Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEKRETARIS Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn menyatakan organisasi regional itu akan terus berupaya mengajak lima negara pemilik senjata nuklir untuk menyetujui Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ).
“Semua negara pemilik senjata nuklir, dalam pandangan saya, telah mendengar dan mengetahui sepenuhnya kepentingan ASEAN bahwa kami ingin kelima negara pemilik senjata nuklir menandatangani perjanjian ini,” kata Kao dalam pengarahan di Jakarta, Selasa (18/7).
Kelima negara tersebut adalah Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis.
Baca juga : Jokowi Disebut Cegah ASEAN Terpecah
Menurut dia, empat dari lima negara pemilik senjata nuklir yang juga adalah mitra ASEAN yaitu Rusia, Tiongkok, AS, dan Inggris telah sangat memahami keputusan para pemimpin ASEAN untuk memastikan kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.
Bahkan Tiongkok disebutnya telah “bergerak maju” dengan menyatakan kesiapannya untuk mengaksesi Traktat SEANWFZ.
Baca juga : Ini Pesan Jokowi di Hadapan Lavrov dan Blinken
“Saya pikir sudah ada konsensus di antara negara anggota ASEAN, ada komitmen politik yang jelas untuk bergerak maju dalam isu khusus ini… dan tentu saja bekerja sama dengan lima negara nuklir untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Kao, merujuk pada pemilik senjata nuklir lainnya yaitu Prancis.
Ia meyakini di bawah keketuaan Indonesia, ASEAN memiliki banyak momentum untuk melakukan komunikasi dan diskusi dengan kelima negara pemilik senjata nuklir agar mereka mau mengaksesi protokol SEANWFZ.
“Selain itu, sebenarnya kami juga sedang menyerukan kepada Timor Leste untuk juga menandatangani Traktat SEANWFZ karena Timor Leste terletak di Asia Tenggara dan sekarang berstatus sebagai negara pengamat (di ASEAN),” ujar Kao.
Perjanjian Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Nuklir atau dikenal sebagai Perjanjian Bangkok ditandatangani pada 1995 oleh seluruh anggota ASEAN.
Perjanjian tersebut menetapkan bahwa negara-negara yang menandatangani traktat tersebut tidak boleh "mengembangkan, membuat, atau memperoleh, memiliki, atau memiliki kendali atas senjata nuklir", "menempatkan atau mengangkut senjata nuklir dengan cara apa pun", atau "menguji atau menggunakan senjata nuklir."
Namun, 28 tahun sejak Traktat SEANWFZ ditandatangani oleh 10 anggota ASEAN, belum ada satu pun negara pemilik senjata nuklir yang mengadopsi protokol perjanjian tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sebelumnya menyatakan ASEAN akan meninjau kembali isi protokol tersebut sehingga negara-negara pemilik senjata nuklir turut menandatangani dan meratifikasi protokol SEANWFZ.
"Kami akan melanjutkan komunikasi dengan satu sama lain ...menugaskan negosiator kami untuk kembali melihat (isi protokol) karena ada beberapa kalimat dalam paragraf yang belum dapat disetujui," kata Retno pekan lalu.
Dalam Komunike Bersama yang dirilis usai Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN (AMM) pekan lalu, para menlu ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, serta menekankan pentingnya implementasi penuh dan efektif dari Traktat SEANWFZ.
Para menlu ASEAN juga mengeksplorasi kemungkinan untuk mengizinkan negara pemilik senjata nuklir untuk menandatangani dan meratifikasi protokol Traktat SEANWFZ secara sendiri-sendiri dan tanpa syarat.
“Kami menyambut negara pemilik senjata nuklir yang siap melakukannya. Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk terus melibatkan semua negara pemilik senjata nuklir, dan mengintensifkan upaya semua pihak untuk menyelesaikan semua masalah luar biasa sesuai dengan tujuan dan prinsip Traktat SEANWFZ,” kata para menlu ASEAN. (Z-5)
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
Dalam rangka memperingati HUT ke-58 ASEAN, Move, aplikasi perjalanan terkemuka di Asia Tenggara resmi meluncurkan Discover Asean.
Sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan, Indonesia mendukung langkah bersama ini untuk memperkuat jati diri ASEAN sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.
Kemendag telah memfasilitasi sekitar 700 UMKM di program UMKM Bisa Ekspor dengan total transaksi US$90,04 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.
PERBATASAN Thailand-Kamboja kini membara lagi. Kontak senjata serupa pernah meletus pada 2008.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah mengadakan pembicaraan dengan Israel dalam bentuk apa pun.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza, Palestina. Ini alasan lengkapnya.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
USGS telah memperbarui kekuatan gempa bumi besar yang mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7), menjadi magnitudo 8,8.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved