KEMENTERIAN Pendidikan Afghanistan di bawah kelompok Taliban mengizinkan sekolah dasar (SD) menerima anak perempuan. Keputusan ini untuk anak usia sekolah kelas 1 hingga 6 SD.
Langkah terbaru ini dilakukan beberapa minggu setelah Taliban membatasi pendidikan untuk perempuan. Termasuk hak kaum hawa dalam mengenyam bangku perkuliahan.
Larangan tersebut menuai kecaman dari komunitas internasional dan negara-negara mayoritas Muslim. Taliban menjanjikan pemerintahan yang moderat tapi dalam kenyataannya sangat otoriter.
Mereka melarang perempuan mengenyam pendidikan, bekerja dan berpakaian tertutup. Kaum hawa juga dilarang pergi ke taman dan pusat kebugaran tanpa saudara laki-laki.
Human Rights Watch (HRW) menyebut berbagai pembatasan ini sebagai keputusan memalukan. Itu memperjelas kurangnya rasa hormat Taliban terhadap hak-hak dasar warga Afghanistan.
Jajaran pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat (AS), menegaskan Taliban perlu melakukan perubahan kebijakan tentang pendidikan perempuan. Syarat itu untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional.
Para menteri luar negeri dari kelompok G7 - Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa - mendesak Taliban untuk mencabut larangan terhadap perempuan. Mereka memperingatkan penganiayaan terhadap gender dapat menjadi sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.
Baca juga: Turki Kecam Taliban Soal Larangan Pendidikan untuk Perempuan
Turki, Qatar dan Pakistan, tiga negara mayoritas Muslim, menyatakan kekecewaan mereka atas larangan perempuan untuk berkuliah. Ketiganya mendesak Taliban untuk menarik atau mempertimbangkan kembali larangan tersebut.
Qatar meminta pemerintah sementara Afghanistan untuk meninjau kembali larangan, sejalan dengan ajaran Islam tentang pendidikan perempuan.
Namun, Menteri Pendidikan Tinggi di pemerintahan Taliban, Nida Mohammad Nadim, membela larangan pendidikan terhadap perempuan. Ia mengatakan larangan itu diterapkan demi mencegah pencampuran gender di universitas.
Selain itu, Nadim juga meyakini beberapa mata kuliah yang diajarkan melanggar prinsip-prinsip Islam. Nadim mengatakan negara-negara asing harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.(India Today/OL-5)
