Indonesia Sambut Langkah Prancis Akui Negara Palestina, Desak Negara Lain Ikut

PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina. 

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) RI menyebut langkah tersebut sebagai sinyal positif bagi perdamaian di Timur Tengah.

"Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Perancis Emmanuel Macron agar Perancis mengakui Negara Palestina," demikian pernyataan resmi Kemenlu, Sabtu (26/7).

Baca juga : Indonesia Sambut Resolusi Diakhiri Okupasi Ilegal Israel di Palestina

Indonesia menilai pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan menyeluruh. Kemenlu menegaskan bahwa pengakuan ini juga mendukung terciptanya solusi jangka panjang bagi rakyat Palestina.

"Pengakuan ini merupakan langkah positif untuk memastikan prospek masa depan bagi berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, berdasarkan batas wilayah yang disepakati pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, melalui Solusi Dua Negara," lanjut pernyataan tersebut.

Selain menyambut langkah Prancis, Indonesia juga mendorong negara-negara lain yang hingga kini belum mengakui Palestina untuk mengikuti jejak serupa. Dukungan internasional secara luas dinilai sebagai salah satu kunci dalam mendorong realisasi negara Palestina.

Baca juga :  Gagal Jaga Perdamaian Dunia, Indonesia Konsisten Tuntut Reformasi Dewan Keamanan PBB

"Indonesia mendesak semua negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengikuti langkah Perancis," tambah pernyataan Kemenlu RI.

Sidang Umum PBB

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang, menjadikan Prancis sebagai kekuatan Eropa paling besar yang mengambil langkah tersebut di tengah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

Pengumuman ini disampaikan Macron pada Kamis (24/7), di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel atas krisis kemanusiaan di Gaza.

"Prioritas mendesak hari ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil," tulis Macron dalam unggahannya di media sosial seperti dilansir AFP.

"Kita akhirnya harus membangun negara Palestina, memastikan kelangsungan hidupnya, dan memungkinkannya-dengan menerima demiliterisasi dan mengakui Israel sepenuhnya-untuk berkontribusi pada keamanan seluruh kawasan Timur Tengah," tambahnya.

Langkah ini langsung menuai kemarahan dari Israel, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai hadiah bagi terorisme dan sebuah ancaman eksistensial bagi negaranya.

"Keputusan ini berisiko menciptakan proksi Iran lainnya, sebagaimana Gaza telah menjadi, yang akan menjadi landasan peluncuran untuk memusnahkan Israel, bukan untuk hidup berdampingan dalam damai," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi.

Macron berencana menyampaikan pengakuan resmi ini di hadapan forum dunia saat Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang. Jika terealisasi, Prancis akan menjadi negara Eropa paling berpengaruh yang mengakui Negara Palestina secara formal.

Hingga saat ini, setidaknya 142 negara telah atau akan mengakui kenegaraan Palestina, termasuk sejumlah negara yang mengumumkan langkah tersebut setelah dimulainya serangan Israel di Gaza sebagai respons terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Otoritas Palestina Sambut Baik

Pejabat senior Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, menyambut baik pengumuman Macron. 

"Ini mencerminkan komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan dukungannya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka," ujarnya.

Kelompok Hamas, yang memerintah di Gaza, juga menyambut keputusan ini dan menyebutnya sebagai langkah positif ke arah yang benar dalam menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina yang tertindas dan mendukung hak mereka yang sah untuk menentukan nasib sendiri.

Hamas juga menyerukan negara-negara lain, terutama di Eropa, untuk mengikuti langkah Prancis. (Fer/M-3)