Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
CEKO mempresentasikan reformasi pajak dan pensiun yang ekstensif pada hari Kamis (11/5). Upaya ini dirancang untuk mengekang melonjaknya utang publik akibat pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina.
Saat mempresentasikan program "Czechia in Shape", Perdana Menteri Petr Fiala mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membalikkan tren peningkatan utang secara fundamental dan membuat sistem pensiun yang berkelanjutan.
"Laju pertumbuhan utang di negara kami sangat mengerikan," kata Fiala kepada para wartawan.
Baca juga : Waduh, Kenaikan Utang bukan Cuma di Amerika Tapi juga Tiongkok!
Anggota Uni Eropa yang berpenduduk 10,5 juta orang ini terpukul oleh pandemi Covid-19 dan menduduki peringkat teratas dalam statistik global untuk kematian per kapita selama beberapa bulan.
Pada tahun 2019, sebelum pandemi melanda Eropa, utang pemerintah Ceko mencapai 28,3% dari produk domestik bruto (PDB). Tahun lalu, jumlahnya mencapai 42,6%.
Baca juga : Amerika Tambah Bantuan Militer US$1,2 Miliar untuk Ukraina
Pemerintah akan memangkas pengeluaran di sektor pemerintah, mengurangi subsidi, dan menaikkan pajak real estat dan pajak penghasilan perusahaan mulai tahun 2024. Pemerintah juga akan memperkenalkan perubahan untuk memperpanjang usia pensiun.
Menteri Tenaga Kerja dan Urusan Sosial Marian Jurecka mengatakan bahwa usia pensiun akan ditetapkan berdasarkan usia harapan hidup mulai tahun 2025, dibandingkan dengan 64 tahun saat ini.
Rata-rata orang Ceko akan menerima pensiun selama 21,5 tahun, kata Jurecka kepada para wartawan.
"Sekitar tahun 2050, kita akan memiliki satu orang yang bekerja untuk setiap satu orang pensiunan, inilah mengapa perubahan ini sangat penting," ujar Jurecka.
Ia menambahkan bahwa negara juga akan memperketat aturan pensiun dini. "Pemerintah Fiala juga akan mengganti tiga tarif pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini yaitu 10, 15 dan 21 persen dengan dua tarif yang ditetapkan pada 12 dan 21 persen," kata Menteri Keuangan Zbynek Stanjura.
Barang-barang vital seperti bahan makanan, perumahan dan layanan kesehatan akan dikenakan pajak sebesar 12 persen dari 15 persen saat ini.
Pemerintah juga akan menaikkan pajak untuk alkohol, tembakau, dan perjudian, dan telah menghapus PPN pada buku.
Pemerintah kanan-tengah Fiala memberikan dukungannya kepada Ukraina setelah negara itu diinvasi Rusia pada Februari 2022.
Pemerintah ini telah memberi Ukraina bantuan militer dan kemanusiaan dalam jumlah besar dan menerima hampir 500.000 pengungsi perang, yang juga berdampak pada pengeluarannya.
Rencana ekonomi ini harus disahkan oleh parlemen, tetapi diperkirakan akan lolos dengan mudah karena pemerintah memegang mayoritas 108 suara di majelis rendah yang beranggotakan 200 orang.
Pemerintahan Fiala baru-baru ini mendapat kecaman dari para pemilih berpendapatan rendah yang melakukan beberapa demonstrasi di Praha atas rekor inflasi dan penurunan standar hidup. (AFP/Z-4)
IMF mengumumkan kesepakatan awal dengan pemerintah Argentina dalam peninjauan pertama program pinjaman senilai US$20 miliar.
Pada Minggu (13/7), Bruno Mars membuat penampilan kejutan di konser Blackpink di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat (AS), membawakan lagu kolaborasinya dengan Rose, APT.
RUU anggaran yang dibahas senat AS diperkirakan menyebabkan hampir 12 juta warga kehilangan asuransi kesehatan dan menambah utang negara US$3,3 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved