Pertanian, dan pelayanan keamanan yang bekerja sama dengan TNI dan Polri.
Baca juga: 3 PLBN di Perbatasan RI-Timor Berlakukan Visa on Arrival Khusus Wisata
"Semakin banyak PLBN ini akan semakin bagus, pertama pelayanan untuk masyarakat (di wilayah perbatasan) bisa jauh lebih dekat," jelas Zudan.
"Selain itu, targetnya kami juga ingin membanjiri produk-produk Indonesia ke kawasan perbatasan, sehingga ekonomi di wilayah perbatasan dapat tumbuh dan dari negara tetangga bisa datang ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," jelas Zudan.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar daerah perbatasan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru, pembangunan PLBN tentu menjadi penting untuk menwujudkan cita-cita Presiden itu.
Zudan menyatakan, selain 5 PLBN yang akan dioperasikan pada tahun ini, pihaknya saat ini juga sedang mempersiapkan 11 PLBN lain yang diproyeksikan bakal beroperasi pada 2024 mendatang.
"Yang sekarang 13 ini sudah selesai dan lainnya (11 PLBN) masih proses pengerjaan mulai dari pembebasan tanah, sedang menyusun desain renana pembangunannya, dan menyiapkan kawasan. Untuk 24 PLBN keseluruhan tagetnya sampai akhir 2024," terangnya.
(Z-9)
POS Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Napan di Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, resmi beroperasi.
Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mendampingi Presiden Joko Widowo atau Jokowi meresmikan pos lintas batas negara (PBLN).
Kemterian PU-Pera telah menyelesaikan pembangunan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.
Target pemerataan pembangunan menjadikan buffer zone pada daerah kawasan perbatasan sehingga semakin kuat secara ekonomi.
BNN dan UNODC mengempulkan seluruh pengelola PLBN guna membahas upaya pencegahan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan.
Penyerahan sertifkat jadi upaya mengurangi disparitas dan meratakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan.
Setiap gangguan infrastruktur akibat bencana, termasuk banjir, berpotensi berdampak langsung terhadap kelancaran akses menuju PLBN Entikong.
Dengan teknologi yang berkembang pesat, pengembangan sistem informasi dan penggunaan artificial intelligence merupakan hal yang mutlak harus dikembangkan.
Kerja sama Sosek Malindo yang telah berjalan lebih dari 40 tahun merupakan bukti kuat komitmen kedua negara dalam membangun kawasan perbatasan.
PASUKAN Israel berencana melakukan serangan terbatas di Libanon. Libanon melaporkan Israel ke Dewan Keamanan PBB atas pembangunan tembok yang melanggar perbatasan
PRESIDEN Lebanon Joseph Aoun menginstruksikan Kementerian Luar Negeri mengajukan keluhan ke Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB terkait pembangunan tembok oleh Israel
LIBANON akan membawa Israel ke Dewan Keamanan PBB atas pembangunan tembok beton di wilayah perbatasan yang disebut melampaui Garis Biru, tuduhan yang telah dibantah oleh pihak Israel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved